Datasets:

carlesoctav

/

skripsi_UI_membership_30K

like 1

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920522157&lokasi=lokal

AIDS merupakan fase infeksi dari virus HIV yang paling kronis yang dapat melemahkan kekebalan tubuh. AIDS disebabkan oleh virus HIV yang menyerang dan menghancurkan sel CD4 atau yang biasa disebutk dengan sel T. Pada tahun 2020, Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah infeksi HIV terbanyak dan urutan ketiga terbanyak untuk total kasus AIDS di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk memodelkan data tingkat proporsi kasus AIDS Provinsi Jawa Timur menggunakan Geographically Weighted Logistic Regression (GWLR) dan melihat hasil pengelompokan kabupaten/kota menggunakan analisis klaster k-means. Variabel yang digunakan untuk penelitian ini adalah Gini Rasio, Indeks L Pengeluaran Per Kapita, Rasio Jenis Kelamin, Rasio Ketergantungan, Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Jumlah Pos Pelayanan KB Desa. Tingkat proporsi kasus AIDS dikategorikan menjadi 2 kategori berdasarkan cut point yang telah ditentukan, dengan kategori 0 sebagai tingkat rendah dengan proporsi kasus AIDS kurang dari 0,0006 dan kategori 1 sebagai tingkat tinggi dengan proporsi kasus AIDS lebih dari atau sama dengan 0,0006. Penaksiran parameter untuk model Geographically Weighted Logistic Regression (GWLR) menggunakan metode Maximum Likelihood Estimation (MLE) dengan fungsi pembobot kernel Fixed Gaussian dan bandwidth optimum ditentukan menggunakan Akaike’s Information Criterion corrected (AICc). Nilai Z hitung dari parameter model yang paling sesuai akan dikelompokan menggunakan analisis klaster k-means, dengan Z hitung adalah nilai estimasi parameter dibagi dengan standar error. Hasil pengelompokan menunjukkan bahwa anggota klaster 1 memiliki kecenderungan merupakan kabupaten/kota yang memiliki variabel signifikan yaitu rasio jenis kelamin dan rasio ketergantungan yang merupakan perbandingan jumlah penduduk bukan angkatan kerja dengan jumlah penduduk angkatan kerja, sementara anggota klaster 2 memiliki kecenderungan merupakan kabupaten/kota yang memiliki variabel signifikan rasio ketergantungan.

Analisis Faktor-Faktor Yang Menjelaskan Kasus AIDS Provinsi Jawa Timur Menggunakan Model Geographically Weighted Logistic Regression (GWLR)

AIDS is the most chronic phase of HIV infection which can weaken the immune system. AIDS is caused by HIV which attacks and destroys CD4 cells or also known as T cells. In 2020, East Java Province is a province which has the most HIV infections and in the third place for the highest total number of AIDS cases in Indonesia. The purpose of this research is to build a model using Geographically Weighted Logistic Regression (GWLR), and to work out the grouping results of regencies/cities using K- means Clustering Analysis. The variables used in this research are Gini Ratio, L Index of Per Capita Expenditure, Gender Ratio, Dependency Ratio, Gender Development Index, and The Number of Post Pelayanan KB Desa. The proportion levels of AIDS cases are categorized into 2 categories based on cut-point which has been specified, which 0 as the category of low level with the proportion of AIDS cases is less than 0.0006 and 1 as the category of high level with the proportion of AIDS cases is more than or equal to 0.0006. Parameter estimation for Geographically Weighted Logistic Regression (GWLR) is using Maximum Likelihood Estimation (MLE) method with Fixed Gaussian as weighted kernel function and optimum bandwidth is determined using Akaike’s Information Criterion Corrected (AICc). Z-Score of the most suitable model will be grouped using K-means Clustering Analysis, with Z-score is parameter estimator divided by standard error. Grouping results indicates cluster 1 members tend to be regencies/cities that have gender ratio and dependency ratio as significant variables, meanwhile cluster 2 members tend to be regencies/cities that have only dependency ratio as significant variable.

Analysis Of Factors Explaining AIDS Cases In East Java Province Using Geographically Weighted Logistic Regression (GWLR) Model

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521945&lokasi=lokal

Pada umumnya pipa digunakan untuk membawa dan mengalirkan fluida yang bekerja di bawah tekanan internal, eksternal, maupun keduanya. Adanya tekanan ini akan menimbulkan sebuah tegangan pada sistem perpipaan, namun tegangan yang terjadi pada sistem perpipaan harus kurang dari tegangan yang diijinkan berdasarkan kode ASME (American Society of Mechanical Engginering). Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui nilai tegangan yang terjadi pada sistem perpipaan menggunakan tiga jenis material yang berbeda berdasarkan beban sustain dan beban termal yang diberikan, sehingga dapat diketahui material yang memiliki performa unggul ketika diberikan faktor beban. Ketiga material yang dijadikan bahan uji diatur oleh sebuah kode ASME B31.3 mengenai pipa proses, dalam penelitian ini dilakukan perhitungan dengan bantuan software analisa tegangan CAESAR II. Hasil analisa berdasarkan nilai rasio tegangan sustain dan ekspansi termal menunjukkan performa material baja karbon (A-106 Gr.B) lebih baik daripada material baja paduan (A-335 P5), dan baja tahan karat (A-312 TP-304) dengan syarat fluida yang mengalir pada sistem perpipaan tidak bersifat korosif.Hasil ini ditunjukkan berdasarkan nilai rasio tegangan sustain terkecil material A-106Gr.B bernilai 5,8% dan untuk nilai tegangan ekspansi termal ditentukan berdasarkan beban suhu tertinggi yaitu sebesar 350!C dimana pada material A-106 Gr.Bmenunjukkan nilai tegangan ekspansi termal terkecil sebesar 127251090,4 N/m" dengan rasio 40%.

Analisis Rasio Tegangan Akibat Ekspansi Termal pada Sistem Perpipaan Menggunakan Material Baja Karbon, Baja Paduan, dan Baja Tahan Karat

In general, pipes carry and flow fluids that work under internal, external, or both pressure. This pressure will cause stress in the piping system. Still, the stress that occurs in the piping system must be less than the allowable stress based on the ASME (American Society of Mechanical Engineering) code. This research was conducted to know the stress values that occur in the piping system using three different types of material based on the sustained load and the applied thermal load so that it can be known which material has superior performance when given a load factor. The three materials are regulated by an ASME B31.3 code regarding pipe processes. In this study, calculations will be using CAESAR II stress analysis software. The results of the analysis based on the value of the ratio of sustain stress and thermal expansion show that the performance of carbon steelmaterial (A-106 Gr.B) is better than alloy steel material (A-335 P5) and stainless steel (A-312 TP-304) provided that the fluid in the piping system is not corrosive. These results are based in the smallest percentage of sustain stress ratio of material A-106 Gr.B is 5,8%. For the value of thermal expansion stress determined based on the highest temperature load of 350!C where the value of stress material A-106 Gr.B is 127251090,4 N/m" andthe percentage of stress ratio is 40%.

Analysis of Stress Ratio due to Thermal Expansion in Piping Systems using Carbon Steel, Alloy Steel, and Stainless-Steel Materials

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521944&lokasi=lokal

Krisis dunia yang terjadi pada tahun 2021 berakibat langsung terhadap industri minyak kelapa sawit (crude palm oil). Di Indonesia sendiri peristiwa ini menyebabkan tingginya permintaan ekspor minyak goreng sawit Indonesia dari berbagai negara sehingga pelaku usaha lebih memilih untuk melakukan ekspor hasil produksinya. Hal ini menyebabkan pasokan dalam negeri menjadi berkurang. Kondisi makin diperparah dengan adanya pihak dalam alur distribusi yang tidak bertanggung jawab melakukan praktik penimbunan dan mengakibatkan kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng. Terdapat hak konsumen yang dilanggar dalam peristiwa ini sehingga penting untuk mengetahui pengaturan perlindungan konsumen dalam undang-undang yang dapat diterapkan. Berdasarkan pengaturan tersebut, dapat diketahui pula sanksi bagi pelaku usaha yang melakukan praktik penimbunan minyak goreng. Penulis menggunakan metode yuridisnormatif dalam penelitian ini dengan menelaah asas-asas hukum dan sumber hukum tertulis terkait perlindungan konsumen dan kelangkaan minyak goreng sebagai bahan kebutuhan pokok masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penimbunan yang menyebabkan kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng melanggar hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, pengaturan mengenai distribusi perdagangan bahan pokok diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Meskipun begitu, tetap dibutuhkan pengaturan yang lebih spesifik mengenai persenan jumlah cadangan persediaan minyak goreng yang dimiliki oleh para produsen minyak goreng sehinggapada saat terjadi kelangkaan minyak goreng, para produsen dapat mengedarkan cadangan persediaan tersebut ke masyarakat. Selain itu, dalam pembentukan kebijakan, Pemerintah hendaknya melibatkan unsur masyarakat dan pihak terkait sehingga memenuhi rasa keadilan yang dikehendaki masyarakat serta menciptakan kebijakan yang tepat sasaran.

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Kelangkaan Minyak Goreng Akibat Adanya Indikasi Penimbunan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen

The world crisis that occurred in 2021 had a direct impact on the palm oil industry (crude palm oil). In Indonesia, this event has caused a high demand for exports of Indonesia palm cooking oil from various countries so that business actors prefer to export their products. This causes domestic supply to decrease. The condition is exacerbated by the presence of irresponsible elements in the distribution channel who practice hoarding practices and result scarcity and high prices for cooking oil. There were consumer rightsthat were violated in this event, so it is important to know the consumer protection arrangements in applicable laws. Based on this arrangement, sanctions can also be identified for business actors who practice cooking oil hoarding. The author uses the juridical-normative method in this study by examining legal principles and written legal sources related to consumer protection and the scarcity of cooking oil as a basic need for society. The result of the research shows that hoarding practices that lead to scarcity and high prices for cooking oil violate consumer rights regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. In addition, arrangements regarding the distribution of trade in staple goods are also regulated in Law Number 7 of 2014 concerning Trade and Law Number 18 of 2012 concerning Food. Even so, more specific arrangements are still needed regarding the percentage of cooking oil reserves owned by cooking oil producers so that when there is a scarcity of cooking oil, producers can circulate these stock reserves to the public. In addition, in policy information, the government should involve elements of the community and related parties as to fulfill the sense of justice desired by people and create policies that are right on target.

Legal Protection of Consumers Regarding the Scarcity of Cooking Oil due to Indications of Holding in Indonesia in view from Consumer Protection Law

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521943&lokasi=lokal

Ketidaktepatan dalam pemberian obat pada pasien balita dapat menimbulkan adanya masalah terkait obat dikarenakan adanya perbedaan farmakokinetika dan farmakodinamika dengan pasien dewasa. Obat kortikosteroid merupakan salah satu obat yang prevalensi diresepkan kepada balita cukup tinggi karena dianggap memiliki banyak manfaat. Namun terdapat beberapa efek samping yang perlu diwaspadai yaitu imunosupresan dan retardasi pertumbuhan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adanya masalah terkait obat kortikosteroid oral terhadap pasien anak di Puskesmas Kecamatan Tebet yang meliputi ketepatan pemilihan obat, kesesuaian dosis, ketepatan durasi pengobatan, dan juga adanya potensi interaksi obat. Penelitian ini dilakukan secara restrospektif dari resep pasien dan teknik total sampling. Sampel pada penelitian ini menggunakan resep obat deksametason dan prednsison pada pasien balita Puskesmas Kecamatan Tebet periode September-Desember 2019 sebanyak 523 sampel. Dari 523 resep didapatkan jumlah pengobatan kortikosteroid oral yang paling banyak adalah 63% dengan indikasi terbanyak berupa Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA) sebanyak 70,7%. Hasil analisis masalah terkait obat menunjukkan adanya ketidaktepatan pemilihan obat sebanyak 382 (73,1%) dan ketidaksesuaian dosis sebanyak 7 (1,3%). Dari hasil analisis statistik didapatkan adanya korelasi antara pemilihan obat dengan ketepatan indikasi pasien (p=0,006). Tingginya potensi masalah terkait obat yang ditemukan membutuhkan kewaspadaan bagi tenaga kesehatan dalam pelayanan resep kortikosteroid oral pada pasien balita.

Analisis Masalah Terkait Obat Kortikosteroid Oral Pada Pasien Balita di Puskesmas Kecamatan Tebet Periode September-Desember 2019

Inaccuracy in drug administration in under-five patients can lead to drug-related problems due to differences in pharmacokinetics and pharmacodynamics with adult patients. Corticosteroid drugs are one of the drugs whose prevalence is quite high because they are considered to have many benefits. However, there are some side effects that need to be watched out for, namely immunosuppression and growth retardation. This study aims to analyze the existence of problems related to oral corticosteroid drugs in pediatric patients at the Tebet District Health Center which include the accuracy of drug selection, appropriate dosage, accuracy of treatment duration, and also the potential for drug interactions. This study was conducted retrospectively from patient prescriptions and total sampling technique. The sample in this study used prescription drugs for dexamethasone and prednison in toddler patients in Puskesmas Kecamatan Tebet for the period September-December 2019 with a total of 523 samples. Of the 523 prescriptions, the highest number of oral corticosteroid treatment was 63% with the most indication being Upper Respiratory Tract Infection (URTI) of 70.7%. The results of drug-related problem analysis showed that there were 382 (73.1%) drug selection inaccuracies and 7 (1.3%) dose inaccuracies. From the results of statistical analysis, it was found that there was a correlation between drug selection and the accuracy of patient indications (p=0.006). The high potential for drug-related problems that are found requires special attention for health workers in prescribing oral corticosteroid drugs in toddler health services.

Identification of Drug Related Problem of Corticosteroid of Pediatric in Puskesmas Kecamatan Tebet Period September-December 2019

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521941&lokasi=lokal

Virus West Nile (WNV) adalah virus yang dapat menimbulkan penyakit demam West Nile dan ditularkan melalui nyamuk di daerah beriklim sedang dan tropis. Virus West Nile, yang pertama kali diidentifikasi di sungai Nil, bagian barat Uganda pada tahun 1937, saat ini telah menyebar secara global, dengan kasus pertama di dunia barat diidentifikasi di New York City pada tahun 1999, dan di Indonesia pada tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengkonstruksi model matematika penyebaran virus West Nile yang melibatkan populasi manusia, nyamuk serta burung berdasarkan model epidemi SIR (Susceptible, Infected, Recovered). Model matematika yang dibentuk adalah model matematika dengan sistem persamaan diferensial biasa non-linier berdimensi delapan. Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah studi literatur, melakukan kajian analitik terhadap model yang dikonstruksi serta melakukan kajian numerik, yang terdiri dari analisis sensitivitas dan simulasi autonomous, untuk menggambarkan hasil analitik yang diperoleh dengan menggunakan software Maple. Kajian analitik dilakukan dengan mencari dan menganalisis titik keseimbangan bebas penyakit & titik keseimbangan endemik serta menentukan basic reproduction number (R0) dari model yang telah dikonstruksi dengan menggunakan next generation matrix. Didapatkan bahwa model memiliki dua titik keseimbangan, yaitu satu titik keseimbangan bebas penyakit (DFE) yang stabil asimptotik lokal ketika R0<1 dan satu titik keseimbangan endemik (EE) yang stabil asimptotik ketika R0>1, serta munculnya bifurkasi maju pada saat R0=1. Dari analisis sensitivitas menggunakan parameter yang digunakan pada skripsi ini, didapatkan bahwa parameter infeksi nyamuk ke manusia berpengaruh secara linier pada nilai R0, sedangkan hasil simulasi autonomous menunjukkan bahwa dalam jangka pendek jika nilai parameter infeksi semakin besar, maka jumlah populasi manusia, nyamuk, dan burung terinfeksi juga semakin besar. Tetapi hal ini tidak terjadi untuk jangka panjang, karena didapatkan bahwa baik nilai parameter infeksi besar maupun kecil, tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap jumlah populasi yang terinfeksi.

Model Matematika Penyebaran Virus West Nile yang Melibatkan Populasi Manusia, Nyamuk, dan Burung

West Nile virus (WNV) is a virus that can cause West Nile fever and is transmitted by mosquitoes in temperate and tropical climates. The West Nile virus, which was first identified in the Nile river, western Uganda in 1937, has now spread globally, with the first case in the western world identified in New York City in 1999, and in Indonesia in 2014. This study aims to construct a mathematical model of the spread of the West Nile virus involving human, mosquito and bird populations based on the SIR (Susceptible, Infected, Recovered) epidemic model. The mathematical model formed is a mathematical model with a system of eight-dimensional non-linear ordinary differential equations. The research method used in this thesis is literature study, conducting an analytical study of the constructed model and conducting a numerical study, which consists of sensitivity analysis and autonomous simulation, to describe the analytical results obtained, using Maple software. The analytical study is carried out by finding and analyzing disease-free equilibrium points (DFE) and endemic equilibrium points (EE) as well as determining the basic reproduction number (R0) of the model constructed using the next generation matrix. It was found that the model has two equilibrium points, namely a disease-free equilibrium point which is locally asymptotically stable when R0<1 and an endemic equilibrium point which is asymptotically stable when R0>1, and the emergence of forward bifurcation at R0=1. From the sensitivity analysis, it was found that the parameter of mosquito infection to humans has a linear effect on the R0 value, while the results of the autonomous simulation show that in the short term, if the value of the infection parameter is greater, the number of infected humans, mosquitoes, and birds will also increase. However, this did not happen in the long term, because it was found that both large and small infection parameter values did not have a significant effect on the number of infected populations.

A Mathematical Model of The Spreading of The West Nile Virus Involving Human, Mosquito, and Bird Populations

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521939&lokasi=lokal

Safewards merupakan suatu pendekatan untuk memberikan layanan kesehatan mental rawat inap dengan tujuan meminimalkan jumlah konflik yang muncul antara perawat dan klien pada penggunaan intervensi pembatasan dan atau penahanan. Peneltian ini bertujuan untuk menilai karakteristik perawat meliputi jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, pengalaman kerja, pelatihan safewards yang pernah diikuti dan mengidentifikasi kesiapan perawat yang meliputi sikap, pengetahuan yang dipersepsikan serta keterampilan. Penelitian dilakukan menggunakan desain deskriptif dengan sampel berjumlah 124 orang perawat. Sampel dipilih dengan menggunakan metode total sampling. Hasil peneltian didapatkan bahwa 77,42 % responden memiliki sikap positif terhadap safewards, 62,90 % memiliki pengetahuan yang baik serta 54% memilki keterampilan yang tinggi. Hasil penelitian ini merekomendasikan perlunya ada pelatihan mengenai safewads di semua level perawat untuk meningkatkan kesiapan perawat dalam mengimplementasikan pendekatan safewards.

Gambaran Kesiapan Perawat Dalam Mengimplementasikan Pendekatan Safewards di Rumah Sakit Jiwa

Safewards is an approach to providing inpatient mental health services with the aim of minimizing the number of conflicts that arise between nurses and clients on the use of restriction and or containment interventions. This study aims to assess the characteristics of nurses including gender, age, education level, work experience, safewards training that has been attended and identify nurse preparation which includes attitudes, perceived knowledge and skills. The research was conducted using a descriptive design with a sample of 124 nurses. The sample was selected using the total sampling method. The research results found that 77.42% of respondents had a positive attitude towards safewards, 62.90% had good knowledge and 54% had high skills. The results of this study recommend that there is a need for training on safewads at all levels of nurses to increase nurse readiness in implementing the safewards approach.

An Overview of Nurses' Readiness in Implementing a Safewards Approach at the Mental Hospital

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521937&lokasi=lokal

Nikel merupakan salah satu unsur dengan kegunaan yang sangat bervariasi dan juga tuntutan produksi yang sangat tinggi. Nikel dengan kadar tinggi seperti nikel sulfida sudah mulai berkurang sumbernya sehingga perlu ditemukan alternatif yaitu, mulai dilaksanakan eksplorasi endapan nikel laterit meskipun cenderung memiliki kadar yang rendah, dan Indonesia merupakan salah satu penyuplai utama nikel dengan sumberdaya nikel laterit yang melimpah. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tipe endapan nikel laterit pada daerah penelitian, dan membuat sebuah model geologi untuk suatu endapan nikel laterit berdasarkan data bor, untuk digunakan dalam estimasi sumberdaya. Metode penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan data bor yang kemudian dianalisis menggunakan perangkat lunak untuk mendapatkan suatu model geologi yang kemudian digunakan untuk estimasi sumberdaya nikel laterit yang terdapat di daerah penelitian. Tipe endapan nikel laterit di daerah penelitian adalah tipe oksida. Berdasarkan pemodelan dan estimasi yang telah dilakukan dari endapan nikel laterit di Lapangan X volume yang didapatkan sebesar 4,652,184 m3 dan tonase sebesar 7,443,494 ton dengan kadar Ni sebesar 1.01%wt untuk metode Ordinary Kriging, serta volume sebesar 4,896,312 m3 dan tonase sebesar 7,834,099 ton dan kadar Ni sebesar 1.02%wt untuk metode Inverse Distance Weight. Selisih dari nilai estimasi yang didapatkan adalah 4.9%.

Pemodelan Dan Estimasi Sumberdaya Nikel Laterit Di Lapangan X, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah

Nickel is an element with a variety of uses and is in high demand for production. High grade nickel ore such as nickel sulfides has depleting resources and thus an alternative is needed which comes in the form of lateritic nickel exploration despite the lower grade the deposits offer, and Indonesia is one of the main nickel suppliers in the world with abundant lateritic resources. The main purpose of this study is to know what type of nickel laterite deposit the area of study is, and to create a geological model based on borehole data, which will then be used to estimate the mineral resources. The method of this study includes quantitative methods through the creation of a three-dimensional geological model and to estimate the mineral resources in X Field. The type of nickel laterite deposit is the oxide type. Based on the modelling and resource estimation of nickel laterite, the volume is 4,652,184 m3 with tonnage of 7,443,494 ton and Ni grades of 1.01%wt for the Ordinary Kriging method, as well as a volume of 4,896,312 m3 and tonnage of 7,834,099 ton with Ni grade of 1.02%wt for Inverse Distance Weight method. The difference of estimated values is 4,9%.

Modelling and Resource Estimation of Nickel Laterite at X Field, Morowali Regency, Central Sulawesi

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521936&lokasi=lokal

Nilai rata-rata siswa Indonesia dalam pelajaran Matematika cenderung rendah. Mereka pun kerap mengalami kesulitan dan mudah bosan saat proses pembelajaran Matematika berlangsung, terutama para siswa SMA. Hal ini mencirikan bahwa mereka kurang terlibat dalam pelajaran Matematika. Adapun salah satu faktor yang berperan terhadap keterlibatan siswa adalah motivasi akademik, karena merupakan prasyarat dan elemen yang dibutuhkan dari keterlibatan itu sendiri. Karenanya, penelitian ini bertujuan untuk melihat peran motivasi akademik terhadap keterlibatan siswa SMA dalam pelajaran Matematika. Variabel motivasi akademik dalam penelitian ini akan diukur menggunakan Academic Motivation Scale (AMS)-Short Indonesian Language Version (Natalya, 2018), dan keterlibatan siswa dalam Matematika akan menggunakan University Student Engagement Inventory (USEI) (Maroco et al., 2016). Pengambilan data penelitian dilakukan secara daring dengan menyebarkan kuesioner kepada partisipan penelitian, yakni siswa SMA di Jabodetabek yang menjalani sistem PTM. Data penelitian kemudian diolah menggunakan teknik analisis regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi akademik mampu memprediksikan dan dapat menjelaskan 18.9% varians pada keterlibatan siswa dalam Matematika. Oleh karena itu, para guru dan sekolah di Indonesia dapat merancang metode pembelajaran yang mempertimbangkan motivasi akademik terhadap proses pembelajaran agar keterlibatan siswa mengalami peningkatan, terutama dalam pelajaran Matematika.

Peran Motivasi Akademik terhadap Keterlibatan Siswa SMA dalam Pelajaran Matematika Selama Pembelajaran Tatap Muka (PTM)

The average score of Indonesian students in Mathematics tends to be low. They also often experience difficulties and get bored easily during the Mathematics learning process, especially high school students. This characterizes that they are less engaged in Mathematics. One of the factors that contribute to student engagement is academic motivation, because it is a precursor and an element needed from the engagement. Therefore, this study aims to see the role of academic motivation on high school students’ engagement in Mathematics. The academic motivation variable in this study will be measured using the Academic Motivation Scale (AMS) - Short Indonesian Language Version (Natalya, 2018), and student engagement in Mathematics will using the University Student Engagement Inventory (USEI) (Maroco et al., 2016). Research data collection was carried out online by distributing questionnaires to research participants, which are high school students in Jabodetabek that use the PTM system. Then the research data was processed using a simple linear regression analysis technique. The result showed that academic motivation could predict and explain 18.9% of the variance in student engagement in Mathematics. Therefore, teachers and schools in Indonesia could design learning methods that consider academic motivation in the learning process to increase student engagement, especially in Mathematics

The Role of Academic Motivation on High School Students’ Engagement in Mathematics During Face-to-Face Learning

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521935&lokasi=lokal

Orang tua diberikan hak dan kewajiban untuk mendidik anaknya oleh negara yang diatur dalam undang-undang. Salah satu cara mendidik anak yang kerap menuai pro dan kontra adalah mendidik anak dengan menggunakan hukuman fisik. Walaupun cara mendidik ini menuai perdebatan di beberapa kalangan, pemberian hukuman fisik sebagai salah satu cara untuk mendidik anak masih banyak digunakan di Indonesia dan terkesantelah membudaya. Beberapa negara melarang secara tegas mengenai pemberian hukuman fisik sebagai salah satu cara untuk mendidik anak karena dinilai sama dengan melakukan kekerasan terhadap anak. Beberapa penelitian tentang hukuman fisik pada anak sampaipada kesimpulan bahwa pemberian hukuman fisik dapat membawa dampak negatif terhadap perkembangan anak. Penelitian ini mengkaji mengenai keberlakuan penerapan hak mendidik terkait hukuman fisik terhadap anak pada perkara KDRT dalam Putusan No. 115/Pid.Sus/2021/PN Dpk dan Putusan No. 336/Pid.Sus/2020/PN Plk. Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan metode penelitian yang berbentuk yuridis-normatif, yaitu dengan mengkaji data sekunder. Penelitian ini juga menggunakan data primer sebagai pendukung data sekunder yang diteliti. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditemukan fakta bahwa, pertama, hak mendidik sebagai alasan penghapus pidana di luar undang-undang masih berlaku dalam peradilan pidana Indonesia sebagaimana terdapat Putusan MA No. 2024 K/Pid.Sus/2009 dan belum ada peraturan perundang-undangan terkait yang melarang secara tegas mengenai hal ini. Kedua, budaya penggunaan hukuman fisik sebagai salah satu cara untuk mendidik anak sebagai bentuk dari hak mendidik nyatanya masih terjadi pada kehidupan masyarakat sekarang walaupun menuai perdebatan dalam penggunaannya karena dinilai berdampak negatif terhadap perkembangan anak. Ketiga, Majelis Hakim yang memutus Putusan No.115/Pid.Sus/2021/PN Dpk dan Putusan No. 336/Pid.Sus/2020/PN Plk dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pemberian hukuman fisik merupakan salah satu bentuk kekerasan.

Keberlakuan Hak Mendidik (Tuchtrecht) Terkait Hukuman Fisik Terhadap Anak dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia (Studi Kasus Putusan No. 115/Pid.Sus/2021/PN Dpk dan Putusan No. 336/Pid.Sus/2020/PN Plk)

Parents are given rights and obligations to educate their children by the state which are regulated in law. One way to educate children that often reaps pros and cons is educating children using corporal punishment. Although this educating method has sparked some debate on its use, the usage of corporal punishment as a way of educating children is still widely used in Indonesia and has become a culture. Several research that has been conducted about the usage of corporal punishment as a way to educate children have come to conclusion that the usage of corporal punishment is considered to have a negative impact on children's development. This qualitative research examines the applicability of the right to educate related to corporal punishment against children in cases of domestic violence in District Court Decision Number: 115/Pid.Sus/2021/PN Dpk and Number: 336/Pid. Sus/2020/PN Plk using the juridical-normative writing methods by examining secondary data supported by primary data. Based on the research, it is found that, first. The right to educate as a reason for eliminating crimes outside the law is still valid in the Indonesian criminal justice system as contained in the Supreme Court’s Decision No. 2024 K/Pid.Sus/2009 and there are no related laws and regulations which explicitly prohibit this matter. Second, the culture of using corporal punishment as a way to educate children as a form of the right to educate in fact still happens today even though it has drawn debate because it is considered to have a negative impact on children'sdevelopment. Third, the District Court’s Panel of Judges who decided on Decision Number: 115/Pid.Sus/2021/PN Dpk and Decision Number: 336/Pid.Sus/2020/PN Plk in its consideration stated that corporal punishment is a form of violence.

Implementation of Rights to Educate (Tuchtrecht) Regarding Corporal Punishment Against Children in Domestic Violence Cases in Indonesia (Case Study of District Court Decision No. 115/Pid.Sus/2021/PN Dpk and Decision No. 336/Pid.Sus/2020/PN Plk)

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521931&lokasi=lokal

Industri farmasi memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi obat dan penyaluran obat. Obat termasuk salah satu sediaan farmasi. Pada dasarnya sediaan farmasi haruslah aman. Sedangkan, pada praktiknya saat ini, terdapat industri farmasi yang memproduksi obat sirup dengan kandungan etilen glikol dan dietilen glikol yang menyebabkan GagalGinjal Akut Progresif Atipikal (“GGAPA”) dan mengakibatkan kematian bagi 326 anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan metode studi kepustakaan. Data penelitian dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan terhadap data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan interpretasi sistematis yang bertujuan untuk menjelaskan pengaturan mengenai obat sirup, menjelaskan pengaturan mengenai industrifarmasi, menganalisis pertanggungjawaban industri farmasi dalam kasus gagal ginjal akut progresif atipikal pada anak akibat cemaran etilen glikol dan dietilen glikol dalam kandungan obat sirup. Proses produksi sediaan farmasi wajib mematuhi seluruh ketentuan dalam Peraturan BPOM Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik guna memastikan mutu obat sesuai dengan persyaratan serta tujuan penggunaan serta dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar apabila telah memenuhi persyaratan objektivitas, memenuhi kelengkapan, dan tidak menyesatkan. Dalam kasus GGAPA, industri farmasi telah melanggar ketentuan dalam Farmakope Indonesia Edisi VI halaman 1446-1447 terkait dengan PG yang menyatakan bahwa Dietilen glikol dan Etilen glikol masing-masing tidak lebih dari 0,10%. Hal tersebut juga turut membuktikan bahwa industri farmasi tidak mematuhi ketentuan dalam CPOB terkait dengan pengawasan mutu, produksi, dan pemastian mutu. Maka dari itu, industri farmasi dapat dimintai pertanggungjawaban yang meliputi pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban perdata, pertanggungjawaban administratif, dan pertanggungjawaban dalam aspek perlindungan konsumen.

Pertanggungjawaban Industri Farmasi dalam Kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal Akibat Cemaran Etilen Glikol dan Dietilen Glikol dalam Obat Sirup

The pharmaceutical industry has a permit to carry out drug production and drug distribution activities. Drugs are one of the pharmaceutical preparations. Basically pharmaceutical preparations must be safe. Meanwhile, in current practice, there is a pharmaceutical industry that produces syrup drugs containing ethylene glycol and diethylene glycol which cause Atypical Progressive Acute Renal Failure (“GGAPA”) and result in death for 326 children. This research is a normative legal research using library research method. Research data was collected through the method of literature study on secondary data including primary, secondary and tertiary legal materials. The analysis used is descriptive qualitative with systematic interpretation which aims to explain theregulation regarding children's syrup, explain the regulation regarding the pharmaceutical industry, analyze the responsibility of the pharmaceutical industry in cases of atypical progressive acute kidney failure in children due to ethylene glycol and diethylene glycol contamination in the syrup drug content. The production process for pharmaceutical preparations must comply with all provisions in BPOM Regulation Number 34 of 2018concerning Guidelines for Good Drug Manufacturing Practices to ensure that the quality of the drugs complies with the requirements and intended use and can be distributed after obtaining a distribution permit if they meet the requirements for objectivity, completeness, and not misleading. In the GGAPA case, the pharmaceutical industry hasviolated the provisions in the Indonesian Pharmacopoeia Edition VI pages 1446-1447related to PG which states that Diethylene glycol and Ethylene glycol are not more than 0.10% each. This also proves that the pharmaceutical industry does not comply with the provisions in GMP regarding quality control, production and quality assurance.Therefore, the pharmaceutical industry can be held accountable which includes criminal liability, civil liability, administrative responsibility, and accountability in the aspect of consumer protection.

Pharmaceutical Industry Responsibility in Cases of Atypical Progressive Acute Renal Failure Due to Contamination of Ethylene Glycol and Diethylene Glycol in Syrup Medicine

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521927&lokasi=lokal

Pada era globalisasi sekarang ini, teknologi merupakan salah satu sektor yang berkembang dengan sangat pesat. Kejadian ini memicu semua sektor industri untuk terus berlomba mengembangkan inovasi teknologi, demi mempertahankan eksistensinya kepada pengguna. Pihak PT Transportasi Jakarta dan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) sebagai salah satu penyelenggara transportasi publik mengeluarkan smartphone transit apps masing-masing bernama TiJe dan KRL Access. Kedua aplikasi ini memiliki penilaian dan ulasan dari pengguna yang cukup rendah. Motivasi tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian untuk menghasilkan usulan desain antar muka pada aplikasi Tije dan KRL Access. Pada penelitian kali ini penulis menggunakan kedua aplikasi ini dengan alasan sebagai contoh aplikasi transit dari pihak pertama penyedia transportasi umum. Penelitian ini merupakan mixed methods research di mana akan menggunakan data kuantitatif dan kualitatif dalam melakukan analisis data. Pendekatan desain yang digunakan adalah Human-Centered Design (HCD). Melalui pendekatan ini didapatkan rancangan desain purwarupa pada platform iOS. Rancangan desain tersebut selanjutnya akan diuji usabilitasnya menggunakan pendekatan remote usability testing. Hasil evaluasi kuantitatif yang dilakukan kepada 20 narasumber yang melakukan sebanyak 17 tugas usability menunjukkan rata-rata keberhasilan sebesar 92.35%. Hasil kualitatif mendapatkan beberapa saran pertimbangan rekomendasi perbaikan desain purwarupa lebih lanjut

Perancangan dan Evaluasi Purwarupa Desain Antarmuka Alternatif Aplikasi Mobile KRL Access dan Tije Dengan Pendekatan Human-Centered Design

In this globalization era, technology is one sector that is growing rapidly. This phenomenon triggers all kinds of industries to innovate to keep their existence to their users. PT Transportasi Jakarta and PT Kereta Commuter Indonesia show their commitment by making smartphone transit apps Tije and KRL Access, respectively. Both of these applications have lousy reviews and ratings from their respective users. This motivation pushes us to write this study and create a working prototype design suggestion for KRL Access and Tije. We use KRL Access and Tije because they are examples of applications provided by the first-party public transport provider. We use qualitative and quantitative data to analyze data and draw a conclusion. Human-centered design is used as the design approach. With this approach, we also make the prototype of KRL Access and Tije on the iOS platform. The final prototype is tested using remote usability testing to gauge performance and user satisfaction. Based on the test by 20 users who did 17 usability tasks, the quantitative data shows that 92.35% of users can finish their tasks. The qualitative data gave several design recommendations for the next design iteration.

Design and Evaluation of Alternative Interface Prototypes Human-Centered Design Approach

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521925&lokasi=lokal

Pandemi Covid-19 berdampak pada tingginya permintaan pelayanan kesehatan dan menempatkan pegawai rumah sakit pada kondisi yang penuh tekanan. Kondisi tersebut diduga memiliki dampak jangka panjang hingga masa transisi pandemi Covid-19. Akibatnya, tuntutan kerja pegawai rumah sakit menjadi meningkat, khususnya tuntutan kerja emosional sehingga rentan untuk menurunkan kesejahteraan psikologisnya. Agar kesejahteraan psikologis pegawai tetap terjaga, diperlukan sumber daya pribadi berupa modal psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara tuntutan kerja emosional dan kesejahteraan psikologis, serta hubungan modal psikologis dan kesejahteraan psikologis. Penelitian ini dilakukan pada 184 partisipan yang merupakan pegawai rumah sakit berusia 18 hingga 55 tahun dengan masa kerja selama minimal satu tahun dan melibatkan interaksi langsung dengan pasien atau pelanggan dalam pekerjaannya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif korelasional dengan desain cross sectional study. Alat ukur yang digunakan adalah Psychological Well-Being Scale (PWBS), bagian dari Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ-II), dan Psychological Capital Questionnaire-12 (PCQ-12). Hasil uji Pearson’s Correlation menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara tuntutan kerja emosional dan kesejahteraan psikologis (r = -0,27, p < 0,05). Sebaliknya, ditemukan hubungan positif yang signifikan antara modal psikologis dan kesejahteraan psikologis (r = 0,73, p < 0,05). Dengan demikian, pegawai dengan tingkat modal psikologis tinggi dapat tetap sejahtera walau mengalami tuntutan kerja emosional dalam pekerjaannya.

Hubungan antara Tuntutan Kerja Emosional, Modal Psikologis, dan Kesejahteraan Psikologis pada Pegawai Rumah Sakit

The Covid-19 pandemic has resulted in a high demand for health services and has put hospital workers under stressful conditions. This situation is expected to have a prolonged effect in the current transition of the Covid-19 pandemic. As a result, the job demands of hospital workers have increased, especially emotional job demands which are prone to reducing their psychological well-being. Therefore, hospital workers need to have psychological capital as a personal resource to maintain their psychological well-being. This research aims to examine the relationship between emotional job demands and psychological well-being, and also the relationship between psychological capital and psychological well-being. This research was conducted on 184 hospital workers aged 18 to 55 years old who had at least one year of working experience and involved direct interaction with patients or customers within their work. This study used a quantitative method with a correlational cross-sectional study design. The Psychological Well-Being Scale (PWBS), part of the Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ-II), and the Psychological Capital Questionnaire-12 (PCQ-12) were used as measurement instruments. Pearson's Correlation test showed a significant negative relationship between emotional job demands and psychological well-being (r = -0,27, p<0,05). In contrast, a significant positive relationship was found between psychological capital and psychological well-being (r = 0,73, p<0,05). Thus, hospital workers with high levels of psychological capital can remain prosperous even in emotionally demanding work environments.

The Relationship between Emotional Job Demands, Psychological Capital, and Psychological Well-Being among Hospital Workers

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521922&lokasi=lokal

Penyakit Tuberkulosis (TB) merupakan salah satu penyakit menular berbahaya yang umumnya menyerang paru-paru dan disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis (MTB). Penyakit TB ditularkan melalui droplet dari tubuh penderitanya. Oleh karena itu, orang yang melakukan kontak erat dari penderita TB akan berisiko tinggi terjangkit TB. Vaksinasi BCG (Bacillus Calmette-Guerin) dan pengobatan merupakan cara yang dilakukan dalam menekan penyebaran penyakit TB. Seseorang yang terdeteksi terinfeksiTB, bisa segera mendapat pengobatan. Dalam skripsi ini dilakukan analisis kestabilan global model penyebaran penyakit TB dengan intervensi vaksinasi dan pengobatan dini. Analisis kestabilan global pada model penyebaran TB dilakukan untuk mengetahuiefek dari intervensi vaksinasi dan pengobatan dini terhadap penyebaran penyakit TB secara umum. Fungsi Lyapunov merupakan fungsi yang digunakan dalam menganalisis kestabilan global pada model TB dalam skripsi ini. Analisis secara analitik pada titikkeseimbangan bebas penyakit, titik keseimbangan endemik, dan basic reproduction number (R0) dilakukan untuk memahami dinamika populasi dalam jangka panjang dari model yang telah dikonstruksi. Kemudian melakukan simulasi numerik untukmengetahui interpretasi dari kajian analitik yang sudah dilakukan sebelumnya.

Analisis Kestabilan Global pada Model Penyebaran Tuberkulosis dengan Intervensi Vaksinasi dan Pengobatan Dini

Tuberculosis (TB) is a dangerous infectious disease that generally attacks the lungs and is caused by the bacterium Mycobacterium Tuberculosis (MTB). TB disease is transmitted through droplets from the sufferer’s body. Therefore, close interaction with TB sufferers will be at high risk of infecting TB. BCG (Bacillus Calmette-Guerin) vaccination and early treatment are ways to suppress the spread of TB. A person with a positive TB can immediately receive treatment. This thesis delivers a global stability analysis for a tuberculosis model with intervention vaccination and early treatment. The global stability of the TB transmission model is evaluated to determine the effect of vaccination andearly treatment interventions on the spread of TB disease. The Lyapunov function is a function used to analyze the global stability of the TB model. Analysis of disease-free equilibrium point, endemic equilibrium point, and basic reproduction number (R0) are completed to understand population dynamics from the constructed model. Lastly, a numerical simulation is carried out to understand the numerical interpretation from the previous analytical work.

Global Stability Analysis for a Tuberculosis Model with Intervention of Vaccination and Early Treatment

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521920&lokasi=lokal

Batubara merupakan batuan sedimen yang menjadi bahan bakar fosil yang terbentuk karena endapan organik yaitu adalah sisa sisa tumbuhan yang mengalami proses pembatubaraan. Penelitian ini dilakukan di wilayah pertambangan PT. Indowana Bara Mining Coal, Lapangan X, Provinsi Kalimantan Timur memiliki potensi batubara yang sangat melimpah. Pada lokasi penelitian dilakukan pengambilan sampel singkapan disetiap titik yang telah ditentukan dengan metode pengumpulan data lapangan, Data yang digunakan dalam pemodelan batubara berupa 21 titik bor yaitu data survei, collar, geologi, dan kualitas batubara yang kemudian diinterpretasikan untuk menghasilkan model bawah permukaan dan besaran tonase sumber daya batubara, setelah itu dilanjutkan pengolahan data dengan software Surpac menggunakan metode circular dan triangular. Berdasarkan hasil pemodelan batubara seam B,C,dan D pada daerah penelitian menunjukan Timur Laut – Barat Daya dengan kemiringannya rata rata adalah 5o. Ketebalan batubara pada daerah penelitian memiliki rata-rata 2,490 meter (Seam B), 2,513 meter (Seam C), dan 2,909 meter (Seam D). Perbedaan tonase batubara menggunakan metode Triangular dan Circular jika dipahami pada metode Circular memiliki tonase yang lebih besar dibandingkan metode Triangular, jika dipahami pada metode Circular, tonase terbesar berada di Seam D dengan total tonase 43.737.358,58 ton.

Analisis Keberadaan Batubara dengan Metode 3D Modelling dan Kualitas Batubara Lapangan X, Provinsi Kalimantan Timur

Coal is a sedimentary rock which is a fossil fuel formed by organic deposits, namely the remains of plants that have undergone a process of coalescence. This research was conducted in the mining area of PT. Indowana Bara Mining Coal, X Field, East Kalimantan Province has very abundant coal potential. At the research location, outcrop samples were taken at each predetermined point using the field data collection method. The data used in coal modeling was in the form of 21 drill points, namely survey data, collar, geology, and coal quality which were then interpreted to produce a subsurface model and tonnage. coal resources, after which data processing was continued with Surpac software using circular and triangular methods. Based on the results of seam B, C, and D coal modeling in the study area it shows Northeast - Southwest with an average slope of 5o. Coal thickness in the study area has an average of 2,490 meters (Seam B), 2,513 meters (Seam C), and 2,909 meters (Seam D). The difference in tonnage of coal using the Triangular and Circular methods if understood in the Circular method has a larger tonnage than the Triangular method, if understood in the Circular method, the largest tonnage is in Seam D with a total tonnage of 43,737,358.58 tons.

Analysis of Coal Presence Using 3D Modeling Method and Coal Quality in Field X, East Kalimantan Province

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521918&lokasi=lokal

Desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada daerah sehingga daerah memiliki kewenangannya sendiri untuk melaksanakan pemerintahan. Salah satu tolak ukur dalam penilaian sistem desentralisasi adalah dari segi keuangan daerah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menentukan bahwa bagi daerah kekuasaan pengelolaan keuangan negara diserahkan kepada kepala daerah untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri. Penyerahan kekuasaan pengelolaan keuangan kepada kepala daerah dapat dimaknai sebagai bentuk kemandirian keuangan daerah karena terpisah pengelolaannya dari keuangan pemerintah pusat. Hal tersebut menunjukkan daerah layaknya suatu badan hukum yang didirikan oleh negara, sehingga memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari hak dan kewajiban negara. Untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dimilikinya, daerah memiliki sumber-sumber pendanaan yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan daerah lain yang sah. Meskipun terdapat berbagai sumber pendanaan tersebut, masih terdapat celah fiskal sehingga daerah masih membutuhkan dana dari sumber lain seperti pinjaman yang mengakibatkan daerah memiliki kewajiban utang. Dalam melaksanakan pemerintahan, terdapat berbagai macam risiko yang dapat menyulitkan kondisi keuangan daerah. Kesulitan keuangan yang berlarut-larut akan mengakibatkan daerah gagal untuk memenuhi kewajibannya atau yang disebut dengan gagal bayar. Dalam menangani gagal bayar guna menjamin kelangsungan aktivitas pemerintahan daerah, diperlukan suatu mekanisme penanganan gagal bayar. Penelitian ini fokus kepada analisis mengenai pengelolaan keuangan daerah sebagai badan hukum publik serta mengenai penanganan gagal bayar daerah dalam pengaturan keuangan daerah di Indonesia. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan undang-undang serta disusun secara deskriptif. Hasil penelitian ini menemukan status badan hukum daerah dapat ditemukan dalam pengelolaan keuangannya, terutama dalam aspek kekuasaan pengelolaan keuangan, sumber pendapatan, serta penganggaran. Kemudian, penelitian ini menemukan bahwa penanganan gagal bayar daerah dalam pengaturan keuangan daerah di Indonesia masih memiliki kekurangan karena tidak memberikan perlindungan hukum secara menyeluruh kepada para pihak yang terlibat.

Analisis Penanganan Gagal Bayar Daerah sebagai Badan Hukum Publik dalam Pengaturan Keuangan Daerah di Indonesia

Decentralization is the transfer of power from the central government to regions so regions have their own authority to govern. The financial aspect is one of the indicators of decentralization. Law Number 17 of 2003 on State Finance stipulates that for regions, the authority to manage state finances is delegated to regional heads to manage their own respective region’s finances. The delegation of authority to manage their own finances is interpreted as the regional finance’s independence due to its distinction from the central government’s financial management. This shows that a region resembles a state-established legal person, thus separates its rights and obligations from the state’s. To conduct their obligations, regions have revenue sources that consists of original regional revenue, transfer revenue, and other legitimate regional revenue. Although those sources of funding exist, there are still fiscal gaps which requires regions to find funding from other sources, namely loans which results in debt obligation for regions. Regions face risks in governing which could cause distress to the region’s finances. Protracted financial distress could results in regions defaulting on their obligations. In dealing with default to ensure the continuity of regional government, a mechanism to manage default is requisite. This study primarily concerns on analyzing the financial management of regions as a public legal person and the default management for regions in Indonesian regional finance regulations. The methodology utilized in this study is juridical-normative with a statutory approach along with a descriptive structure. This study finds that region’s financial management, particularly in the areas of financial management authority, revenue resources, and budgeting, reflects their status as a public legal person. This study also discovered that the default management in Indonesian regional finance regulation still have shortcomings since it fails to provide adequate legal protection to the parties involved.

Analysis of Managing Default for Regions as Public Legal Person in Indonesian Regional Finance Regulations

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521914&lokasi=lokal

Perlindungan lingkungan hidup memerlukan pendanaan yang memadai yang salah satunya diperoleh dari Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan/EBUBL (Green Bond) yang saat ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond). Namun demikian, ketiadaan standar untuk menentukan kelayakan proyek penerima Green Bond mendorong terjadinya praktik greenwashing, yaitu promosi ramah lingkungan yang menyesatkan dan tidak didasari oleh upaya yang substantif untuk mewujudkan klaim ramah lingkungan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu bagaimana perlindungan hukum bagi investor EBUBL dari risiko praktik greenwashing. Menggunakan metode yuridis-normatif, penelitian ini menemukan bahwa dugaan praktik greenwashing yang terjadi dalam pasar Green Bond umumnya meliputi dua jenis, yaitu sin of lesser of two evils serta decoupling behavior, dan didorong oleh ketiadaan standar untuk menentukan kelayakan proyek penerima Green Bond. Praktik greenwashing dalam pasar Green Bond menimbulkan berbagai akibat bagi para pemangku kepentingan, mulai dari investor, penerbit/Emiten, pemerintah, hingga masyarakat serta berdampak bagi lingkungan itu sendiri. Perlindungan hukum bagi investor EBUBL meliputi dua jenis, yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif utamanya meliputi perlindungan yang terkandung dalam syarat-syarat penerbitan EBUBL, sementara perlindungan hukum represif utamanya meliputi pengenaan sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang terkait, serta terkandung dalam POJK Nomor 60/POJK.04/2017.

Perlindungan Hukum Bagi Investor Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond) dari Risiko Praktik Greenwashing dalam Pasar Modal Indonesia

Environmental protection requires adequate funding, one of which is obtained from Environmentally Sound Debt Securities/Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond) which is currently regulated in Financial Services Authority Regulation (FSAR/POJK) Number 60/POJK.04/2017 concerning Issuance and Requirements for Environmentally Sound Debt Securities (Green Bond). However, the absence of standards to determine the eligibility of Green Bond recipient projects encourages the practice of greenwashing, which is a misleading promotion of environmental friendliness and is not based on substantive efforts to realize these green claims. This research aims to find out how legal protection for Green Bond investors from the risk of greenwashing practices. Using the juridical-normative method, this study found that the alleged greenwashing practices that occur in the Green Bond market generally include two types, namely the sin of lesser of two evils and decoupling behavior, and are driven by the absence of standards to determine the eligibility of Green Bond recipient projects. Greenwashing in the Green Bond market has various consequences for its stakeholders, ranging from investors, issuers, governments, to the community and has an impact on the environment itself.Legal protection for Green Bond investors includes two types, namely preventive and repressive. Preventive legal protection mainly includes the protection contained in the terms of issuance of Green Bond, while repressive legal protection mainly includes the imposition of sanctions contained in the relevant Law, as well as contained in POJK Number 60/POJK.04/2017.

Legal Protection for Investors of Environmentally Sound Debt Securities (Green Bond) from the Risk of Greenwashing Practices in the Indonesian Capital Market

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521911&lokasi=lokal

Regresi Poisson merupakan generalized linear models (GLM) yang umum digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel respon berbentuk count data dengan satu atau lebih kovariat. Hanya saja, kerap dijumpai count data yang tidak memenuhi asumsi equidispersion sehingga tidak dapat dimodelkan dengan regresi Poisson. Salah satu penyebabnya adalah fenomena overdispersion yang teridentifikasi dengan banyaknya observasi yang bernilai nol (excess zeros) pada count data. Model regresi Zero-Inflated Poisson (ZIP) dapat digunakan untuk memodelkan count data yang mengalami overdispersion akibat excess zeros. Namun, pada beberapa kasus, count data dapat mengandung excess zeros dan excess ones dalam suatu periode waktu tertentu. Oleh karena itu, diperkenalkan solusi atas permasalahan tersebut menggunakan sebuah distribusi baru, yaitu distribusi Zero-and-One-Inflated Poisson (ZOIP), yang dibangun berdasarkan distribusi Bernoulli dan Poisson. Pada skripsi ini, dikonstruksi model regresi ZOIP untuk memodelkan count data yang mengandung excess zeros dan excess ones dalam suatu periode waktu tertentu. Parameter model regresi ZOIP tersebut diestimasi menggunakan metode maksimum likelihood dan algoritma Expectation Maximization (EM). Selanjutnya, diaplikasikan model regresi ZOIP dengan satu kovariat dan tanpa kovariat ke data klaim asuransi mobil. Berdasarkan nilai Akaike Information Criteria (AIC), didapatkan bahwa model regresi tanpa kovariat lebih cocok untuk memodelkan data klaim asuransi mobil yang dipakai.

Model Regresi Zero-and-One-Inflated Poisson

Poisson regression is a generalized linear model (GLM) that is commonly used to model the relationship between response variables in the form of count data with one or more covariates. However, it is often found that count data does not meet the equidispersion assumption, so it cannot be modeled using Poisson regression. One of the causes is the phenomenon of overdispersion which is identified by the number of observations that are zero (excess zeros) in the count data. The Zero-Inflated Poisson (ZIP) regression model can be used to model count data that experiences overdispersion due to excess zeros. However, in some cases, count data may contain excess zeros and excess ones in a certain period of time. Therefore, a solution to this problem was introduced using a new distribution, namely the Zero-and-One-Inflated Poisson (ZOIP) distribution, which was built based on the Bernoulli and Poisson distribution. In this thesis, a ZOIP regression model is constructed to model count data containing excess zeros and excess ones in a certain period of time. The parameters of the ZOIP regression model are estimated using the maximum likelihood method and the Expectation Maximization (EM) algorithm. Furthermore, the ZOIP regression model with a covariate and without covariates were applied to the car insurance claim data. Based on the Akaike Information Criteria (AIC) value, it was found that the regression model without covariates is more suitable for modeling the car insurance claim data used.

Zero-and-One-Inflated Poisson Regression Model

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521910&lokasi=lokal

Indonesia telah memperbolehkan perubahan jenis kelamin sebagaimana tertuang di dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang mengkategorikan perubahan jenis kelamin sebagai peristiwa penting lainnya. Akan tetapi, pengaturan tersebut hanya sebatas panduan administratif, tanpa adanya pengaturan mengenai persyaratan seseorang untuk melakukan perubahan jenis kelamin. Berbeda dengan Indonesia, Inggris Raya dan Iran memiliki ketentuan yang spesifik mengatur mengenai perubahan jenis kelamin seseorang. Inggris Raya mengatur perihal perubahan jenis kelamin di dalam Gender Recognition Act 2004 yang memiliki standar-standar tertentu yang seseorang perlu tempuh untuk melakukan perubahan jenis kelamin, begitupula dengan Iran yang memiliki peraturan yang tercantum di dalam Fatwa Ayatollah Khomeini yang mengizinkan perubahan jenis kelamin, selama seseorang mengalami gender identity disorder. Inggris Raya dan Iran juga mengatur mengenai dampak jika seseorang telah melakukan perubahan jenis kelamin, sedangkan Indonesia belum mengaturnya. Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat perbedaan maupun persamaan antara hukum mengenai perubahan jenis kelamin seseorang antara Indonesia dengan Inggris Raya dan Iran. Adapun persamaan tersebut terletak pada status jenis kelamin setelah melakukan perubahan, kutipan pada akta lahir, pengajuan permohonan permohonan perubahan jenis kelamin tidak dapat ditolak sebelum diperiksa, alat bukti maupun barang bukti yang memadai, serta khusus dengan Inggris Raya dan Indonesia, dapat dilakukanupaya banding. Di lain sisi, perbedaan antara Indonesia dengan Inggris Raya dan Iran terletakpada keberadaan dasar hukum, pihak yang mengevaluasi permohonan, persyaratan seseorang untuk melakukan perubahan, status perkawinan, sertifikat yang membuktikan telah dilakukannya perubahan jenis kelamin, serta antara Indonesia dengan Iran, terdapat perbedaan khusus, yakni Iran tidak dapat mengajukan upaya banding apabila permohonan pertamaditolak.

Perbandingan Hukum Perubahan Jenis Kelamin Indonesia dengan Inggris Raya dan Iran

Indonesia has allowed sex change as stated in the Explanation of Article 56 paragraph (1) ofthe Population Administration Law which categorizes sex change as another important event. However, these arrangements are only limited to administrative guidelines, without any regulation regarding the requirements for someone to change sex. In contrast to Indonesia, the United Kingdom and Iran have specific provisions governing changing one's sex. The United Kingdom regulates the matter of changing sex in the Gender Recognition Act 2004 which has certain standards that a person needs to go through to change sex, as well as Iran which hasregulations listed in the Fatwa of Ayatollah Khomeini which allow changing sex, as long as aperson experiencing gender identity disorder. United Kingdom and Iran also regulate the impact if someone has changed sex, while Indonesia has not regulated it. The results of this study found that there were differences or similarities between the laws regarding changing a person's sex between Indonesia and the United Kingdom and Iran. The similarity lies in the status of gender after making changes, citations on birth certificates, submissions of requests for gender changes cannot be rejected before being examined, sufficient evidence and evidence, and specifically with United Kingdom and Indonesia, appeals can be made. On the other hand, the difference between Indonesia and the United Kingdom and Iran lies in the existence of a legal basis, the party evaluating the application, the requirements for a person to make a change, marital status, a certificate proving that a sex change has been made, and between Indonesia and Iran, there is a special differences, where Iran cannot appeal if the first application is rejected.

Comparison of Indonesian Sex Change Laws with United Kingdom and Iran

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521908&lokasi=lokal

Mahasiswa drop out memiliki dampak negatif untuk mahasiswa serta perguruan tinggi. Mahasiswa dikatakan drop out apabila mahasiswa tersebut belumdapat menyelesaikan masa studinya dalam rentang waktu yang telah ditentukan. Data mengenai status penyelesaian serta data akademis mahasiswa terekappada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti). Berdasarkan data tersebut, mahasiswa drop out pada tahun 2019 mencapai 602.208 mahasiswa atau 7% dari total mahasiswa. Penelitian menggunakan data PDDikti untuk memprediksi drop out telah dilakukan untuk mahasiswa yang telah mencapai tujuh tahun masastudi. Namun, belum terdapat sistem berbasis web yang dapat memprediksi mahasiswa drop out menggunakan data semester yang lebih sedikit dan visualisasi yang menggambarkan mahasiswa drop out berdasarkan data yang diperoleh dari PDDikti melalui API tertentu. Penelitian ini membandingkan empatmodel pembelajaran mesin untuk memprediksi drop out dimana model CatBoost dengan teknik undersampling edited nearest neighbors merupakan classifierterbaik untuk memprediksi drop out dengan f1-score sebesar 64.23%. Selain itu, penelitian ini berhasil mengimplementasi sistem berbasis web yang dapat digunakan untuk melakukan visualisasi data berdasarkan API yang digunakan untuk memperoleh data dari PDDikti dan juga prediksi mahasiswa yang berpotensi drop out berdasarkan data dari PDDikti. Visualisasi mahasiswa drop out berhasil divisualisasi dengan menggunakan diagram sankey, diagram geo, dan diagram bar. Perolehan data dapat dilakukan menggunakan query data dengan API yang dibuat menggunakan Express.js dan Flask.

End-to-end Machine Learning dan Visualisasi Berbasis Web Untuk Mahasiswa Drop Out Menggunakan Data dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti)

Dropped out student giving negative impact to the student itself and also university. A student is said to have dropped out if they can’t complete their studies within the specified timeframe. Data regarding completion status as well as student academic data are recorded in Higher Education Database (PDDikti). Based on these data, the drop out students in 2019 reached 602,208 students or 7% of the total student. Research using PDDikti data to predict drop out has been conducted for students who have reached seven years of study. However, there is no web-based system that could predict drop out student using data with fewer semesters and visualizations portraying dropout students based on PDDikti data through particular API. This study compares four machine learning models to predict drop outs where CatBoost model with undersampling edited nearest neighbors technique is the best classifier to predict drop outs with an f1-score of 64.23%. Other than that, this study succeeded to implement web-based system that could visualize PDDikti data through API and to predict potential students dropping out based on PDDikti data. The visualization of drop out students was successfully visualized using Sankey diagrams, geo diagrams, and bar charts. Data retrieval can be done using dataqueries with APIs created using Express.js and Flask.

Web-based End-to-end Machine Learning and Visualization for Undergraduate Student Drop Out by Utilizing Higher Education Data from Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti)

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521907&lokasi=lokal

Maraknya femonena hijrah di kalangan para selebriti di Indonesia dewasa ini memberikan pengaruh yang kuat kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman agama Islam, salah satunya transaksi jual beli emas yang sesuai dengan ketentuan syariah. Semakin maraknya fenomena tersebut membuat lembaga jual beli emas berbasis syariah dapat menerapkan strategi pemasaran influencer baru yang menyasar kepada kalangan muslim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh fenomena hijrah di kalangan para selebriti terhadap niat masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli emas sesuai syariah di lembaga jual beli emas berbasis syariah dengan fokus fisik emas berupa emas batangan. Penelitian ini melibatkan 175 responden dan dianalisis menggunakan metode PLS-SEM dengan model penelitian yang mengadopsi Theory of Planned Behavior (TPB) serta hasil teoretis dari literatur sebelumnya yang berkaitan dengan pemasaran influencer yang mempengaruhi intensi. Hasil penelitian menemukan bahwa trust, perceived expertise, dan perceived congruence dapat memberikan pengaruh terhadap transaction intention secara langsung maupun tidak langsung, yaitu melalui attitude toward the celebrity dan brand attitude.

Fenomena Tren Hijrah di Kalangan Selebriti dan Pengaruhnya Terhadap Intensi Jual Beli Emas Berbasis Syariah: Pendekatan Theory Of Planned Behavior

The rise of the hijrah phenomenon among celebrities in Indonesia today gives a strong influence on society to increase understanding of Islam, one of which is gold transactions in accordance with sharia principles. The increase of this phenomenon has made sharia-based gold buying and selling institutions able to implement a new influencer marketing strategy that targeting Muslims. This study aims to analyze how the influence of the hijrah phenomenon among celebrities on consumer intention to carry out sharia-compliant gold transactions at sharia-based gold institutions with gold bullion as the focused form of gold. This study involved 175 respondents and was analyzed using the PLS-SEM method with a research model that adopted the Theory of Planned Behavior (TPB) as well as theoretical results from previous literature related to the influencer marketing that affects intention. The results of the study found that trust, perceived expertise, and perceived congruence can influence transaction intentions directly or indirectly, which is through attitudes toward the celebrity and brand attitude.

The Effect of the Hijra Trend Phenomenon among Celebrities on Intention to Transact Gold Based on Islamic Law: Theory of Planned Behavior Approach

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521906&lokasi=lokal

Indonesia adalah negara dengan potensi bencana yang tinggi terutama karena letaknya yang berada di jalur pertemuan 3 (tiga) lempeng dunia atau yang disebut dengan jalur ring of fire, sehingga menyebabkan adanya 129 (seratus dua puluh sembilan) gunung berapi yang dapat meletus setiap saat yang dapat mengakibatkan gempa bumi disertai gelombang tsunami. Berbagai bencana yang telah terjadi di Indonesia juga memakan banyak korban jiwa dan berdampak buruk pada perekonomian Indonesia dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Akan tetapi, meskipun memiliki risiko bencana yang tinggi, dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia masih ditemukan beberapa kekurangan dan permasalahan yang muncul. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai kerangka hukum penyelengggaraan penanggulangan bencana di Indonesia, penggunaan Kerjasama Pemerintah dan BadanUsaha (“KPBU”) dalam penanggulangan bencana di yurisdiksi Jepang dan Selandia Baru, serta potensi penggunaan KPBU dalam penanggulangan bencana di Indonesia, yang kemudian akan dianalisis berdasarkan keberhasilan praktik penggunaan KPBU dalam penanggulangan bencana berdasarkan yurisdiksi Jepang dan Selandian Baru. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan tipologi deksriptif-analitis. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kekurangan dan permasalahan dalam penanggulangan bencana di Indonesia adalah dengan meningkatkan keterlibatan pihak swasta dalam penanggulangan bencana melalui skema KPBU. Akan tetapi, Indonesia belum memiliki kerangka pengaturan yang mengatur mengenai penggunaan KPBU dalam penanggulangan bencana. Oleh karena itu, untuk mengimplementasikan penggunaan KPBU dalam penanggulangan bencana, pihak pemerintah perlu membentuk kerangka pengaturan penggunaan KPBU dalam penanggulangan bencana dengan berkaca pada keberhasilan praktik di yurisdiksi Jepang dan Selandia Baru.

Tinjauan Penggunaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia

Indonesia is a country with a high disaster potential, especially because of its location which is in the meeting point of three (3) world plates or what is known as the ring of fire, causing one hundred and twenty nine (129) volcanoes to erupt at any time resulting in an earthquake accompanied by a tsunami wave. Various disasters that have occurredin Indonesia have also claimed many lives and have had a negative impact on the Indonesia economy both in the short term and long term. However, despite having high risk of disaster, in the implementation of disaster management there are still some shortcomings and problems that arise. The main issues that will be discussed in this study are regarding the legal framework for disaster management in Indonesia, the use of public private partnership (“PPP”) in disaster management in the jurisdictions of Japan and New Zealand, as well as the potential use of PPP in disaster management in Indonesia, which will be analysed based on the successful practice of using PPP in disaster management based on the jurisdictions of Japan and New Zealand. This research is conducted using anormative-juridical research method with a descriptive-analytical typology. The conclusion obtained from this study, the way that can be done to overcome various shortcomings and problems in disaster management in Indonesia is to increase theinvolvement of private sector in disaster management through the PPP scheme. However, Indonesia does not yet have a regulatory framework governing the use of PPPs in disaster management. Therefore, to implement the use of PPP in disaster management, the government needs to establish a regulatory framework for the use of PPP in disaster management by reflecting on the success of practices in the jurisdictions of Japan and New Zealand.

The Use of Public Private Partnership in Disaster Management in Indonesia

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521905&lokasi=lokal

Perusahaan Penjaminan Kredit adalah perusahaan jasa keuangan nonbank yang menyediakan jaminan terhadap risiko gagal bayar (default risk). Penyelenggaraan kegiatan usaha penjaminan di Indonesia diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 2/POJK.05/2017 tentang penyelenggaraan usaha penjaminan. Pada POJK No. 2/POJK.05/2017 pasal 21 tertulis bahwa lembaga penjamin wajib memiliki cadangan klaim dan cadangan umum. Sejauh ini perhitungan cadangan klaim pada perusahaan penjaminan telah diatur dalam POJK No. 2/POJK.05/2017 pasal 22 yang ditetapkan sebagai standar minimal nilai cadangan klaim perusahaan. Akan tetapi di dalam ilmu aktuaria, prediksi cadangan klaim biasanya dihitung menggunakan beberapa metode aktuaria seperti metode Chain Ladder (CL), metode Bornhuetter-Ferguson (BF), dan metode Benktander yang sering digunakan oleh perusahaan asuransi. Pada skripsi ini, dilakukan perbandingan prediksi cadangan klaim salah satu perusahaan penjaminan kredit di Indonesia dengan metode CL dan BF serta metode Benktander yang merupakan perbaikan dari metode CL dan BF. Hasil perhitungan yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan hasil perhitungan berdasarkan POJK No. 2/POJK.05/2017. Didapatkan bahwa hasil prediksi cadangan klaim menggunakan metode aktuaria lebih besar dari hasil cadangan klaim berdasarkan POJK.

Perbandingan Prediksi Cadangan Klaim Perusahaan Penjaminan Berdasarkan Metode Aktuaria Terhadap POJK No. 2/POJK.05/2017

Credit Guarantee Company is a nonbank financial services company that provides guarantees for default risk. The implementation of guarantee business activities in Indonesia is regulated in the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 2/POJK.05/2017 about the implementation of the guarantee business. In POJK No. 2/POJK.05/2017 article 21 states that the guarantor institution is required to prepare claims reserves and general reserves. So far, the rules for calculating claims reserves at guarantee companies have been regulated in POJK No. 2/POJK.05/2017 article 22 which is set as the minimum standard for the company's claim reserve value. However, in actuarial science, the prediction of claim reserves is usually calculated using several actuarial methods, like the Chain Ladder method (CL), the Bornhuetter-Ferguson (BF) method, and Benktander method which are often used by insurance companies. The main focus in this writing is to calculate the prediction of the guarantee company's claim reserves with the CL and BF methods and also the Benktander method which is the improvement from CL and BF method. Then this calculation results will be compared with the results of calculations based on POJK No. 2/POJK.05/2017. It is found that the prediction results for claims reserves using the actuarial methods are more than the claims reserves based on POJK.

The comparison of Claim Reserves Prediction of Guarantee Company with the Actuarial Method towards POJK No. lll2/POJK.05/2017

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521904&lokasi=lokal

Tingginya angka penjualan konsumen menyebabkan pelaku usaha berlomba-lomba mempromosikan produknya melalui iklan. Promosi teersebut tentunya dilakukan dengan semenarik mungkin untuk menarik perhatian konsumen. Salah satu cara untuk menarik perhatian konsumen adalah dengan menggambarkan kecantikan yang sempurna. Namun penggambaran kecantikan yang sempurna tidak dimiliki secara penuh oleh manusia,sehingga pelaku usaha melakukan cara tersebut dengan teknik manipulasi visual. Penggunaan teknik manipulasi visual pada dasarnya diperkenankan untuk tujuan hiburan, bukan sebagai penggunaan dalam iklan kosmetik. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 pun tidak mengatur secara lebih lanjut terhadap penggunaan manipulasi visual dalam periklanan. Hal tersebut menyebabkan adanya celah bagi pelaku usaha untuk menggunakan teknik manipulasi visual yang dapat mengelabui konsumen yang awam atas manipulasi visual dalam periklanan. Bila mengamati dengan kasus manipulasi visual dalam iklan kosmetik yang ada di Inggris, manipulasi visual di Inggris sebenarnyadiperkenankan selama tidak mengubah fungsi produk yang diiklankan. Pengaturan mengenai manipulasi visual dalam iklan kosmetik di Inggris juga sudah lebih mengatur secara sempit, sehingga terhadap praktik maupun pengawasan periklanan di Inggrismenjadi lebih mudah bagi pelaku usaha, konsumen, ataupun otoritas pengawas di Inggris. Melalui metode penelitian yuridis-normatif, penelitian ini hendak membahas kesesuaian pengaturan hukum di Indonesia terhadap manipulasi visual iklan kosmetik besertaperbandingan dengan Inggris, serta pertanggungjwaban dari pihak yang berkaitan dan penyelesaian sengketa apabila konsumen merasa dirugikan. Manipulasi visual dalam iklan kosmetik yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah seharusnya ditindak dengan tegas oleh otoritas setempat, salah satunya dapat melalui BPSK dengan memberikan fungsi bagi BPSK untuk dapat memberikan sanksi.

Pelindungan Konsumen Terhadap Manipulasi Visual Iklan Kosmetik menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan Inggris

High sale of cosmetics made businesses compete in promoting their products through advertisements. Promotions through advertisements is certainly done as attractive as possible to attract consumers’ attention. One way to attract costumers’ attention is to show flawless beauty. However, the depiction of flawless beauty is not completely owned by humans, so businessmen use visual manipulation techniques to produce flawless beauty. The use of visual manipulation techniques basically is allowed for entertainment purposes, not for uses on cosmetic advertisement which may change the efficacy of theadvertised product. The Consumer Protection Law No. 18/1999 does not further regulate the use of visual manipulation techniques. With absence of regulation on visual manipulation techniques by The Consumer Protection Law, this may create an opportunity for businessmen to use visual manipulation techniques that may mislead consumer who did not know about visual manipulation in advertisements. The case ofvisual manipulation in cosmetic advertisements in UK, it is allowed if it doesn’t change the efficacy of the advertised product. UK regulations on visual manipulation of cosmetic advertisements are regulated narrowly and has guidance for businessmen to use visual manipulation, so the practice and supervision of cosmetic advertisements in UK becomeseasier for businesses, consumers, or supervisory authorities in UK. Through juridicalnormative research method, this study aims to discuss the suitability of legal arrangements in Indonesia for visual manipulation on cosmetic advertisements along with comparisons on UK, as well as the responsibilities of related parties and dispute resolution on consumer protection. Visual manipulation on cosmetic advertisements that does not comply with laws and regulations in Indonesia must dealt strictly by local authorities, one of which can be through BPSK by giving BPSK a function to be able to impose sanctions.

Consumer Protection Against Visual Manipulation on Cosmetic Advertisement according to Indonesia and England Legislation

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521902&lokasi=lokal

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi yang pesat membuat investasi pada teknologi bidang hidrogen semakin banyak. Produksi hidrogen yang stabil menggunakan teknik elektrolisis air dianggap menjadi salah satu cara yang menjanjikan untuk mendapatkan sumber energi listrik terbarukan. Penggunaan teknik elektrolisis air alkali (AWE) untuk mengubah air menjadi hidrogen dan oksigen murni dapat mengurangi kadar emisi gas CO2. Maka dari itu dikembangkan elektrokatalis yang lebih efektif untuk proses tersebut, yaitu nanokomposit MoS2/MXene. Pada fabrikasi material nanokomposit MoS2/MXene, didapatkan komposit dengan nilai konduktifitas dan nilai aktivitas yang tinggi untuk reaksi evolusi hidrogen. Hasil karakteriasi sintesis MoS2, MXene dan nanokomposit MoS2/MXene, yang menggunakan karakterisasi SEM, TEM, XRD dan Spektroskopi Raman terlihat bahwa masing-masing senyawa prekursor komposit maupun nanokomposit MoS2/MXene berhasil disintesis. Berdasarkan hasil karakterisasi BET, terlihat nanokomposit MoS2/MXene memiliki luas permukaan yang lebih kecil (58,091 m2/g) dibandingkan dengan MXene (87,828 m2/g) dan MoS2 (67,441 m2/g). Kemudian fabrikasi elektroda dengan variasi GCE/MXene, GCE/MoS2, dan GCE/MoS2/MXene untuk dilakukan uji aktivitas elektrokatalik menggunakan karakterisasi Linear Sweep Voltametry (LSV) diperoleh nilai onset potensial, overpotential dan tafel slope pada elektroda GCE/MoS2/MXene memiliki nilai yang mendekati logam Pt untuk ketiga nilai tersebut. Kemudian melalui uji Electrochemically Active Surface Area (ECSA) diperoleh luas permukaan aktif yang paling tinggi pada nanokomposit MoS2/MXene. Berdasarkan uji EIS diketahui nanokomposit MoS2/MXene memiliki nilai hambatan transfer muatan sebesar 1,65 kΩ. dan memiliki stabilitas yang baik melalui uji kronoamperometri selama 9000 detik.

Sintesis Nanokomposit MoS2/MXene sebagai Elektrokatalis Untuk Reaksi Evolusi Hidrogen

Nowadays, hydrogen technology undergoes rapid advancement which causes high demand for investment in this field. Stable hydrogen production which utilizes water electrolysis techniques is a promising way to obtain renewable sources of electrical energy. By using the alkaline water electrolysis (AWE) technique to convert water to pure hydrogen and oxygen the method can also reduce CO2 gas emission. Therefore, an electrocatalyst with better effectiveness for this process was developed, one of them is MoS2/MXene nanocomposite, with high conductivity and high activity values for the hydrogen evolution reaction (HER) are obtained. The results of the characterization of the synthesis of MoS2, MXene and the MoS2/MXene nanocomposite, using SEM, TEM, XRD and Raman Spectroscopy characterization, showed that each composite precursor compound and MoS2/MXene nanocomposite were successfully synthesized. Based on the BET characterization results, it appears that the MoS2/MXene nanocomposite has a smaller surface area (58.091 m2/g) compared to MXene (87.828 m2/g) and MoS2 (67.441 m2/g). Then fabricate the electrodes with variations of GCE/MXene, GCE/MoS2, and GCE/MoS2/MXene to test the electrocatalytic activity using the Linear Sweep Voltametry (LSV) characterization to obtain the initial potential, overpotential and tafel slope values of the GCE/MoS2/MXene electrodes which approaches metal Pt for all three values. Then through the Electrochemically Active Surface Area (ECSA) test, the highest active surface area was obtained on the MoS2/MXene nanocomposite. Based on the EIS test, it was found that the MoS2/MXene nanocomposite had a charge transfer resistance value of 1.65 kΩ. and has good stability through chronoamperometric test for 9000 seconds.

Synthesis of MoS2/MXene Nanocomposites as Electrocatalysts for Hydrogen Evolution Reactions

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521900&lokasi=lokal

Dana pensiun memiliki peran penting bagi perekonomian baik dari segi mikro maupun makro. Secara mikro, dana pensiun merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial yang menyediakan pendapatan bagi individu pensiunan. Secara makro, pengelolaan aset dana pensiun dengan cara berinvestasi memiliki dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2022 Mercer dan CFA Institute mengeluarkan laporan yang isinyamenilai sistem dana pensiun berbagai negara. Dalam laporan tersebut Indonesia memperoleh peringkat ke-39 dengan nilai D. Sementara itu, Belanda memperolehperingkat ke-2 dengan nilai A. Atas dasar tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, membandingkan, serta menilai sistem dana pensiun di Indonesia dan Belanda. Oleh sebab itu, metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridisnormatif dengan melakukan studi komparasi antara regulasi Indonesia dan Belanda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia sedang mengalami bonus demografi. Namun, bonus demografi tersebut tidak lama lagi akan selesai yang ditandai dengan tingginya rasio ketergantungan. Kemudian, apabila dibandingkan dengan sistem dana pensiunBelanda, sistem dana pensiun Indonesia memiliki beberapa kelemahan. Secara struktural, dana pensiun Indonesia yang kurang sempurna menyebabkan rendahnya tingkat kepesertaan. Hal tersebut berbeda dengan Belanda di mana tingkat kepesertaan mencapai angka yang sangat tinggi. Selain itu, secara teknis, dana pensiun Indonesia juga memiliki kelemahan dalam bentuk regulasi penempatan investasi yang bersifat kuantitatif sehingga dapat dikatakan cukup restriktif, terutama dengan adanya batas minimum investasi pada Surat Berharga Negara. Hal tersebut berbeda dengan Belanda yang bersifat kualitatif sehingga dapat dikatakan relatif longgar. Dengan demikian, berdasarkan fenomena demografi serta kedua kelemahan yang telah disebutkan, terlihat adanya urgensi untuk diadakannya reformasi sistem dana pensiun Indonesia baik dari segi struktural maupunteknis. Reformasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi individu pensiunan dan juga mendorong terciptanya pasar keuangan yang sehat dan karenanya berkontribusi bagi perekonomian secara luas.

Analisis Kewajiban Dana Pensiun untuk Menempatkan Investasi pada Surat Berharga Negara: Studi Komparasi antara Indonesia dan Belanda

Pension funds have a significant economic role from a micro and macro perspective. On a micro level, pension funds are a form of social protection that provides income for retired individuals. On a macro level, pension fund asset management in the form of investing positively impacts economic growth. In 2022, Mercer and the CFA Institute released an assessment report of various countries' pension fund systems. In the report, Indonesia was ranked 39th with a D score. Meanwhile, the Netherlands was ranked 2nd with an A score. This study aims to analyze, compare, and assess the pension fund systems in Indonesia and the Netherlands. Therefore, the research method used isjuridical-normative by conducting comparative studies between Indonesian and Dutch regulations. This study shows that Indonesia is currently experiencing a demographic dividend. However, the demographic dividend will soon be finished, marked by a high dependency ratio. Moreover, compared with the Dutch pension fund system, the Indonesian pension fund system has several weaknesses. Structurally, imperfections found in Indonesian pension funds result in low membership rates. This is different from the Netherlands where membership rates are very high. Additionally, from a technicalperspective, Indonesian pension funds also have weaknesses in the form of quantitative investment regulations that is relatively restrictive, especially with a minimum investment limit in government bonds. This differs from the Netherlands which are qualitative and therefore relatively lax. Consequently, based on the demographic phenomenon and the two weaknesses mentioned, there is an urgency to reform the Indonesian pension fund system from a structural and technical perspective. These reforms are expected to improve the welfare of individual retirees and encourage the creation of a healthy financial market that contributes to the economy at large.

Analysis of Pension Fund's Obligation to Invest in Government Bond Comparative Study between Indonesia and the Netherlands

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521899&lokasi=lokal

Modal ventura merupakan bentuk pembiayaan yang diberikan dalam bentuk investasi jangka panjang terhadap perusahaan rintisan yang memiliki potensi berkembang tinggi. Di Indonesia, praktik usaha modal ventura telah dikenal sejak tahun 1973 dan diakui sebagai salah satu pembentuk kegiataan yang dapat dilakukan oleh lembaga pembiayaan sejak diterbitkannya Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Adapun pada tahun 2015 lalu, Otoritas Jasa Keuangan melakukan pembaharuan peraturan dengan menerbitkan 4 (empat) peraturan terkait penyelenggaraan usaha modal ventura, salah satunya adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.05/2015. Dalam peraturan tersebut, diperkenalkan suatu konsep baru yaitu Dana Ventura. Dana ventura merupakan kontrak investasi bersama yang dibuat antara perusahaan modal ventura dan bank kustodian untuk mengelola dana yang diberikan parainvestor untuk melakukan kegiatan usaha modal ventura. Singkatnya, dana ventura merupakan salah satu sumber pendanaan yang dapat dibentuk suatu perusahaan modal ventura dengan cara mengumpulkan modal dari pihak ketiga yaitu investor dana ventura.Mengingat dana ventura merupakan konsep yang baru diserap dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, hingga saat ini masih terdapat beberapa hal yang belum diatur secara komprehensif, di antaranya mengenai kedudukan dan kewenangan dana ventura sebagai subjek hukum serta kedudukan hukum investor dalam dana ventura. Pada pokoknya, konsep dana ventura di Indonesia sekilas memiliki kemiripan dengan konsep venture capital fund yang digunakan di berbagai negara di dunia, termasuk di Amerika Serikat dan Singapura. Baik dana ventura maupun venture capital fund memiliki fungsi yang sama yaitu menjadi wadah untuk menampung dan mengelola dana dari investor guna penyelenggaraan usaha modal ventura. Akan tetapi, terdapat beberapa perbedaan yang cukup signifikan di antara keduanya, termasuk mengenai struktur, pihak yang terlibat, model kerja, serta kedudukannya sebagai subjek hukum.

Analisis Struktur Dana Ventura di Indonesia dalam Perbandingannya dengan Venture Capital Fund di Amerika Serikat dan Singapura

Venture capital is a form of financing provided in the form of long-term investment to startups that have high growth potential. In Indonesia, the practice of venture capital has been known since 1973 and is recognized as one of the forms of activities that can be carried out by financial institutions since the issuance of Presidential Decree No. 61 of 1988 concerning Financing Institutions. As for 2015, the Indonesia Financial Services Authority updated the regulations by issuing 4 (four) regulations related to the conduct of venture capital businesses, one of which was the Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.05/2015. This regulation introduced a new concept, namely the Dana Ventura. Dana Ventura is a joint investment contract made between venture capital companies and custodian banks to manage funds provided by investors to carry out venture capital business activities. In short, Dana Ventura is a source of funding that a venture capital company can form by raising capital from third parties, namely venture fund investors. Considering that Dana Ventura is a concept that has just been absorbed into laws and regulations in Indonesia, until now, there are still a number of things thathave not been comprehensively regulated, including the position and authority of Dana Ventura as a legal subject and the legal position of investors in the funds. In essence, the concept of venture funds in Indonesia at a glance has similarities with the concept of venture capital funds used in various countries around the world, including in the UnitedStates and Singapore. Dana Ventura and venture capital funds have the same function: to become a forum for collecting and managing funds from investors to implement venture capital businesses. However, the two have several significant differences, including regarding the structure, the parties involved, the working model, and their position as legal subjects.

Analysis of Dana Ventura Legal Structure in Indonesia in Comparison with Venture Capital Fund in the United States and Singapore

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521897&lokasi=lokal

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perceived sacrifice, perceived risk, perceived benefit, dan perceived quality terhadap perceived purchased equity dan intention pembelian group order dalam studi kasus kolektor merchandise Kpop. Desain penelitian ini adalah konslusif deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan survei dengan menyebarkan kuesioner secara online menggunakan Google Form melalui sosial media. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan 399 responden yang memenuhi kualifikasi, yaitu kolektor merchandise K-pop yang berusia 15 hingga 29 dari seluruh Indonesia dengan ketentuan pernah melakukan pembelian melalui group order. Data dianalisis menggunakan Covariance based Structural Equation Modeling (CB-SEM) dengan LISREL 8.80. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel perceived sacrifice, perceived benefit, perceived qualityberpengaruh signifikan terhadap perceived purchased equity. Sementara itu, variabel perceived risk tidak berpengaruh signifikan terhadap perceived purchasedequity. Kemudian, variabel perceived purchased equity berpengaruh signifikan terhadap group order intention.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perceived Purchased Equity pada Specialty Goods (Studi pada Group Order Kpop)

The purpose of this research is to analyze the effect of perceived sacrifice, perceived risk, perceived benefit, and perceived quality on perceived purchased equity and group order purchase intention on study of K-pop merchandise collectors. The research design is descriptive conclusive. The data were collected though questionnaires using Google Forms and distributed via social media. The sampling method used was purposive sampling with 399 qualified respondents, that are Kpop merchandise collectors aged 15 to 29 from all over Indonesia with the provision that they had made a purchase through a group order. Data were analyzed using Covariance based Structural Equation Modeling (CB-SEM) with LISREL 8.80. The results showed that the variables perceived sacrifice, perceived benefit, perceived quality have significant effect on perceived purchased equity. Meanwhile, perceived risk has no significant effect on perceived purchased equity. Then, the variable perceived purchased equity has a significant effect on grouporder intention.

Factors Affecting Perceived Purchased Equity in Specialty Goods (Study on K-pop Group Order)

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521895&lokasi=lokal

Biaya Penanganan Perkara merupakan komponen dari Biaya Reaksi terhadap Korupsi. Konsep pemidanaan pembebanan biaya penanganan perkara merupakan bagian dari kajian terhadap perhitungan Biaya Sosial Korupsi yang dilakukan pada tahun 2013. Pada penelitian ini, Penulis mengkaji kelayakan diterapkannya konsep pemidanaan ini sebagai bentuk pemidanaan di Indonesia, komponen dari biaya penanganan perkara, serta implementasinya apabila dilaksanakan pada kasus korupsi bantuan dana sosial Covid-19 yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial RI, Juliari P. Batubara. Bentuk penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis-normatif yang didukung oleh hasil wawancara kepada narasumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep pemidanaan pembebanan biaya penanganan perkara layak untuk diterapkan karena merupakan implementasi dari teori relatif yang dikenal dalam hukum pidana sebagai suatu upaya pencegahan meningkatnya tindak pidana korupsi di Indonesia. Selain itu, pelaksanaan konsep pemidanaan ini juga dapat menjadi jawaban atas persepsi masyarakatterkait lemahnya efek penjeraan serta ketidakefektifan peraturan terkait tindak pidanakorupsi di Indonesia. Adapun komponen dari biaya penanganan perkara dalam kaitannya dengan biaya sosial korupsi yang ditemukan pada penelitian ini adalah seluruh biaya yang dikeluarkan pada tahap penyelidikan, tahapan penyidikan, hingga tahapan pelimpahan berkas ke kejaksaan. Konsep pemidanaan pembebanan biaya penanganan perkara juga dapat dilaksanakan sebagai suatu upaya untuk menutup atau mengembalikan lebih banyak kerugian keuangan negara dibanding bentuk pemidanaan lainnya. Terakhir, hasilpenelitian ini juga menunjukkan bahwa sanksi yang diberikan kepada Terdakwa Juliari tidak setimpal jika dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk menangani kasus tersebut serta dampak yang ditimbulkan oleh kasus tersebut. Dengan demikian, diperlukan pembaharuan terkait peraturan tentang tindak pidana korupsi untuk menerapkan konsep pemidanaan ini. Alternatif lain dari penerapan konsep pemidanaan ini adalah dengan meniru konsep pembebanan biaya perkara yang sudah lama digunakan di peradilan Indonesia.

Pemidanaan dalam Bentuk Pembebanan Biaya Penanganan Perkara Di Komisi Pemberantasan Korupsi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Pn Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn.Jkt.Pst)

Case Handling Fees are a component of Reaction Costs against Corruption. The concept of imposing criminal case handling fees is part of a study on the calculation of the Social Costs of Corruption conducted in 2013. In this study, the author examines the feasibility of applying this sentencing concept as a form of punishment in Indonesia, the components of case handling costs, and its implementation when implemented in cases the corruption of the Covid-19 social funding assistance carried out by the former Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia, Juliari P. Batubara. The form of research used in this research is juridical-normative which is supported by the results of interviews with informants. The results of this study indicate that the concept of imposing criminal charges for case handling is feasible to apply because it is an implementation of a relativetheory known in criminal law as an effort to prevent the increase in corruption crimes in Indonesia. In addition, the implementation of this sentencing concept can also be an answer to public perceptions regarding the weak deterrent effect and the ineffectiveness of regulations related to corruption in Indonesia. The components of case handling costsin relation to the social costs of corruption found in this study are all costs incurred at the investigation stage, the investigation stage, to the stage of handing over files to the prosecutor's office. The concept of imposing criminal charges for handling cases can also be implemented as an effort to cover or return more state financial losses than other forms of punishment. Finally, the results of this study also show that the sanctions given to theDefendant Juliari are not worth it when compared to the costs incurred by the state to handle the case and the impact caused by the case. Thus, it is necessary to update the regulations regarding criminal acts of corruption to implement this concept of punishment. Another alternative to the application of this sentencing concept is to imitatethe concept of imposing court fees which has long been used in Indonesian courts.

Punishment in the Form of Charging Case Handling Fees at the Corruption Eradication Commission for Corruption Crime Actors (Central Jakarta District Court Decision Case Study Number 29/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn.Jkt.Pst)

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521893&lokasi=lokal

Dalam suatu kapal yang dicarter berdasarkan waktu, maka Pemilik Kapal berkewajiban untuk memastikan bahwa kapal tersebut dalam kondisi baik berdasarkan pasal 460 KUHD. Agar dapat memastikan bahwa kewajiban tersebut terpenuhi, maka salah satu mekanisme yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan jenis asuransi kapal seperti asuransi Mesin dan Lambung Kapal. Dengan mengedepankan metode penelitian normatif, maka skripsi ini akan berfokus pada analisis terhadap konsep asuransi mesin dan lambung kapal, status quo pengaturan, dan beban untuk mengasuransikan asuransi tersebut untuk kapal carter menurut waktu. Secara umum, asuransi mesin dan lambung kapal adalah jenis asuransi laut yang secara khusus memproteksi mesin dan lambung dari suatu kapal. Asuransi ini memberikan pertanggungan dari kerugian total, kerusakan fisik, dan kerusakan tabrakan. Akan tetapi, dari segi pengaturan asuransi Mesin dan Lambung Kapal memiliki ketidakpastian hukum. Hal tersebut terjadi karena dalam Instruksi Presiden No. 5 tahun 2005 menyatakan bahwa asuransi Mesin dan Lambung Kapal adalah asuransi wajib sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 2021 menyatakan bahwa asuransi tersebut adalah pilihan. Terkait dengan permasalahan tersebut, diperlukan analisa hukum berdasarkan sifat dari Instruksi Presiden yakni sebagai sebuah beleidsregels dan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang. Disisi lain, mengenai beban untuk mengasuransikan asuransi Mesin dan Lambung Kapal untuk kapal carter menurut waktu, harus berpedoman pada prinsip Insurable Interest. Dalam hal ini, maka dapat diketahui baik Pemilik Kapal dan Pencarter sebagai pihak dalam perjanjian carter menurut waktu sama-sama memiliki insurable interest yang lahir dari faktor yang berbeda.

Legal Analysis the Status quo of Hull and Machinery Insurance as one of the Types of Marine Insurance for Time Charter Vessel Based on Indonesian Law

On a time charter vessel, the Vessel owner is obliged to ensure that the vessel is in good condition based on article 460 of the Indonesia Commercial Code. In order to ensure this obligation is fulfilled, one of the mechanism that can be done is to use marine insurance such as Hull and Machinery insurance. By put forward the normative research methods, this thesis will focus on analysis of the concept of Hull and Machinery insurance, the status quo of the regulation, and the liability to insure such insurance for a time charter vessel. In general, Hull and Machinery insurance is a type of marine insurance that specifically protects the hull and machinery part of a vessel. This insurance provides a coverage from total loss, physical damage and collision damage. However, from the regulatory framework of this insurance, there is legal uncertainty. It is because in Presidential Instruction No. 5 of 2005 states that Hull and Machinery insurance is mandatory, meanwhile in Government Regulation no. 31 of 2021 states that it is an optional insurance. Regarding this issue, a legal analysis is needed based on the nature of the Presidential Instruction, namely as a beleidsregels and Government Regulations as the implementing regulation of the Law. On the other hand, regarding the liability to insure the Hull and Machinery insurance for a time charter vessel, it must be based on the principle of Insurable Interest. In this case, it can be seen that both the Vessel owner and the Charterer as parties to the time charter agreement both have insurable interest arising from different factors.

Analisis Hukum Status quo dari Asuransi Mesin dan Lambung Kapal sebagai Salah Satu Jenis Asuransi Kapal untuk Kapal Carter Menurut Waktu Berdasarkan Hukum Indonesia

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521892&lokasi=lokal

Microarray merupakan salah satu teknologi pada bidang biologi yang memberikaninformasi tentang ekspresi gen. Data microarray mentah berupa gambar, yang harusdiubah menjadi matriks ekspresi gen dimana baris menunjukkan gen, kolommenunjukkan kondisi eksperimental. Namun, pada praktiknya data microarray banyakditemukan missing values yang tentunya akan menghambat proses dari analisis datanya.Imputasi merupakan salah satu solusi yang dapat mengatasi adanya missing values padadata microarray. Dengan menggunakan imputasi, nilai missing values yang terdapat padamatriks data diprediksi atau diestimasi sehingga diperoleh matriks data yang lengkap.Metode imputasi yang digunakan pada penelitian ini bernama bi-KNN-RLSP, yangmenggunakan konsep biclustering, principal component analysis, dan regresi kuantil.Dalam proses pembentukan biclustering, dibutuhkan matriks lengkap sementara yangdiperoleh melalui proses praimputasi dengan KNNimpute. Percobaan bi-KNN-RLSPdilakukan pada data ekspresi gen garis sel kanker serviks dengan menerapkan missingrate yang berbeda, yaitu 1%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, dan 30% dengan menggunakanparameter k=10 pada proses praimputasi KNNimpute. Hasil percobaan tersebut dievaluasiperformanya menggunakan normalized root mean squared error. Nilai rata-rata NRMSEpada percobaan yang dilakukan sebanyak lima kali memiliki nilai yang lebih rendahdibandingkan dengan metode bi-RLSP dan row average. Waktu komputasi untuk metode bi-KNN-RLSP dan bi-RLSP tidak jauh berbeda, sehingga dengan waktu yang tidaksignifikan berbeda, metode bi-KNN-RLSP dapat menghasilkan nilai NRMSE yang lebih kecil dibandingkan dengan bi-RLSP. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa modifikasi praimputasi row average pada metode bi-RLSP menjadi KNNimpute dapat menghasilkan performa imputasi yang lebih bagus. Selain itu, diperoleh hasil bahwa nilai NMRSE untuk metode bi-KNN-RLSP meningkat seiring dengan meningkatnya missing rate.

Metode Bicluster Berbasis k-Nearest Neighbors dan Robust Least Squares Estimation menggunakan Principal Components (bi-KNNRLSP) untuk imputasi Missing values pada Data Ekspresi Gen

Microarray is a technology in biology that provides information about gene expression. The raw microarray data is in the form of images, which must be converted into a gene expression matrix where rows indicate genes, columns indicate experimental conditions. However, in practice, many missing values are found in microarray data, which of coursewill hinder the process of data analysis. Imputation is one solution that can overcome the missing values in microarray data. By using imputation, the missing values contained in the data matrix are predicted or estimated so that a complete data matrix is obtained. The imputation method used in this study is called bi-KNN-RLSP, which uses the concept ofbiclustering, principal component analysis, and quantile regression. In the process of forming biclustering, a temporary complete matrix is needed which is obtained through the pre-imputation process with KNNimpute. The bi-KNN-RLSP experiment was carried out on cervical cancer cell line gene expression data by applying different missing rates,namely 1%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, and 30% using the parameter k=10. in the KNNimpute pre-imputation process. The results of these experiments were evaluated for their performance using the normalized root mean squared error. The average value of NRMSE in the five times experiment has a lower value than the bi-RLSP and row average methods. The computation time for the bi-KNN-RLSP and bi-RLSP methods is not much different, so with the time that is not significantly different, the bi-KNN-RLSP method can produce a smaller NRMSE value compared to bi-RLSP. Therefore, it can be said that the modification of the row average preimputation in the bi-RLSP method to KNNimpute can produce better imputation performance. In addition, it was found that the NMRSE value for the bi-KNN-RLSP method increased along with the increase in the missing rate.

Missing values Imputation for Microarray Data Using Bicluster-Based k-Nearest Neighbors and Robust Least Squares Estimation with Principal Components (bi-KNN-RLSP)

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521889&lokasi=lokal

Eksistensi pelantar digital memberikan kemudahan kepada pihak pembeli tiket konser dalam melakukan transaksi jual beli. Pemesanan tiket konser secara manual membutuhkan waktu yang lama baik dalam memasarkan tiket secara manual dan mengolah data pelanggan. Oleh karena itu, dalam menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan pemasaran tiket konser diciptakan sistem yang terkomputerisasi. Aspek keamanan dan privasi data merupakan komponen penting dalam proses ekspansi produk layanan digital jual beli tiket konser untuk menanggulangi risiko kebocoran data. Salah satu tindakan kecurangan yang marak terjadi pada transaksi jual beli tiket konser adalah penggunaan malware bot. Penggunaan malware bot berisiko mengakibatkan kebocoran data, sebagaimana malware bot dapat menginfeksi sistem komputer dan memberi akses tidak sah untuk pencurian data pribadi dari pengguna layanan jual beli tiket konser tersebut. Perusahaan penyedia layanan jual beli tiket konser selaku pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk mematuhi dan mengimplementasi prosedur yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan untuk memenuhi hak konsumen. Salah satu prosedur pelindungan data pribadi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah melalui pembuatan kebijakan internal yang pada hakikatnya merupakan kebijakan yang disusun oleh pelaku usaha. Kebijakan internal yang disusun oleh pelaku usaha secara mandiri, terkadang berpotensi untuk menciptakan situasi yang menguntungkan bagi pelaku usaha dan merugikan bagi pengguna. Maka dari itu, penerapan prinsip beritikad baik dan bertanggung jawab menjadi pokok yang mendasari penilaian terhadap susunankebijakan privasi dan syarat ketentuan yang disusun oleh suatu pelaku usaha. Kebijakan privasi tentu memuat apa yang menjadi kewajiban dan bagaimana tata kelola pemrosesan data pribadi, sebagaimana hal ini diamanatkan oleh UU PDP yaitu prinsip transparansidan pemberitahuan kepada subjek data atas pengelolaan datanya. Sehingga, tata kelola pemrosesan data pribadi menjadi unsur penting dalam menilai kepatuhan suatu pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai perlindungan data pribadi.

Kepatuhan Penyedia Layanan Jual Beli Tiket Konser Berbasis Digital Terhadap Pengaturan Pencegahan Kebocoran Data Pribadi Pengguna

The existence of digital platforms provides convenience for concert ticket buyers in conducting transactions. Convensional concert ticket booking requires a long time both in terms of the transactions and processing customer data. Therefore, to create effectiveness and efficiency in concert ticket services, a computerized system has been used for the transactions. The aspects of data security and privacy are becoming more important in the process of expanding digital product services for buying and selling concert tickets to mitigate the risk of data leaks. One of the fraudulent activities that often occurs in concert ticket transactions is the use of malware bots. The use of malware bots is risky and can result in data breaches, as malware bots can infect computer systems and provide unauthorized access for stealing personal data from users of the concert ticket buying and selling service. The concert ticket buying and selling service provider as a business actor has a responsibility to comply with and implement procedures required by regulations to fulfill consumer rights. One of the personal data protection procedures stipulated in the regulations is through the creation of internal policies, which are essentially policies formulated by business actors. Internal policies formulated by business actors independently sometimes have the potential to create situations that benefit the business actor and harm users. Therefore, the application of the principles of good faith and responsibility is the basis for assessing the structure of privacy policies and terms and conditions formulated by a business actor. The privacy policy certainly contains what is the obligation and how to manage the processing of personal data, as mandated by the Personal Data Protection Law, which includes transparency and notification principles to data subjects regarding the management of their data. Thus, the governance of personal data processing becomes an important element in assessing a business actor's compliance with applicable regulations on personal data protection.

Digital Concert Ticket Platform Compliance to Personal Data Protection Regulations Regarding The Risk of Data Breach

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521887&lokasi=lokal

Proposal tesis ini bertujuan untuk mempelajari referensi yang digunakan oleh Satoshi Nakamoto untuk memahami prinsip-prinsip yang digunakan untuk memecahkan masalah pengeluaran ganda. Masalah pengeluaran ganda merupakan risiko mata uang digital dapat dikeluarkan dua kali. Hal tersebut merupakan masalah unik yang berpotensi pada mata uang digital karena informasi digital dapat digandakan dengan relatif mudah oleh individu yang memahami jaringan blockchain dan memiliki kekuatan komputer yang diperlukan untuk memanipulasinya.Untuk memahami motifnya, semua kutipan yang disebutkan dalam karya tulis Satoshi Nakamoto dianalisis secara mendalam, sehingga kami sampai pada kesimpulan bahwa server stempel waktu yang juga dapat digunakan untuk mengesahkan keaslian serta tanggal penerbitan dokumen digunakan untuk menyelesaikan masalah pengeluaran ganda.Stempel waktu adalah alat yang sangat penting, Kami menganalisis masalah pengeluaran ganda, serta mengapa setiap transaksi memiliki stempel waktu yang unik dan hadiah yang diterima oleh blok hanya dapat diterima setelah 120 blok ditambang.Mengapa transaksi membutuhkan 120 blok agar token dapat diterima, mengapa prinsip stempel waktu yang digunakan dalam dokumen digital diterapkan dalam mata uang kripto untuk stempel waktu untuk menghasilkan blok dan mengapa dokumen digital juga dapat menjadi transaksi moneter.Penolakan atas balasan penolakan layanan merupakan bukti kerja yang disarankan oleh Adam Back dalam bentuk tunai hash, karena merupakan inspirasi untukmembuat protokol yang juga mempelajari secara mendalam untuk menghindari kekurangan dalam kode dan menolak serangan node.Protokol pohon Merkle dianalisa untuk memahami cara kerja protocol sistem distribusi kunci publik.Teori probabilitas dan aplikasinya dianalisis untuk menghitung kemungkinan penyerang membuat rantai lebih cepat daripada node yang sebenarnya, sebagaimana dipahami sebagai satu-satunya cara agar rantai blok dapat berhasil adalah dengan memastikan bahwa node yang sebenarnya ebih kuat daripada node yang dibuat oleh penyerang.Kami juga akan merancang dan membuat rantai blok sederhana untuk memahami prinsip-prinsip utama yang disebutkan di atas yang dikarakterisasi oleh protokol rantai blok menggunakan bukti kerja; mengimplementasikan aplikasi rantai blok sederhana dalam Javscript menggunakan crypto-js dan mendiskusikan alasan di balik kegagalan kami dalam hasil dan kesimpulan kami dalam upaya membuat aplikasi pesan instan menggunakan rantai blok sederhana kami.

Analysis on Blockchain Algorithm Used in Bitcoin System

The thesis proposal is to study the references used by Satoshi Nakamoto to understand the principles he used to solve the double-spending problem. The doublespending problem is the risk that a digital currency can be spent twice. It is a potential problem unique to digital currencies because the digital information can be reproduced relatively easily by individuals that understand the blockchain network and have the computer power necessary to manipulate it.To understand his motives all citations mentioned in Satoshi Nakamoto whitepaper were deeply analyzed, where we came to the conclusion that a time stamping server that could also be used to certify the authenticity as well the date of issuing of a document was used to solve the double spending problem.Timestamps was a very important tool, the double spending problem is analyzed in our thesis as well why every transaction has a unique timestamp and the rewards received by blocks can be spent only after 120 blocks mined. Why a transaction requires120 blocks for the token to be received, why timestamping principles used in a digital document were applied in cryptocurrencies to timestamp generated blocks and why a digital document can also be a monetary transaction.A denial of service counter-measure, a proof-of-work suggested by Adam Back in Hash cash, as it was an inspiration to create the protocol was also deep studied to avoid flaws in the code and deny the attack of a node.Merkle tree protocol analyzed to understand how the protocols for public key distribution systems works.Probability theory and its applications is analyzed to calculate the probability of an attacker creating a chain faster than the honest node, as understood the only way for the Block chain to succeed was to make sure that the honest nodes were more powerful than dishonest nodes, attackers.We will also design and create a simple blockchain to understand the main principles mentioned above that characterizes a blockchain protocol using proof-of-work; implement a simple blockchain application in Javscript using crypto-js and discuss the reasoning behind our failure in our results and conclusion on attempting to create aninstant messaging application using our simple blockchain.

Analisis Algoritma Rantai Blok Yang Digunakan Dalam Sistem Bitcoin

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521883&lokasi=lokal

Mahasiswa tingkat akhir berada pada masa dewasa muda, saat mereka akan berhadapan dengan masa transisi antara dunia kuliah dan kerja. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan fleksibilitas berpikir agar mereka dapat lebih mudah beradaptasi denganperubahan tersebut. Kepribadian pada level traits ditemukan menjadi salah faktor yang memungkinkan adanya perbedaan fleksibilitas berpikir pada masing-masing individu, namun penelitian yang menyoroti peran kepribadian pada level metatraits masih belumbanyak ditemukan. Oleh karena itulah penelitian ini dilakukan untuk melihat peran metatraits (stability dan plasticity) terhadap fleksibilitas berpikir pada mahasiswa tingkat akhir. Metatraits diukur menggunakan Big Five Inventory, sedangkan fleksibilitas berpikir diukur menggunakan Cognitive Flexibility Inventory. Seratus delapan puluh lima mahasiswa sarjana tingkat akhir dengan usia 20-25 tahun menjadi partisipan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stability dan plasticity secara simultan memiliki peran yang signifikan terhadap fleksibilitas berpikir pada mahasiswa tingkat akhir (R² = 0,417, p < 0,05), serta terhadap dimensi alternatif (R2 = 0,186, p <0,05) dan kontrol (R2 = 0,345, p < 0,05) yang ada di dalam fleksibilitas berpikir. Selain itu, hasil analisis parsial menunjukkan bahwa stability berperan signifikan terhadap dimensi alternatif dan kontrol pada fleksibilitas berpikir, sedangkan plasticity hanya memiliki peran yang signifikan terhadap dimensi kontrol. Hasil penelitian ini dapatmemberikan kontribusi terhadap pengembangan penelitian terkait fleksibilitas berpikir, serta memberikan masukan terhadap pihak universitas untuk mengembangkan intervensi yang dapat meningkatkan fleksibilitas berpikir pada mahasiswa.

Peran Metatraits terhadap Fleksibilitas Berpikir pada Mahasiswa Tingkat Akhir

Final-year students are emerging adults, who dealing with the transition from college to work life. Therefore, cognitive flexibility is needed so that they can easily adapt to these unpredictable life changes. Personality at the trait level was found to be one of the factors that allow the variation of cognitive flexibility in each individual, but the research that highlights the role of personality at the metatraits level is still difficult to find. So, this study aims to examine the role of metatraits (stability and plasticity) on final-year students’ cognitive flexibility. Metatraits were measured using the Big Five Inventory, while cognitive flexibility was measured using the Cognitive Flexibility Inventory. Onehundred-eighty-five (185) students in their final year of undergraduate studies, whose ages ranged from 20 to 25, participated in this study. The results showed that stability and plasticity simultaneously had a significant role in final-year students’ cognitive flexibility (R² = 0.417, p < 0.05), as well as in alternative (R2 = 0,186, p < 0,05) and control dimensions of cognitive flexibility (R2 = 0,345, p < 0,05). Furthermore, the partial analysis revealed that stability had a significant role in alternative and control dimension of cognitive flexibility, while the role of plasticity was only significant in the alternative dimension. The results of this study could contribute to the development of researchrelated to cognitive flexibility and provide input for universities to develop an intervention to improve college students’ cognitive flexibility.

The Roles of Metatraits toward Cognitive Flexibility among Final-Year Undergraduate Students

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521881&lokasi=lokal

Customer Due Diligence (“CDD”) merupakan uji tuntas nasabah yang terdiri atas tahapan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan dalam rangka prinsip mengenal nasabah. Pada proses CDD, mekanisme proses identifikasi dan verifikasi tersebut dapat dilakukan secara non face to face atau elektronik selama memenuhi 2 (dua) faktor otentikasi yaitu what you are dan what you have. Pada praktiknya, Bank dapat bekerja sama dengan pihak ketiga setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan proses identifikasi dan verifikasi nasabah. Namun, CDD elektronik yang memanfaatkan artificial intelligence untuk memverifikasi data nasabah tidak luput dari risiko teknologi deepfake. Skripsi ini akan meninjau bagaimana pengaturan terhadap penyelenggaraan CDD secara elektronik pada industri perbankan di Indonesia. Selain itu, akan dianalisis pula bagaimana mitigasi risiko Bank dalam menghadapi risiko teknologi deepfake. Penelitian ini dilakukan dengan bentuk penelitian yuridis-normatif dan tipologi penelitian deskriptif-analitis. Penulis menggunakan data sekunder dan melakukan analisis dengan metode kualitatif. Adapun tujuan diadakannya penelitian dalam skripsi ini adalah untuk menganalisis aspek hukum penyelenggaraan CDD secara elektronik di Indonesia baik yang dilakukan secara mandiri oleh Bank maupun yang bekerja sama dengan pihak ketiga dengan risiko teknologi yang mengancamnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini pengaturan CDD secara elektronik mengacu pada kewajiban penerapan prinsip mengenal nasabah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Kemudian, secara teknis mekanisme CDD secara elektronik diatur dalam Pasal 17 POJK No. 12/01/2017 sebagaimana yang telah diubah dengan POJK No. 23/01/2019. Selanjutnya, Bank perlu untuk meningkatkan sistem keamanan dan arsitektur teknologi informasi yang digunakannya sebagai bentuk mitigasi risiko untuk menghadapi teknologi deepfake. Bank juga perlu untuk melakukan analisis untuk menemukan celah ataupun kekurangan terhadap sistem keamanan dan arsitektur teknologi informasinya. Lalu, langkah lain yang dapat ditempuh oleh Bank adalah dengan bekerja sama dengan pihak ketiga yang berkompeten dan bersertifikasi untuk menyelenggarakan CDD secara elektronik. Namun, perlu adanya pengaturan yang secara eksplisit mengatur mengenai persyaratan dan tata cara kerja sama Bank dengan pihak ketiga untuk meminimalisir risiko teknologi yang dapat terjadi. Lebih lanjut, literasi keuangan terkait dengan transformasi digital pada industri perbankan perlu ditingkatkan sebagai bentuk perlindungan konsumen.

Penyelenggaraan Customer Due Diligence secara Elektronik terhadap Risiko Teknologi Deepfake pada Industri Perbankan

Customer Due Diligence ("CDD") is a customer due diligence consisting of identification, verification, and monitoring stages in the framework of know your customer principles. In the CDD process, the identification and verification process mechanism can be done non-face to face or electronically as long as it meets 2 (two) authentication factors, namely what you are and what you have. In practice, the Bank may cooperate with third parties after obtaining approval from the Financial Services Authority to carry out the customer identification and verification process. However, electronic CDDs that utilize artificial intelligence to verify customer data are not spared from the risks of deepfake technology. This thesis will review the regulation of the implementation of electronic CDD in the banking industry in Indonesia. In addition, Bank risk mitigation will also be analyzed in dealing with deepfake technology risks. This research is carried out in the form of juridical-normative research and descriptive-analytical research typology. The author uses secondary data and conducts analysis with qualitative methods. The purpose of conducting research in this thesis is to analyze the legal aspects of electronic CDD implementation in Indonesia, both independently carried out by banks and in collaboration with third parties with technological risks that threaten them. The results showed that currently CDD regulation electronically refers to the obligation to apply the principle of knowing customers as stipulated in Law Number 10 of 2010 concerning Money Laundering and Law Number 9 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Terrorism Financing Crimes. Then, technically the electronic CDD mechanism is regulated in Article 17 of POJK No. 12/01/2017 as amended by POJK No. 23/01/2019. Furthermore, the Bank needs to improve the security system and information technology architecture it uses as a form of risk mitigation to deal with deepfake technology. Banks also need to conduct analysis to find gaps or shortcomings in their security systems and information technology architecture. Then, another step that can be taken by the Bank is to cooperate with competent and certified third parties to organize CDD electronically. However, there is a need for regulations that explicitly regulate the requirements and procedures for cooperation between banks and third parties to minimize technological risks that can occur. Furthermore, financial literacy related to digital transformation in the banking industry needs to be improved as a form of consumer protection.

Implementation of Electronic Customer Due Diligence Against Deepfake Technology in the Banking Industry

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521879&lokasi=lokal

Penuntut Umum memiliki peran penting dalam penegakan hukum, khususnya peradilan pidana. Salah satu peran penting tersebut adalah kewenangan untuk menuntut atau tidak menuntut suatu perkara ke pengadilan, yang dikenal dengan dominus litis atau pengendali perkara. dominus litis, peran aktif penuntut umum dimulai semenjak awal penyidikan, mengawasi penyidikan, mengawasi eksekusi putusan pengadilan, serta fungsi lainnya yang menyangkut kepentingan publik. Namun demikian, sistem peradilan pidana Indonesia cenderung mereduksi konsep dominus litis jaksa karena menganut sistem diferensiasi fungsional. Hal ini terlihat dari definisi penuntutan yang hanya dimaknai sebagai tindakan pelimpahan perkara ke pengadilan. Penelitian ini akan membahas tentang pengajuan tuntutan bebas oleh jaksa penuntut umum sebagai cerminan dari dominus litis. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif yang akan dikaitkan dengan peraturan hukum di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian didapat bahwa jaksa penuntut umum di Indonesia dapat mengajukan tuntutan bebas sesuai dengan Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum. Tuntutan bebas dilakukan dalam hal kesalahan terdakwa tidak terbukti, unsur tindak pidana tidak terpenuhi, dan/atau pembuktian yang dihadirkan di persidangan tidak memiliki kekuatan pembuktian atau perolehan dua alat bukti dilakukan secara tidak sah. Salah satu faktor jaksa penuntut umum dalam mengajukan tuntutan bebas adalah karena adanya perubahan fakta persidangan dan fakta penyidikan. Selain itu, tuntutan bebas dilakukan dalam rangka supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Pengajuan Tuntutan Bebas oleh Penuntut Umum sebagai Dominus Litis

Prosecutor has an important role in law enforcement, especially criminal justice. One of these important roles is the authority to prosecute or not prosecute a case to court, which is known as dominus litis or case controller. As a dominus litis, the prosecutor's active role starts from the beginning of an investigation, overseeing investigations, supervising the execution of court decisions, as well as other functions related to the public interest. However, the Indonesian criminal justice system tends to reduce the concept of prosecutor dominus litis because it adheres to a system of functional differentiation. This can be seen from the definition of prosecution which is only interpreted as an act of delegating cases to court. This research will discuss the subsmission of acquittal charges by the prosecutor as a reflection of dominus litis. This research is in the form of normative juridical which will be linked to legal regulations in Indonesia. Based on the research results, it was found that prosecutors in Indonesia can submit acquittal charges in accordance with the Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum. An acquittal charge is made if the defendant's guilt is not proven, the elements of the crime are not fulfilled, and/or the evidence presented at trial does not have the strength of evidence or the acquisition of two pieces of evidence was carried out illegally. One of the factors of the prosecutor in submitting acquittal charges was due to changes in the facts of the trial and the facts of the investigation. In addition, acquittal charge are carried out in the framework of the rule of law and the protection of human rights.

Submission of Acquittal Charge by the Prosecutor as Dominus Litis

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521877&lokasi=lokal

Perkembangan teknologi memungkinkan terwujudnya strategi telemarketing sebagai salah satu strategi dalam pola penjualan suatu pelaku usaha dalam memasarkan produknya kepada masyarakat yang efektif dengan biaya yang relatif murah. Salah satu pelaku usaha dalam sektor keuangan yang menggunakan strategi telemarketing adalah perusahaan asuransi yang bekerjasama dengan bank (bancassurance). Meski dari perspektif bisnis bancassurance strategi telemarketing ini menguntungkan, banyak nasabah bank yang merasa dirugikan akibat praktik telemarketing, mulai dari nasabah yang terus menerus dihubungi oleh telemarketer hingga penyalahgunaan data pribadi nasabah. Menanggapi masalah ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan OJK Nomor: 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen danMasyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Dengan berlakunya peraturan OJK tersebut, pelaku usaha jasa keuangan diharapkan dapat menerapkan prinsip perlindungan konsumen dan masyarakat yang efektif dan efisien, khususnya mengenai perlindungan data pribadi konsumen. Metode penulisan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, dimana Penulis akanmenelaah secara sistematis norma hukum berdasarkan data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi konsumen dan masyarakat di Indonesia. Penelitian ini akan membahas mengenai perlindungan data pribadi nasabahbank dalam pelaksanaan telemarketing bancassurance dan pada bagaimana pertanggungjawaban bank terhadap penyalahgunaan data pribadi nasabah bank pesertabancassurance dalam telemarketing. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagaimana POJK 6/22 dapat melindungi konsumen danmasyarakat dari segi perlindungan data pribadi terhadap telemarketing yang dilakukan oleh perusahaan asuransi melalui kerjasama bancassurance.

Perlindungan Data Pribadi Nasabah Bank dalam Telemarketing Bancassurance ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

Technological developments enables telemarketing strategy as one of the strategies forbusiness actors in marketing their products to the public in an effective manner at a relatively low cost. One of the business actors in the financial sector that uses a telemarketing strategy is an insurance company and banks cooperation (bancassurance). Although from the perspective of the bancassurance business this telemarketing strategy is profitable, many bank customers feel disadvantaged as a result of telemarketing practices, ranging from customers who are constantly contacted by telemarketers to the misuse of customer personal data. In response to this problem, the Financial Services Authority (OJK) issued OJK Regulation Number: 6/POJK.07/2022 concerning Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector. With the enactment of this regulation, financial service businesses shall strictly apply the principles of effective and efficient consumer and public protection, particularly the protection of consumers' personal data. The writing method in this study is normative-juridical, where the author will systematically examine legal norms based on secondary data, such as laws and regulations regarding the protection of consumers' personal data in Indonesia. Thisresearch will discuss the protection of personal data of bank customers in the implementation of bancassurance telemarketing and on the accountability of the bank for the misuse of personal data of bank customers. Thus, this research is intended to provide information on how POJK 6/22 can protect consumers and the public in terms of personal data protection against telemarketing carried out by insurance companies through bancassurance cooperation.

Protection of Bank Customer’s Personal Data in Bancassurance Telemarketing as reviewed from OJK Regulation Number: 6/POJK.07/2022 concerning Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521875&lokasi=lokal

Perkembangan permukiman selalu erat kaitannya dengan pembentukan unsur-unsur morfologi kota seperti penggunaan lahan, jaringan jalan, dan struktur bangunan. Selain itu, permukiman tidaklah berdiri sendiri, melainkan merupakan kolaborasi yang saling terkait antara beberapa elemen: Manusia, Masyarakat, Alam, Network, dan Shells. Manusia dan masyarakat seringkali terdorong oleh faktor budaya dari etnis masing-masing dalam membangun permukiman, seperti halnya masyarakat Arab-Hadrami di Pontianak Timur. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan permukiman Arab-Hadrami di Pontianak Timur dan pengaruhnya pada pembentukan morfologi urban Pontianak Timur, yang terwujudukan dalam unsur-usnur morofologi kota. Metode sejarah meliputi heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi digunakan untuk mengetahui perkembangan permukiman Arab-Hadrami. Kemudian metode hermeneutika digunakan untuk mendalami unsur-unsur morfologi kota yang terkait dengan perkembangan permukiman Arab-Hadrami. Hasil penelitian menunjukkan Permukiman Arab-Hadrami di Pontianak Timur awalnya terikat pada unsur-unsur alam, berkembang menjadi Kerajaan, tetapi kurang berkembang karena persaingan dengan entitas politik lain. Perkembangan permukiman ditandai dengan pembukaan kawasan baru oleh tokoh Arab-Hadrami lain. Meskipun permukiman melebur antar etnis setelah Kerajaan Pontianak berakhir, Kampung Saigon dan Tanah Beting masih menjadi tempat pelestarian budaya Arab-Hadrami. Pengaruh kebudayaan ini terlihat pada jejak-jejaknya seperti pada penggunaan lahan, jaringan jalan, dan bangunan-bangunan penting yang menjadi potensi wisata dan aset budaya.

Perkembangan Permukiman Arab-Hadrami di Pontianak Timur dan Kaitannya pada Urban morphology

Settlement development is always closely related to the formation of urban morphological elements such as land use, road networks, and building structures. In addition, settlements do not stand alone, but are interrelated collaborations between several elements: Human, Community, Nature, Network, and Shells. Humans and society are often driven by cultural factors from their respective ethnicities in building settlements, such as the Arab-Hadrami community in East Pontianak. Therefore this study aims to determine the development of Arab-Hadrami settlements in East Pontianak and their influence on the formation of urban morphology of East Pontianak, which is manifested in the morphological elements of the city. Historical methods including heuristics, criticism, interpretation, and historiography are used to determine the development of Arab-Hadrami settlements. Then the hermeneutic method is used to explore the morphological elements of the city related to the development of Arab-Hadrami settlements. The results of the study show that the Arab-Hadrami Settlements in East Pontianak were originally bound by natural elements, developed into a Kingdom, but were less developed due to competition with other political entities. Settlement development was marked by the opening of new areas by other Arab-Hadrami figures. Even though settlements merged between ethnic groups after the end of the Pontianak Kingdom, Kampung Saigon and Tanah Beting are still places of preservation of Arab-Hadrami culture. The influence of this culture can be seen in its traces such as land use, road networks and important buildings that become tourism potential and cultural assets.

Development of Hadrami Arab Settlements in East Pontianak and Its Influence on Urban morphology

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521873&lokasi=lokal

Sengketa klaim asuransi merupakan akibat dari perbedaan pendapat atau pengingkaran polis asuransi antara tertanggung dengan perusahaan asuransi. Sengketa klaim asuransi dapat diselesaikan di pengadilan negeri maupun di luar pengadilan. Setiap lembaga penyelesaian sengketa mempunyai kompetensi absolutnya masing-masing. Kompetensi absolut berbicara mengenai badan peradilan mana yang berwenang mengadili suatu sengketa. Dalam praktik, baik perusahaan asuransi maupun tertanggung masih banyak yang menempuh upaya penyelesaian sengketa klaim asuransi ke berbagai lembaga. Sementara upaya hukum yang dilakukan tersebut belum tentu sesuai dengan klausul arbitrase yang disepakati dalam polis asuransi. Skripsi ini mencoba memberikan penjelasan dengan melakukan analisis terhadap beberapa putusan pengadilan. Fokus permasalahan yang diangkat oleh skripsi ini terdiri atas dua hal, yakni implementasiketentuan kompetensi absolut antar lembaga penyelesaian sengketa klaim asuransi dalam praktik dan ketentuan kompetensi absolut untuk klausul arbitrase yang bersifat kontradiktif. Tujuan umum skripsi ini adalah untuk memberikan gambaran tentangkompetensi absolut antar lembaga penyelesaian sengketa klaim asuransi di Indonesia. Tujuan khususnya adalah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh skripsi ini. Metode penelitiannya berbentuk yuridis normatif dan bersifat deskriptif. Alat pengumpulan data terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitiannya adalah pada umumnya pengadilan telah mengakui keberadaan lembaga arbitrase. Namun, ada pihak yang kurang cermat karena menyusun materi gugatan campur aduk di luar kewenangan arbitrase, sehingga pengadilan negeri menyatakan dirinya berwenang mengadili perkara tersebut. Ditemukan pula klausul arbitrase yang bersifat alternatif bahkan kontradiktif. Klausul arbitrase yang demikian mengandung risiko, terutama jika salah satu pihak mempunyai itikad buruk. Simpulannya adalah cermat menyusun gugatan dan pastikan klausul arbitrase yang dibuat bersifat spesifik.

Kompetensi Absolut Antar Lembaga Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi di Pengadilan Negeri dan di Luar Pengadilan dengan Studi Beberapa Putusan

Insurance claim dispute is the result of denial of insurance policies between the insured and the insurance company. Insurance claim dispute is resolved in district court or outside court. Each dispute resolution institution has its own absolute competence. Absolute competence talks about which judicial body has the authority in a dispute. In practice, many insurance companies and insureds try to resolve insurance claim disputes through various institutions. Those legal action are not necessarily in accordance with the arbitration clause agreed in the insurance policy. This thesis provide explanation by analyzing several court decisions. The focus of this thesis consists of two things, namely the implementation of the absolute competency provisions between insurance claim dispute resolution institutions in practice and the absolute competence provisions for arbitration clauses which are contradictory. The general objective of this thesis is to provide an overview of the absolute competence of insurance claim dispute resolutioninstitutions in Indonesia. The specific objective is to answer the problems raised by this thesis. The research method is in the form of normative juridical and descriptive in nature. Data collection tools consist of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of his research are that in general courts have recognized the existence of arbitral institutions. However, there are parties who are not careful because they compile the mixed claim materials outside the authority of arbitration, so that the district court declares itself authorized to try the case. This thesis also found arbitration clauses that are alternative and even contradictory. Such arbitration clauses carry risks, especially if one of the parties has bad faith. The conclusion is to carefully prepare the lawsuit and make sure the arbitration clause made is specific.

Absolute Competence between Insurance Claim Dispute Resolution Institutions Inside and Outside District Court with Several Court Decision Studies

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521871&lokasi=lokal

Gunung Slamet merupakan gunung aktif tipe A, dengan catatan sejarah letusan terbaru yaitu pada Mei 2009. Sejarah letusan memiliki tempo yang berulang. Sejarah letusan Gunung Slamet ditandai dengan letusan abu vulkanik, cinder, dan juga dapat menyemburkan lava. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi deformasi dan magmatisme pada tahun 2019-2021 dengan data Sentinel-1 menggunakan metode InSAR dan analisis petrografi. Hasil data olahan InSAR terbagi menjadi tiga citra yaitu citra koherens, citra interferogram dan citra displacement yang menentukan inflasi dan deflasi permukaan Gunung Slamet. Berdasarkan data kondisi deformasi Gunung Slamet pada Januari 2019 hingga Desember 2021 mengalami penurunan sebesar -0.020 m. Terdapat lima sampel batuan yang selanjutnya dilakukan analisis sayatan tipis untuk mengetahui kandungan mineral menggunakan point counting dan juga tekstur mineral. Hasil analisis sayatan tipis didominasi oleh kandungan mineral plagioklas yang memiliki mikrotekstur seperti Coarse-Sieve, Fine-Sieve, Fine-scale oscillatory zoning, Resorption surface, Synneusis, Glomerophyric, Shallow-tail, Microlites, dan Broken plagioclase crystal. Berdasarkan mineral dan tekstur yang berada pada mineral dapat diinterpretasikan bahwa, magma ini mengalami perpindahan dari dasar menuju dapur magma dangkal dan mengalami proses fraksinasi yang bersatu membentuk satu kesatuan mineral secara spasial, setelah itu magma mengalami proses pemanasan. Diinterpretasikan terjadi magma mixing selanjutnya ada proses konveksi sehingga terjadi diferensiasi magma yang mengganggu keseimbangan unsur kimia, lalu magma mengalami proses undercooling sehingga terjadi pelepasan tekanan.

Analisis Aktivitas Vulkanik pada Gunung Slamet Menggunakan Metode InSAR dan Petrologi

Mount Slamet is an active volcano type A, with the most recent historical eruption recorded in May 2009. The history of Mount Slamet eruptions is marked by eruptions of volcanic ash, cinders, and can also lava. This study is to determine the conditions of deformation and magmatism in 2019 – 2021 with Sentinel-1 data using the InSAR method and petrographic analysis. The results of InSAR processed data are divided into three images, coherence images, interferogram images and displacement images. This three images, its possible to determine inflation and deflation on the surface of Mount Slamet. Based on data on the deformation conditions of Mount Slamet from January 2019 to December 2021 it has decreased by -0.020 m.. There are five rock samples subjected to thin section analysis to determine mineral content using point counting and also mineral texture. The results of thin section analysis are dominated by plagioclase mineral content which has microtextures such as Coarse-Sieve, Fine-Sieve, Oscillatory zoning, Resorption, Synneusis, Glomerophyric, Shallow-tail, Microlites, and Broken crystals. Based on minerals and textures, it can be interpreted that magma has moved from the deep magma chamber to shallow magma chamber and has being fractionation process that unites to form a spatial unit of minerals, after which the magma have heating process. It is interpreted that magma mixing occurs the convection process causes differentiation magma which disrupts the balance of chemical elements, then the magma has being undercooling process so that pressure is released.

Analysis of Volcanic Activity on Mount Slamet Using InSAR and Petrology Methods

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521869&lokasi=lokal

Biodiesel yang terdiri dari senyawa fatty acid methyl ester (FAME) menjadi salah satu solusi bahan bakar alternatif karena dapat terurai secara hayati sehingga lebih ramah lingkungan dan dapat digunakan secara berkelanjutan di masa mendatang. Senyawa FAME terbentuk dari reaksi transesterifikasi asam lemak yang terkandung dalam minyak nabati atau limbah yang kaya asam lemak seperti minyak goreng bekas menggunakan alkohol rantai pendek dengan bantuan katalis. Pada penelitian ini dilakukan sintesis katalis core-shell CaO@SiO2 menggunakan metode Stöber dan surfaktan CTAB dengan variasi parameter waktu, jenis katalis, dan jumlah katalis terhadap uji aktivitas katalisis dalam proses reaksi transesterifikasi minyak goreng bekas menjadi FAME. Kombinasi dari material CaO dan SiO2 dengan struktur core-shell memberikan kinerja aktivitas katalisis yang baik dalam proses reaksi transesterifikasi minyak goreng bekas menjadi FAME. Katalis yang berhasil disintesis dikarakterisasi menggunakan FTIR, XRD, dan SEM. Sedangkan, yield dan kemurnian FAME dianalisis menggunakan GC-MS. Reaksi transesterifikasi dari core-shell CaO@SiO2 menghasilkan yield FAME sebesar 60.29% dengan jumlah katalis 2 wt.% dan waktu reaksi selama 4 jam pada suhu 65 oC.

Sintesis Core-shell CaO@SiO2 untuk Reaksi Transesterifikasi Waste Cooking Oil Membentuk Fatty Acid Methyl Ester

Biodiesel consists of fatty acid methyl ester (FAME) compounds, which is one of the alternative fuel solutions due to its biodegradable nature. Thus, making it more environmentally friendly and can be used sustainably in the future. FAME compounds are formed from the transesterification reaction of fatty acids contained in vegetable oil or waste which are rich in fatty acids, such as waste cooking oil using short chain alcohol with the help of a catalyst. In this research, the synthesis of core-shell CaO@SiO2 catalyst carried out using the Stöber method and CTAB surfactant with various parameters of time, type, and the amount of catalyst to test the catalytic activity in the transesterification reaction process of waste cooking oil into FAME. The combination of CaO and SiO2 materials with a core-shell structure provide good catalytic activity performance and stability in the transesterification reaction process of used cooking oil into FAME. The synthesized catalyst is characterized using FTIR, XRD, and SEM. Meanwhile, the yield and purity of FAME are analyzed using GC-MS. The transesterification reaction from core-shell CaO@SiO2 obtained the highest yield of FAME up to 60.29% with a catalyst amount of 2 wt.% and a reaction time of 4 hours at 65 oC.

Synthesis of Core-Shell CaO@SiO2 for Transesterification Catalyst from Waste Cooking Oil to Form Fatty Acid Methyl Ester

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521867&lokasi=lokal

Penelitian mengenai binge eating belum banyak dilakukan di Indonesia. Binge eating adalah perilaku makan berlebihan yang merupakan salah satu mental disorder utama pada remaja, khususnya pada remaja yang berusia 15—19 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan strategi regulasi emosi dan pola asuh orang tua dengan perilaku binge eating pada remaja usia 15—19 tahun di DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif jenis observasional analitik dengan desain penelitian cross sectional. Sampel pada penelitian ini berjumlah 388 remaja yang memenuhi kriteria inklusi dan didapatkan melalui teknik probabilitysampling jenis cluster sampling. Sesuai dengan variabel-variabel yang ada, instrumen yang digunakan adalah kuesioner karakteristik responden, kuesioner Binge Eating Scale (BES), Emotion Regulation Questionnaire (ERQ), dan Parental Authority Questionnaire (PAQ). Hasil penelitian yang dianalisis dengan uji chisquare menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara strategi regulasi emosi dengan perilaku binge eating (p value=0,001; α=0,05) dan antara pola asuh orang tua dengan perilaku binge eating (p-value=0,000; α=0,05). Rekomendasi dari penelitian adalah disusun dan dilaksanakannya pgrogram untuk remaja terkait cara meregulasi emosi yang adaptif. Selain itu, bagi orang tua perlu diingatkan mengenai pola asuh yang sesuai dengan karakteristik remaja.

Hubungan Strategi Regulasi Emosi dan Pola Asuh Orang Tua dengan Perilaku Binge Eating pada Remaja Usia 15-19 Tahun di DKI Jakarta

There has not been much research about binge eating in Indonesia. Binge eating is a behavior of overeating which is one of the main mental disorders in adolescents, especially in adolescents aged 15-19 years. This study aims to look at the relationship between emotion regulation strategies and parenting styles with binge eating behavior in adolescents aged 15-19 years in DKI Jakarta. This research is a quantitative observational analytic type study with a cross sectional research design. The sample in this study was 388 adolescents who met the inclusion criteria and were obtained through a probability sampling technique with cluster sampling. According to the existing variables, the instruments used were the respondent characteristics questionnaire, the Binge Eating Scale (BES) questionnaire, the Emotion Regulation Questionnaire (ERQ), and the Parental Authority Questionnaire (PAQ). The results analyzed using the chi-square test showed that there was a significant relationship between emotion regulation strategies and binge eating behavior (p-value=0.001; α=0.05) and between parenting styles and binge eating behavior (p-value= 0.000; α=0.05). The recommendation from the research is to develop and implement programs for adolescents related to how to regulate emotions in an adaptive way. In addition, parents need to be reminded about parenting styles that are in accordance with the characteristics of adolescents.

The Correlation between Emotion Regulation Strategy and Parenting Style with Binge Eating Behavior in Adolescent Aged 15-19 Years in DKI Jakarta

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521864&lokasi=lokal

Asas keadaan diam mengatur bahwa sejak dinyatakan pailit oleh pengadilan, harta pailit debitur akan dalam keadaan diam di bawah sita umum kurator, yang kemudian harta tersebut akan dikelola dan diurus oleh kurator hingga proses kepailitan berakhir. Sita umum terhadap harta pailit debitur menyebabkan tidak ada satupun pihak yang diperbolehkan untuk mengalihkan maupun mengeksekusi harta pailit tersebut, baik debitur, kreditur, maupun pihak ketiga. Meskipun demikian, penerapan asas keadaan diam sendiri masih belum diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, sehingga masih menimbulkan banyak kekeliruan dalam penerapannya. Salah satunya adalah terkait dengan penerapan asas keadaan diam terhadap kreditur pemegang jaminan hak kebendaan atau terhadap kreditur separatis. Mengacu pada hukum keperdataan, kreditur separatis seharusnya memiliki hak didahulukan untuk melakukan eksekusi sendiri. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 hak tersebut harus ditangguhkan terlebih dahulu selama harta pailit dalam keadaan diam atau yang disebut juga sebagai masa stay, yang mana hal ini diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Penelitian ini akan membahas mengenai kesalahan majelis hakim dalam menerapkan asas keadaan diam perkara Putusan Nomor 494 K/Pdt.Sus-Pailit/2013 serta membahas mengenai akibat hukumnya terhadap kreditur pemegang jaminan hak kebendaan atau kreditur separatis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menganalisis bagaimana majelis hakim menerapkan asas keadaan diam serta penerapan dan akibat hukumnya berdasarkan Putusan Nomor 494 K/Pdt.Sus-Pailit/2013. Dalam analisis yang dilakukan ditemukan bahwa majelis hakim dalam kasus pada Putusan Nomor 494 K/Pdt.Sus-Pailit/2013 telah salah menerapkan hukum dengan mengesampingkan ketentuan periode keadaan diam yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Kesalahan Penerapan Periode Asas Keadaan Diam Dalam Perkara Putusan Nomor 494 K/Pdt.Sus-Pailit/2013

The principle of stay (automatic stay) provides that from the moment it is declared bankrupt by the court, the debtor's insolvent property will be in a state of stay under the general confiscation of the curator, which property will then be managed and taken care of by the curator until the insolvency proceedings end. The general confiscation of the debtor's insolvent property causes no party to be allowed to transfer or execute the bankruptcy property, whether the debtor, creditor, or third party. However, the application of the principle of stay itself is still not comprehensively regulated in Law Number 37 of 2004, so it still causes many errors in its application. One of them is related to the application of the principle of stay to creditors holding guarantees of treasury rights or to separatist creditors. Referring to civil law, separatist creditors should have the right of precedence to carry out their own executions. Meanwhile, in Law Number 37 of 2004, this right must be suspended first as long as the bankruptcy property is in a state of stay, also known as the stay period, which is regulated in Article 56 paragraph (1) of Law Number 37 of 2004. This study will examine the panel of judges' error in applying the principle of stay in the case of Decision No. 494 K / Pdt.Sus-Pailit / 2013 and the legal consequences for creditors holding treasury rights guarantees or separatist creditors. The research method used in this study is to use normative juridical research methods by analyzing how the panel of judges applies the principle of stay and its application and legal consequences based on Decision Number 494 K / Pdt.Sus-Pailit/ 2013. In the analysis, it was found that the judges in the case of Decision No. 494 K/Pdt.Sus-Pailit/2013 had misapplied the law by setting aside the provisions of the period of stay regulated in Article 56 paragraph (1) of Law Number 37 of 2004.

Error in the Implementation of the Period of The Principle of Stay (Automatic Stay) in the Case of Judgment No. 494 K/Pdt.Sus-Pailit/2013

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521863&lokasi=lokal

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merupakan indeks saham yang biasanya digunakan investor untuk melihat kondisi pasar saham. IHSG merupakan data yang berjenis runtun waktu. Peramalan yang akurat pada IHSG dapat membantu investor meminimalisir risiko. Salah satu model runtun waktu yang sering digunakan adalah model Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) dimana model ini mengasumsikan bahwa runtun masa kini memiliki hubungan linier dengan runtun historisnya. Jika terdapat pola nonlinier pada data runtun waktu, diperlukan model lain yang dapat mengakomodir pola nonlinier tersebut seperti model Recurrent Neural Network (RNN). Namun, bisa saja sebuah runtun waktu memiliki pola linier dan nonlinier sehingga dikembangkan sebuah model hybrid ARIMA-RNN. Data runtun waktu yang digunakan pada model hybrid ARIMA-RNN direpresentasikan sebagai penjumlahan dari komponen linear dan nonlinier. Ketika dijumpai runtun waktu yang kompleks, model hybrid ARIMA-RNN tidak mampu mendekomposisi data sebagai komponen linier dan nonlinier. Kompleksitas suatu runtun waktu dapat ditentukan dengan menggunakan Sample Entropy (SE). Meramalkan runtun waktu yang kompleks dengan model hybrid ARIMA-RNN dapat mengakibatkan penurunan performa peramalan. Untuk meningkatkan performa model hybrid ARIMA-RNN, diperkenalkan metode dekomposisi (filter) untuk mengurangi kompleksitas dari runtun waktu. Penelitian ini mengonstruksi model hybrid ARIMA-RNN dengan filter Empirical Mode Decomposition (EMD). Konstruksi model hybrid ARIMA-RNN diterapkan pada data indeks penutupan harian IHSG dari tanggal 1 Januari 2016 hingga 31 Desember 2019. Filter EMD pada data tersebut menghasilkan 6 IMF (Intrinsic Mode Function) dan residual yang kompleksitasnya bervariasi. Berdasarkan perhitungan menggunakanSample Entropy (SE) didapat IMF1 hingga IMF5 adalah runtun kompleksitas tinggi sedangkan IMF6 dan residual adalah runtun kompleksitas rendah. Runtun kompleksitas tinggi dan kompleksitas rendah selanjutnya masing-masing dimodelkan dengan RNN danARIMA. Hasil peramalan akhir pada model hybrid ARIMA-RNN dengan filter EMD memberikan nilai RMSE sebesar 35,5702. Nilai RMSE yang didapat lebih kecil dibandingkan nilai RMSE pada model ARIMA, model RNN, dan model hybrid ARIMARNN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model hybrid ARIMA-RNN dengan filter EMD memberikan performa peramalan terbaik pada ramalan IHSG dan juga penggunaan filter EMD memberikan peningkatan performa peramalan pada model hybrid ARIMARNN.

Model Hybrid ARIMA-RNN dengan Filter Empirical Mode Decomposition untuk Peramalan Indeks Harga Saham Gabungan

Indonesia Composite Index (IDX Composite) is a stock index that is usually used by investors to see stock market conditions. Accurate forecasting on the IDX composite, which is time series data, may assist investors in reducing risk. Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) model, which implies a linear relationship between the current series and its historical series, is one of the time series models that is frequently used. Other model, such as the Recurrent Neural Network (RNN) model, is required if the time series data contain a nonlinear pattern. A hybrid ARIMA-RNN model was developed since it is possible for a time series that have both a linear and nonlinear pattern. The sum of the linear and nonlinear components is used to represent the time series data in the ARIMA-RNN hybrid model. The ARIMA-RNN hybrid model is unable to separate the data into linear and nonlinear components when a complex time series is present. The complexity of a time series can be determined by using Sample Entropy (SE). The ARIMA-RNN hybrid model's forecasting performance may suffer when forecasting complex time series. To improve the performance of the hybrid ARIMA-RNN model, a decomposition (filter) method is introduced to reduce complexity and deal with nonstationary and nonlinear time series. This research constructs a hybrid ARIMA-RNN model with the Empirical Mode Decomposition (EMD) filter. The construction of the hybrid ARIMA-RNN model is applied to the daily closing of IDX composite from 1 January 2016 to 31 December 2019. The EMD filter on the data produces 6 IMFs and a residual with varying complexity. Based on calculations using Sample Entropy (SE), IMF1 to IMF5 are high complexity time series, while IMF6 and the residual are low complexity time series. The high and low complexity time series are then modeled with RNN and ARIMA, respectively. The final forecasting result on the hybrid ARIMA-RNN model with the EMD filter gives an RMSE value of 35.5702. This RMSE value is smaller than the RMSE values of the ARIMA model, the RNN model, and the hybrid ARIMARNN model. The results show that the hybrid ARIMA-RNN model with the EMD filter provides the best forecasting performance for the IDX composite forecast and also the use of the EMD filter improves the forecasting performance of the hybrid ARIMA-RNN model.

Hybrid ARIMA-RNN Model with Empirical Mode Decomposition Filter for Forecasting Indonesia Composite Index

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521859&lokasi=lokal

Pengeboran minyak dan gas bumi secara ilegal kerap terjadi di Indonesia, lantaran sudah menjadi budaya dan mata pencaharian tetap bagi masyarakat. Pengeboran yang dilakukan secara tanpa izin ini menimbulkan permasalahan, salah satunya adalah dampak lingkungan hidup berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan. Permasalahan tersebut yang akan dibahas di dalam skripsi ini, yang meliputi dampak lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh pengeboran minyak dan gas ilegal, pengaturan di Indonesia yang mengatur mengenai minyak dan gas serta lingkungan hidup, dan kebijakan yang dapatmengoptimalkan ketentuan mengenai minyak dan gas yang telah ada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan bahan pustaka berupa bahan hukum. Regulasi mengenai minyak dan gas bumi di Indonesia tercakup dalam tingkat konstitusi, peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksanaan dan petunjuk teknis. Terlepas dari regulasi yang ada, ternyata belum cukup untuk menjangkau lebih dalam mengenai aspek minyak dan gas dikaitkan dengan perlindungan dari lingkungan hidup. Oleh karenanya sebagai usaha dalam mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah dapat mengupayakan legalisasi dari pengeboran ilegal dengan pengeborandengan skala kecil yang dilakukan oleh masyarakat yang dilengkapi dengan pembinaan mengenai persyaratan lingkungan yang harus dipenuhi. Adapun pemerintah dapat menginterpretasi dan menafsirkan peraturan yang sudah ada terkait permasalahan ini,seperti Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua. Selain itu, diperlukan pembaharuan pada tataran peraturan baik di tingkat undang-undang maupunperaturan pelaksana untuk beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat di bidang pertambangan minyak dan gas bumi saat ini.

Tinjauan Yuridis terhadap Pengeboran Ilegal pada Industri Minyak dan Gas Bumi Dalam Kaitannya dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Illegal drilling in the oil and gas industry often occurs in Indonesia because it has becomea culture and permanent livelihood for the people living near the oil landmine. This illegal oil drilling being held without a permit raises problems, including environmental impact in the form of pollution and environmental damage to the region. Such issues will be discussed in this writing, such as the environmental impacts caused by oil and gas drilling, Indonesia's regulations about oil and gas and environmental protection and management, and policies that can optimize existing provisions regarding oil and gas. The method used in this study is normative juridical with legal materials in the form of literature. Regulations regarding oil and natural gas in Indonesia are covered at the constitutional level, statutory regulations, implementing regulations, and technical guidelines. Apart from the existing regulations, it is more is needed to go deeper into the aspects of oil and gas associated with environmental protection. Therefore, to overcome these problems, the government can seek the legalization of illegal drilling with small-scale drilling carried out by the community equipped with environmental guidance requirements that must be met. The government can interpret existing regulations related to this issue, such as Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 1 of 2008 concerning Guidelines for the Oil Mining Business in Old Wells. In addition, reforms are needed at the regulatory level, both at the level of laws and implementing regulations toadapt to the community's current needs in the oil and gas mining field.

Juridical Review of Illegal Drilling in the Oil and Gas Industry in Relation to Protection and Management of the environment

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521856&lokasi=lokal

Lansia adalah sebuah kondisi akhir dalam kehidupan manusia yang ditandai dengan adanya perubahan fisiologis dan juga psikososial. Lansia di Panti Sosial Tresna Werdha adalah lansia yang dikategorikan terlantar. Pelayanan kesehatan diperoleh lansia di Panti Sosial Tresna salah satunya adalah perawatan yang mendukung spiritual. Spiritualitas mencegah lansia melakukan tindakan maladaptive. Penelitian ini ditujukan untuk mengidentifikasi hubungan tingkat spiritualitas dan kualitas hidup pada lansia di Panti Sosial Tresna Budi Mulia 2. Sampel penelitian adalah 160 responden lansia diatas 60 tahun, Desain penelitian menggunakan cross sectional dengan tekhnik Stratified Random Sampling. Analisis data menggunakan Chi-Squre yang menunjukkan hasil terdapat hubungan tingkat spiritualitas dankualitas hidup pada lansia (p-value = 0,000 < 0,005 dan X2 = 21,774). Hasil analisis juga menunjukkan nilai OR sebesar 4,745 yang berarti bahwa tingkat spiritualitas rendah berisiko sebanyak 5 kali lipat memiliki kualitas hidup rendah. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pelayanan keperawatan, institusi pendidikan dan perkembangan ilmu keperawatan, serta penelitian keperawatan terkait peningkatan kualitas hidup dengan meningkatkan spiritualitas lansia.

Hubungan Tingkat Spiritualitas dan Kualitas Hidup pada Lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 2

Older adult is a final condition in human life which is characterized by physiological and psychosocial changes. The Older Adult in the Tresna Werdha Social Institution is a place for those who are categorized as neglected older adult. One of the health services available to the older adult at the Tresna Werdha Social Institution is spiritual support. Spirituality prevents the older adult from taking maladaptive actions. This study aimed to identify the relationship between the level of spirituality and quality of life in the older adult at the Tresna Werdha Budi Mulia 2 Social Institution. The research sample was 160 older adult respondents over 60 years. The research design used cross sectional with Stratified Random Sampling technique. Data analysis used Chi-Squre resulted there is a relationship between the level of spirituality and quality of life (p-value = 0.000 <0.005 and X2 = 21.774). This results also showed OR value of 4.745 which means that a low level of spirituality is at risk of 5 times having a low quality of life. The results of this studyare expected to be useful for nursing services, educational institutions and the development of nursing science, as well as nursing research related to improving the quality of life by increasing the spirituality of the older adult.

The Relationship between Sprituality Level and Quality of Life on Older Adult in Budi Mulia 2 Older Adult Social Home

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521853&lokasi=lokal

Sejak terjadinya pandemi Covid-19, jumlah masyarakat yang melakukan aktivitas jual beli secara online meningkat secara pesat, akibat adanya pembatasan aktivitas di luar untuk mencegah penyebaran Covid-19. Peningkatan jual-beli secara online mengakibatkan peningkatan distribusi pengiriman barang hasil dari jual beli tersebut. Distribusi pengiriman barang tersebut dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu perusahaan penyedia layanan pengiriman barang. Perusahaan tersebut dituntut untuk bergerak secara cepat, efektif, serta efisien, sehingga memberikan dampak persaingan yang cukup ketat antar perusahaan penyedia jasa layanan pengantar barang. Salah satu strategi untuk mengatasi dampak persaingan tersebut yaitu perusahaan-perusahaan penyedia layanan pengiriman barang saling bekerja sama untuk meningkatkan kinerja pengiriman barang sehingga meningkatkan keuntungan melalui skema profit sharing pada tahap last mile delivery. Last mile delivery merupakan tahapan akhir proses pengiriman barang dari depot akhir hingga sampai di lokasi tujuan pengiriman barang, sementara skema profit sharing adalah pembagian keuntungan jika barang yang harusnya diantar oleh kurir perusahaan A menjadi diantar oleh kurir perusahaan B, begitu juga sebaliknya. Pada skripsi ini, dibahas masalah pencarian rute yang optimal untuk tahap last mile delivery dari layanan pengiriman barang pada kerjasama antara perusahaan logistik dengan perusahaan ekspedisi dengan tipe layanan pengantaran same day delivery. Layanan same day delivery merupakan layanan pengantaran barang yang akan sampai di hari yang sama dengan waktu konsumen memesan barang dari penjual. Masalah pencarian rute yang optimal yang melibatkan kerjasama antara beberapa pihak penyedia layanan pengiriman barang merupakan salah satu penerapan Cooperative Game Theory pada Vehicle Routing Problem atau dikenal sebagai Cooperative rich Vehicle Routing Problem (CoRVRP). Metode penyelesaian yang digunakan pada skripsi ini adalah Algoritma Branch-Priceand-Cut, yaitu suatu metode yang menggabungkan beberapa teknik sekaligus untuk menghasilkan solusi yang optimal. Berdasarkan simulasi yang dilakukan, terlihat bahwa dengan melakukan kerja sama pada proses pengiriman barang dengan skema profit sharing 10%, keuntungan perusahaan logistik meningkat sebesar 24,78%, sementara keuntungan perusahaan ekspedisi meningkat sebesar 27,65%. Sehingga skema kerjasama jelas memberikan keuntungan yang meningkat bagi kedua perusahaan dengan nilai yang berbeda sesuai persentase profit sharing bagi kedua perusahaan.

Optimasi Pencarian Rute Layanan Same Day pada Tahap Last Mile Delivery dalam Kerjasama antara Perusahaan Logistik dan Perusahaan Ekspedisi

Since the onset of the Covid-19 pandemic, the number of people who buy and sell online increased rapidly due to restrictions on outside activities to prevent the spread of Covid-19. The increase in online buying and selling has increased the delivery of goods resulting from buying and selling. The distribution of goods delivery is carried out by third parties, namely goods delivery service providers. The company is required to move quickly, effectively, and efficiently, thus giving the impact of tight competition between companies providing goods delivery services. One strategy to overcome the effect of this competition is that goods delivery service providers work together to improve delivery performance to increase profits through a profit sharing scheme at the last mile delivery stage. Last mile delivery is the final stage of the goods delivery process from the final depot to the delivery destination. At the same time, the profit sharing scheme is profit sharing if the goods that should be delivered by courier company A are delivered by courier company B, and vice versa. In this final project, the problem of finding the optimal route for the last mile delivery stage of goods delivery services is discussed in cooperation between logistics companies and forwarders with the same day delivery service type. The same day delivery service is a delivery service for goods that will arrive on the same day the consumer orders goods from the seller. Finding an optimal route that involves cooperation between several parties providing goods delivery services is one of the applications of the Cooperative Game Theory on the Vehicle Routing Problem or the Cooperative Rich Vehicle Routing Problem (CoRVRP). The solving method used in this final project is the Branch-Price-and-Cut Algorithm, which is a method that combinesseveral techniques at once to produce an optimal solution. Based on the simulations, it can be seen that by cooperating in the process of shipping goods with a profit sharing scheme of 10%, the logistics company's profits increase by 24.78%. In comparison, the freight forwarder's profits increase by 27.65%. Hence, the cooperation scheme provides increased profits for the two companies with different values according to the percentage of profit sharing for the two companies.

Optimization of Same Day Service Route Search at Last Mile Delivery stage in Cooperation between Logistics Company and Expeditionary Company

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521852&lokasi=lokal

Keadaan tidak hadir merupakan keadaan seseorang yang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan tidak memberikan kuasa atau menunjuk orang lain untuk mewakilinya. Atas keadaan yang demikian maka terjadi ketidakpastian hukum bagi dirinya sendiri dan pihak yang berkepentingan, karena keadaan tersebut tidak menghilangkan kedudukannya sebagai subjek hukum. Untuk itu, di dalam KUHPerdata terdapat ketentuan tentang penetapan seseorang dalam keadaan tidak hadir guna menunjuk wakilnya dalam mengurus segala urusannya termasuk juga harta benda orang tersebut, tepatnya dalam Buku Kesatu BAB XVIII tentang Keadaan Tak Hadir. Penulisan skripsi ini akan membahas tentang penerapan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam KUHPerdata untuk menentukan seseorang dalam keadaan tidak hadir pada suatu penetapan pengadilan dan akibatnya terhadap hak pengurusan harta bersama. Penulis menganalisis tiga penetapan yang menggunakan dasar hukum Pasal 467-470 KUHPerdata sebagai landasan untuk menentukan seseorang dalam keadaan tidak hadir atau mungkin telah meninggal dunia. Walaupun merujuk pada ketentuan yang sama, dalam praktiknya masing-masing Hakim memberikan pertimbangan hukum yang berbeda tentang jangka waktu dan panggilan umum yang merupakan syarat penetapan seseorang mungkin dalam keadaan telah meninggal dunia dalam Pasal 467-470 KUHPerdata. Untuk tiap-tiap penetapan, terdapat akibat yang berbeda dalam hal pengurusan harta bersama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis-normatif dengan jenis data berupa data sekunder yang didukung dengan data primer dengan metode pengumpulan melalui studi dokumen dan analisis data dengan metode kualitatif. Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa diperlukannya pengaturan lebih lanjut berkaitan dengan syarat-syarat untuk menetapkan seseorang dalam keadaan tidak hadir serta diperlukannya kecermatan serta ketelitian pengadilan untuk mengeluarkan penetapan keadaan tidak hadir seseorang.

Akibat Penetapan Keadaan Tidak Hadir (Afwezigheid) Terhadap Harta Bersama (Studi Penetapan: No 341/Pdt.P/2017/PN. Mlg, No 708/Pdt.P/2019/PN. Tng, dan No 150/Pdt.P/2021/PN. Bgr)

Non-appearance is a condition where a person’s existence is no longer known and this person did not authorize or choose another person to represent them.This condition gives legal uncertainty for him/herself and a third party, because the non-appearance condition does not eliminate his/her position as a legal subject. For that reason in KUHPerdata, there are provisions regarding the determination of someone’s absence and choosing another person to present his/her and also managing all his/her affairs including that person's property, to be precise in Book 1 of CHAPTER XVIII concerning Absence. This thesis will discuss the application of the non-appearance regulation in KUHPerdata and the legal consequences for the right to matrimonial assets. The author analyzes three determinations that use the legal basis of Article 467-470 KUHPerdata. Although referring to the same provisions, in practice each judge gives different legal considerations regarding the time period and the general summons, which are conditions for determining that someone may have died in Article 467-470 KUHPerdata.That determination also has different consequences in terms of managing matrimonial assets. This thesis uses the juridical-normative research methodology; the kind of data used is secondary data that is supported by primary data; the method of data collecting is document analysis; and the method of data analysis is qualitative. The results of this thesis indicate that further arrangements are needed relating to the conditions for determining someone’s absence and the need for accuracy and thoroughness for the court to issue the determination for someone’s absence.

The Legal Consequences of Determination of Non-Appearance Condition to Matrimonial Assets (Study of Determination: No 341/Pdt.P/2017/PN. Mlg, No 708/Pdt.P/2019/PN. Tng, and No 150/Pdt.P/2021/PN. Bgr)

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521851&lokasi=lokal

Pasar Modal merupakan salah satu sektor yang turut serta mendukung pertumbuhan perekonomian Indonesia, dan terus berkembang dengan cepat. Pasar Modal memiliki berbagai instrumen investasi di dalamnya, salah satunya adalah Reksa Dana. Dewasa ini, Reksa Dana mengalami peningkatan signifikan dalam jumlah nasabahnya. Hal ini dikarenakan Reksa Dana dinilai memiliki resiko yang tergolong rendah dan juga lebih mudah dipahami oleh investor yang tergolong awam, dibandingkan dengan instrumen-instrumen investasi lainnya di sektor Pasar Modal. Dalam prosesnya sebagai instrumen investasi, Reksa Dana pada akhirnya akan sampai ke tahap Pembubaran dan Likuidasi yang dalam hal ini dapat disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya merupakan Pembubaran dan Likuidasi yang diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Seluruh proses pengembalian dana kepada investor dalam tahapan Pembubaran dan Likuidasi sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya suatu sengketa. Sejumlah produk Reksa Dana yang dikeola oleh PT Minna Padi Aset Manajemen diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan Pembubaran dan Likuidasi, setelah ditemukan beberapa pelanggaran dalam kegiatan transaksi produk-produk Reksa Dana tersebut. Dalam proses Pembubaran dan Likuidasi tersebut, PT Minna Padi Aset Manajemen mengaku tidak sanggup untuk mencairkan dana yang proporsional kepada para Pemegang Unit Penyertaan, dan memberikan penawaran ganti rugi yang dinilai sangat merugikan Pemegang Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan tentunya meminta advokasi dari Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapatkan hak mereka, namun hingga saat ini seluruh upaya tersebut belum membuahkan hasil yang cukup untuk mengakhiri sengketa tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan sikap tegas yang lebih dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator dan pengawas yang berwenang dalam sektor Pasar Modal, untuk menjalankan visi dan misi perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan, terkhusus Pasar Modal. Selain itu, demikian dibutuhkan pula suatu regulasi khusus yang mengatur serta memfasilitasi penyelesaian sengketa secara khusus pada bidang Reksa Dana.

Perlindungan Pemegang Unit Penyertaan dalam Kasus Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana oleh Otoritas Jasa Keuangan (Studi Kasus PT Minna Padi Aset Manajemen)

The Capital Market is one of the sectors that supports the growth of the Indonesian economy, and continues to grow rapidly. The Capital Market has various investment instruments in it, one of which is Mutual Funds. Nowadays, Mutual Funds have experienced a significant increase in the number of customers. This is because Mutual Funds are considered to have relatively low risk and are also easier to understand by investors who are classified as laymen, compared to other investment instruments in the Capital Market sector. In its process as an investment instrument, Mutual Funds will eventually reach the Dissolution and Liquidation stage, which in this case can be caused by many factors. One of them is the Dissolution and Liquidation ordered by the Otoritas Jasa Keuangan. The entire process of returning funds to investors in the Dissolution and Liquidation stage has been regulated in the applicable laws and regulations in Indonesia, but it does not rule out the possibility of a dispute. Numerous Mutual Fund products managed by PT Minna Padi Aset Manajemen were ordered by the Otoritas Jasa Keuangan to carry out Dissolution and Liquidation, after several violations were found in the transaction activities of these Mutual Fund products. In the Dissolution and Liquidation process, PT Minna Padi Aset Manajemen admitted that it was unable to disburse proportional funds to the Unit Holders, and provided compensation offers that were considered very detrimental to the Unit Holders. The Unit Holders of course asked for advocacy from the Otoritas Jasa Keuangan to get their rights, but until now all these efforts have not produced sufficient results to end the dispute. Therefore, more assertiveness is needed from the Otoritas Jasa Keuangan as the authorized regulator and supervisor in the Capital Market sector, to carry out the vision and mission of consumer protection in the financial services sector, especially the Capital Market. In addition, there is also a need for a special regulation that regulates and facilitates dispute resolution specifically in the field of Mutual Funds in Indonesia.

Protection of Participation Unit Holders in Cases of Dissolution and Liquidation of Mutual Funds by Otoritas Jasa Keuangan (Case Study of PT Minna Padi Aset Manajemen)

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521850&lokasi=lokal

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dan menjelaskan bagaimana peraturan hukum hak atas pemulihan bagi perempuan yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual melalui skema Dana Bantuan Korban. Dana BantuanKorban merupakan sebuah bentuk kompensasi dari negara bagi korban tindak pidana kekerasan seksual apabila pelaku tidak dapat memberikan ganti rugi dalam bentuk restitusi. Restitusi atau ganti rugi dalam bentuk uang yang diberikan oleh pelaku kepadakorban merupakan sebuah upaya untuk memulihkan hak korban tetapi tak serta merta korban bisa dapatkan. Dengan menggunakan Feminist Legal Method yang melihat pada pengalaman perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual, maka penelitianini akan memakai empat putusan tindak pidana kekerasan seksual terkait restitusi. Penelitian ini juga memperlihatkan bagaimana korban perempuan sebagai korban seringkali semata-mata hanya dianggap sebagai saksi untuk mendakwa korban bukan sebagai korban dari perlakuan pelaku. Penelitian ini juga akan menganalisis bagaimana peran hukum di Indonesia terhadap pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual dan implikasi dari adanya Dana Bantuan Korban di Indonesia. Lebih lanjut,penelitian juga dilakukan dengan menelaah serangkaian peraturan perundang-undangan dan wawancara dengan para narasumber terkait Dana Bantuan Korban untuk memperoleh data-data. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan skema Dana Bantuan Korban yang sejalan dengan Feminist Legal Theory sebagai hasil perjuangan hak perempuan danreformasi hukum bagi perempuan. Oleh sebab itu, dengan adanya Dana Bantuan Korban diharapkan dapat membantu para korban perempuan yang seringkali tidak bisa mendapatkan hak atas pemulihan.

Urgensi Dana Bantuan Korban bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

This research was conducted with the aim of providing an understanding of and explaining how the law regulates the right to recovery for women who are victims of crimes of sexual violence through the Victim Trust Fund scheme. The Victim Trust Fundis a form of compensation from the state for victims of crimes of sexual violence if the perpetrators are unable to provide compensation in the form of restitution. Restitution or compensation in the form of money given by the perpetrator to the victim is an attempt to restore the victim's rights, but the victim does not necessarily get it. By using the feminist legal method, which looks at the experiences of women as victims of sexual violence, this research will use four decisions for sexual violence crimes related to restitution. This research also shows how female victims are often only seen as witnesses to indict victims, not as victims of the perpetrator's treatment. This research will also analyze the role of the law in Indonesia in fulfilling the rights of victims of sexual violence and the implications of the existence of a Victim Trust Fund in Indonesia. Furthermore, research was also carried out by examining a series of laws and regulations and conducting interviews with sources related to The Victim Trust Fund to obtain data. In addition, thisresearch also shows that The Victim Trust Fund scheme is in line with feminist legal theory as a result of the struggle for women's rights and legal reforms for women. Therefore, with the existence of The Victim Trust Fund, it is hoped that it can help female victims, who often unable get their right to recovery.

The Urgency of Victim Trust Fund for Sexual Violence Victims

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521848&lokasi=lokal

Sistem yang digunakan dalam pendistribusian barang dan/ atau jasa mulai dari kebutuhan primer, sekunder, hingga tersier sudah sangat amat banyak, salah satunya ialah sistem penggabungan (bundling). Penggunaan sistem penjualan bundling sudah tidak jarang ditemui dalam masyarakat, sehingga diperlukan pengaturan yang lebih khusus atau spesifik apabila hendak menerapkan sistem tersebut. Namun dikarenakan belum terdapat peraturan khusus tersebut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengatasi permasalahan yang ada. Tujuannya agar hak dan kewajiban yang tertera pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen dari pihak konsumen maupun pelaku usaha tidak saling dilanggar ataupun melanggar. Serta perilaku konsumen juga tidak menyimpang dan selaras dengan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Antimonopoli. Oleh karena itu, penulis akan menjelaskan mengenai bagaimana UU Perlindungan Konsumen dapat melindungi konsumen dalam kasus pembelian produk minyak goreng dengan sistem bundling dan legalitas dari penerapan sistem bundling apabila ditinjau dari UU Antimonopoli. Metode penelitian yang digunakan oleh Penulis dalam penulisan ialah yuridis normatif, menganalisis daftar pustaka ataupun data sekunder. Melalui penelitian, dapat diketahui bahwa tidak semua sistem bundling dilarang penerapannya hanya tipe pure bundling yang tidak diperbolehkan karena merugikan konsumen.

Pelindungan Konsumen Terhadap Sistem Bundling dalam Pembelian Produk Minyak Goreng Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

There are many systems used in the distribution of goods and/or services starting from primary, secondary, to tertiary needs, one of which is the bundling system. The use of the bundling sales system is not uncommon in the community, so more specific or specific arrangements are needed if you want to implement this system. However, because there is no specific regulation yet, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition can be used as a reference in overcoming existing problems. The goal is that the rights and obligations contained in the Consumer Protection Act on the part of consumers and business actors are not violated or mutually violated. As well as consumer behavior does not deviate and is in line with the provisions in the Antimonopoly Law. Therefore, the author will explain how the Consumer Protection Law can protect consumers in cases of purchasing cooking oil products using the bundling system and the legality of implementing the bundling system when viewed from the Antimonopoly Law. The research method used by the author in writing is normative juridical, analyzing bibliography or secondary data. Through research, it can be seen that not all bundling systems are prohibited from being implemented, only the pure bundling type is not allowed because it is detrimental to consumers.

Consumer Protection Against the Bundling Sales System in Purchasing Cooking Oil Products Judging from Consumer Protection Law and Business Competition Law

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521846&lokasi=lokal

Kota Bogor merupakan salah satu kota penyangga di Jabodetabek yang mengalami pertumbuhan penduduk dan perkembangan perkotaan yang pesat. Hal ini dapat menyebabkan perubahan tutupan lahan sehingga terjadi perluasan wilayah terbangun. Tutupan lahan terbangun atau tutupan permukaan kedap air akan menyebabkan suhu permukaan daratan di suatu wilayah lebih tinggi dan berpotensi mengalami Urban Heat Island. Penelitian ini bertujuan menganalisis distribusi spasial suhu permukaan daratan, tutupan lahan, emisi karbon monoksida, dan fenomena UHI, serta menganalisis hubungan fenomena UHI dengan tutupan lahan dan emisi karbon monoksida di Kota Bogor. Tutupan lahan dan fenomena Urban Heat Island diamati menggunakan data citra Landsat 8 OLI/TIRS tahun 2018 dan 2021. Sedangkan titik emisi karbon monoksida diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor. Data tersebut dianalisis secara spasial untuk mengetahui distribusi fenomena UHI dan kaitannya dengan tutupan lahan dan emisi karbon monoksida. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam periode waktu 2018 ke 2021, distribusi spasial suhu mengikuti tutupan lahan dan tidak mengikuti emisi karbon monoksida di mana tutupan lahan terbangun memiliki suhu yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelas tutupan lahan yang lain. Distribusi spasial fenomena UHI dari 2018 ke 2021 mengikuti tutupan lahan terbangun dan tidak mengikuti sebaran emisi karbon monoksida. Berdasarkan analisis hubungan pada data tahun 2018 dan 2021 menunjukkan bahwa suhu akan meningkat dan berpotensi mengalami Urban Heat Island apabila tutupan lahannya berupa lahan terbangun. Sedangkan untuk wilayah yang bervegetasi cenderung memiliki suhu permukaan daratan yang rendah. Untuk emisi karbon monoksida, suatu wilayah akan memiliki suhu yang tinggi dan berpotensi mengalami Urban Heat Island apabila terjadi peningkatan emisi karbon monoksida terutama di tutupan lahan terbangun.

Kajian Spasial Fenomena Urban Heat Island dan Kaitannya dengan Tutupan Lahan serta Emisi Karbon Monoksida di Kota Bogor

Bogor City is one of the buffer cities in Jabodetabek which is experiencing rapid population growth and urban development. This can cause changes in land cover resulting in an expansion of the built-up area. Built-up land cover or impervious surface has higher land surface temperatures and has the potential to cause an Urban Heat Island. This study aims to analyze the spatial distribution of land surface temperature, land cover, carbon monoxide emissions, and the UHI phenomenon, and to analyze the relationship between the UHI phenomenon and land cover and carbon monoxide emissions in Bogor City. Land cover and the Urban Heat Island phenomenon were observed using Landsat 8 OLI/TIRS image data for 2018 and 2021. Meanwhile, the carbon monoxide emission point was obtained from the Bogor City Environment Agency. The data was analyzed spatially to determine the distribution of the UHI phenomenon and its relation to land cover and carbon monoxide emissions. The results show that in the time period 2018 to 2021, the spatial temperature distribution follows land cover and does not follow carbon monoxide emissions where built-up land cover has a higher temperature compared to other land cover classes. The spatial distribution of the UHI phenomenon from 2018 to 2021 follows the built-up land cover and does not follow the distribution of carbon monoxide emissions. Based on the relationship analysis on the data for 2018 and 2021, it shows that temperatures will increase and there is a potential for an Urban Heat Island if the land cover is built-up land. Meanwhile, vegetated areas tend to have low land surface temperatures. For carbon monoxide emissions, an area will have high temperatures and has the potential to cause an Urban Heat Island if there is an increase in carbon monoxide emissions, especially in built-up area.

Spatial Study of Urban Heat Island Phenomena and Its Relation to Land Cover and Carbon Monoxide Emissions in Bogor City

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521842&lokasi=lokal

Paylater merupakan layanan pembayaran yang disedikan oleh pelaku usaha jasa keuangan untuk memenuhi keperluan konsumsi konsumen atas barang yang dibelinya dari e-commerce. Layanan Paylater memiliki persyaratan yang lebih mudah ketimbang kartu kredit perbankan. Persyaratan yang mudah berisiko pada kerugian terhadap masyarakat selaku pengguna layanan Paylater, salah satunya berupa pembobolan layanan Paylater. Penanganan kasus pembobolan pada layanan Paylater oleh pelaku usaha jasa keuangan tidak selalu berjalan dengan maksimal. Tujuan dari penelitian ini menganalisis bentuk respon yang seharusnya dilakukan oleh pelaku usaha jasa keuangan terhadap laporan terhadap kasus pembobolan layanan Paylater milik konsumen. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bentuk penelitian yuridis-normatif dengan didukung oleh data sekunder berupa hasil penelusuran studi kepustakaan atau literatur dan pendekatan metode kualitatif berupa observasi suatu fenomena dengan hasil penelitian yang deskriptif analitis dan preskriptif. Hasil penelitian ini mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan mengupayakan dua hak konsumen saat menangani kasus pembobolan yaitu hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dan hak konsumen untuk didengar pendapatnya mengenai barang dan/atau jasa yang digunakan. Pelaku usaha jasa keuangan bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan terkait layanan penanganan pengaduan, serta memperkuat sistem elektronik. Tanggung jawab pelaku usaha jasa keuangan merujuk pada peraturan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, POJK Nomor 18/ POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, POJK Nomor 35 /POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, dan POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

Implementasi Pelindungan Hak Konsumen Oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan Terhadap Transaksi Pay Later Ditinjau Dari Hukum Pelindungan Konsumen Indonesia

Paylater is a payment service provided by financial service businesses to meet consumers' consumption needs for goods they buy from e-commerce. Paylater services have easier requirements than bank credit cards. Easy requirements risk harm to the community as users of Paylater services, one of which is in the form of Paylater service breaches. The handling of cases of break-ins in Paylater services by financial service businesses does not always run optimally. The aim of this study is to analyze the response that should be made by financial service businesses to reports on consumer Paylater service breaches. This research was carried out using a juridical-normative research form supported by secondary data in the form of results of library research or literature searches and a qualitative method approach in the form of observation of a phenomenon with descriptive analytical and prescriptive research results. The results of this study oblige financial service businesses to seek two consumer rights when handling fraud cases, namely the right to comfort, security, and safety in consuming goods and/or services and the consumer's right to have their opinion heard regarding the goods and/or services used. Financial services businesses are responsible for evaluating and improving policies related to complaint handling services, as well as strengthening electronic systems. The responsibilities of financial service businesses refer to the regulations of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, POJK Number 18/POJK.07/2018 concerning Consumer Complaint Services in the Financial Services Sector, POJK Number 35/POJK.05/2018 concerning Conducting Business of Financing Companies, and POJK Number 6/POJK.07/2022 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector.

Implementation of Consumer Rights Protection By Financial Service Business Enterprises on Paylater Transactions in View From Indonesian Consumer Protection Laws

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521841&lokasi=lokal

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak besar pada berbagai sektor, termasuk industri penerbangan. Pembatalan penerbangan oleh maskapai penerbangan sebagai tindakan pengamanan kesehatan telah menjadi suatu kewajiban. Biarpun demikian, pembatalan ini seringkali berdampak pada konsumen yang telah membeli tiket pesawat. Salah satu bentuk pengembalian dana yang ditawarkan oleh maskapai penerbangan adalah voucer kredit dengan batas waktu tertentu. Hal ini menimbulkan masalah bagi konsumen yang menginginkan pengembalian dana secara penuh dan berbentuk tunai. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis perlindungankonsumen terhadap pengembalian dana berupa voucer kredit atas pembatalan sepihak maskapai akibat pandemic Covid-19 dengan mempertimbangkan larangan penerbangan akibat mudik yang diatur dalam Peraturan Kementerian Perhubungan No. 25 Tahun 2020. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, skripsi ini akan meninjau ketentuan hukum mengenai pengembalian dana maskapai berupa voucer kredit,hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, kebijakan larangan penerbangan, dan tanggung jawab pelaku usaha atas tidak terpenuhinya asas perlindungan konsumen akibat pengembalian dana berupa voucer kredit yang ditinjau berdasarkan UUPerlindungan Konsumen dan Hukum Perjanjian. Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa Pelaku usaha yaitu pihak maskapai pada dasarnya telah memberikan kompensasi atas pembatalan penerbangan akibat Covid-19 sesuai dengan UUPK namun pengembalian dana tiket berupa voucer kredit tidak sesuai dengan asas kepastian hukum dan asas keadilan dalam pelindungan konsumen. Pemberian voucer tiket sebagai bentukkompensasi atas pembatalan penerbangan akibat larangan operasional penerbangan maskapai tidak diatur secara khusus dalam perundang-undangan Indonesia. Namun, dengan pemberlakuan Permenhub 25/2020 memberikan opsi bagi maskapai untukmemberikan kompensasi dalam bentuk voucer kredit.

Pelindungan Konsumen Terhadap Pengembalian Dana Berupa Voucer Kredit Atas Pembatalan Sepihak Maskapai Akibat Pandemi COVID-19

The Covid-19 Pandemic has an impact on various sectors, including the aviation industry. Airlines cancel flights as an act of health security, which has become an obligation. However, these cancellations often negatively impact consumers who have already bought plane tickets. One form of refund offered by airlines is a credit voucher with a certain time limit. This causes problems for consumers who want a full cash refund This research aims to analyze consumer protection for refunds in the form voucher for unilateral airline cancellations due to the Covid-19 pandemic. It will consider the prohibition of flights due to homecoming, which is regulated by the Ministry of Transportation's Regulation No. 25 of 2020. Using the Normative-Normative Research Methods, this thesis will review legal provisions regarding refunds in the form of credit vouchers, legal relations between businesses and consumers, aviation prohibition policies, and the responsibility of businesses to fulfill the principle of consumerprotection. Refunds in the form of credit vouchers will be reviewed based on the Consumer Protection Act and Agreement Law. The results of this study show that airlines have provided compensation for flight cancellations due to Covid-19 in accordance with the UUPK. However, returning tickets in the form of a credit voucher does not adhere to the principles of legal certainty and justice in consumer protection. The provision of ticket vouchers as a form of compensation for flight cancellations due to the airline's operational ban is not specifically regulated in Indonesian laws. Nonetheless, the enactment of Permenhub 25/2020 provides airlines with options to provide compensation in the form of credit vouchers.

Consumer Protection Against Refunds in the Form of Credit Vouchers for Unilateral Airline Cancellations Due to the COVID-19 Pandemic

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521839&lokasi=lokal

Siswa yang berada di tingkat akhir sebuah jenjang, seperti siswa kelas 12 SMA, memiliki kecenderungan stres akademik yang tinggi. Hal ini disebabkan karena siswa di tingkat akhir menerima frekuensi ujian lebih tinggi dan mencemaskan masa depan yang jauh lebih dekat, sehingga permasalahan stres akademik menjadi permasalahan penelitian. Di samping permasalahan tersebut, peneliti menemukanmanfaat mindfulness untuk para siswa, seperti membantu meningkatkan resiliensi dan membantu regulasi emosi, sehingga peneliti juga ingin mencari tahu cara untuk membantu para siswa memiliki kondisi mindfulness. Expressive writingadalah cara untuk menurunkan stres akademik dan berpeluang menciptakan kondisi mindfulness. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh expressive writing terhadap stres akademik dan mindfulness pada siswa kelas 12 SMA. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan tipe pre-experimental design berjenis one-group pre-test post-test design serta dilaksanakan secara luring. Pengambilan data penelitian menggunakan kuesioner dari alat ukur Educational Stress Scale for Adolescents (ESSA) dan Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ). Total partisipan adalah 27 siswa kelas 12 SMA yang berumur 17 dan 18 tahun (M = 17.22). Hasil penelitian menunjukkan terdapatpengaruh expressive writing terhadap penurunan stres akademik (t(26) = 7.26, p < 0.05) dan tidak berpengaruh pada kenaikan mindfulness.

Pengaruh Intervensi Expressive Writing terhadap Stres Akademik dan Mindfulness pada Siswa Kelas 12 SMA

Students who are in the final year of a level, such as 12th grade high school students, have a tendency to be high academic stress. This is because students in their final year receive higher frequency of exams and worried about a much closer future, so the academic stress is the research problem. In addition to these research problem, researcher found the benefit mindfulness for tudents, such as helping increase resilience, helping emotion regulation, so researcher want tolooking for the way for helping student have a state of mindfulness. Expressive writing is a way to reduce academic stress and have the opportunity to create a state of mindfulness. This study aimed to look at the effect of expressive writing on academic stress and mindfulness in grade 12th high school students. This research is a quantitative research with a type of pre-experimental design type one-group pre-test post-test design and carried out offline. Research data collection using questionnaires from Educational Stress Scale for Adolescents (ESSA) and Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ) measuring instruments. The total participants were 27 grade 12th high school students aged 17 and 18 years (M = 17.22). The results showed that there was an effect of expressive writing on reducing academic stress (t (26) = 7.26, p < 0.05) and no effect on increasing mindfulness.

The effect of Expressive Writing Intervention to Academic Stress and Mindfulness in Grade 12th High School Student

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521832&lokasi=lokal

Begitu besarnya potensi kehutanan di Indonesia dibarengi dengan pengelolaan sumber daya hutan yang juga tidak mudah. Konflik-konflik yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta, tidak jarang terjadi saat melakukan pengelolaan sumber daya kehutanan. Pemerintah kemudian secara terkhusus mencanangkan program pengukuhan kawasan hutan untuk dapat memberikan kepastian hukum bagi wilayah hutan di Indonesia melalui Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan. Melalui pengukuhan kawasan hutan diharapkan dapat mengurangi konflik-konflik kehutanan yang sering terjadi dan dapat memberikan sebuah kepastian hukum. Saat konflik kehutanan terjadi, pihak yang bersengketa memiliki dua pilihan, yaitu menyelesaikannya melalui pengadilan atau diluar pengadilan. Jalur diluar pengadilan biasa ditempuh dengan langkah-langkah seperti mediasi atau dialog antar pihak yang bersengketa. Sementara jika diselesaikan melalui pengadilan, maka para pihak harus menyampaikan argumen dan pembuktian masing-masing di hadapan hakim sebagai pengambil keputusan. Namun melalui mekanisme pengadilan sekalipun tetap dapat ditemui kekurangan-kekurangan yang bisa berasal dari regulasi tata kelola hutan yang memang kurang jelas ataupun karena pengetahuan hakim yang kurang mumpuni atas situasi tata kelola hutan di lapangan. Untuk mengatasi konflik-konflik kehutanan dan memberikan kepastian hukum, pengukuhan kawasan hutan perlu segera diselesaikan, serta perangkat hukum yang ada seperti hakim perlu diberikan pengetahuan lebih terkait tata kelola hutan di Indonesia.

Pengukuhan Kawasan Hutan: Pencegahan Konflik Status Hutan di Indonesia

The huge potential for forestry in Indonesia is accompanied by the management of forest resources which is also not easy. Conflicts involving the government, communities and the private sector often occur when managing forestry resources. The government then specifically launched a forest area gazettement program to be able to provide legal certainty for forest areas in Indonesia through the Regulation of the Minister of Forestry of the Republic of Indonesia Number P.44/Menhut-II/2012 concerning Forest Area Confirmation. Through the establishment of forest areas, it is hoped that it can reduce forestry conflicts that often occur and can provide legal certainty. When a forestry conflict occurs, the disputing parties have two choices, namely resolving it through the courts or outside the courts. Paths outside the court are usually taken by steps such as mediation or dialogue between disputing parties. Meanwhile, if it is resolved through the court, then the parties must present their respective arguments and evidence before the judge as the decision maker. However, even through the court mechanism, deficiencies can still be found which could stem from unclear regulations on forest governance or due to the judge's inadequate knowledge of the forest governance situation in the field. In order to resolve forestry conflicts and provide legal certainty, the gazettement of forest areas needs to be resolved immediately, as well as existing legal instruments such as judges need to be given more knowledge regarding forest governance in Indonesia.

Forest Area Gazettement: Prevention of Forest Status Conflicts in Indonesia

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521830&lokasi=lokal

Tindakan greenwashing merupakan salah satu bentuk dari strategi pemasaran oleh pelaku usaha yang dianggap menyesatkan konsumen. Namun demikian, praktik yang menyesatkan ini sayangnya belum menjadi isu yang cukup diperhatikan di Indonesia, baik oleh masyarakat selaku konsumen itu sendiri, maupun oleh penegak hukum. Padahal tindakan menyesatkan ini berpotensi untuk melanggar hak-hak konsumen sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam melakukan analisa, Penulis menggunakan penelitian deskriptif-analitis, yakni dengan memberikan pemaparan secara rinci terkait dengan tindakan greenwashing dan menghubungkannya dengan peran hukum perlindungan konsumen Indonesia dalam rangka mencegah tindakan tersebut. Penulis mencoba untuk mencari tahu apakah tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan turut memberikan contoh kasus di Indonesia yang terindikasi sebagai perbuatan greenwashing. Selain itu, Penulis juga melakukan komparasi dengan negara Amerika Serikat, Inggris, dan Australia dalam mengatur dan menangani tindakan ini, mengingat bahwa terdapat beberapa kasus greenwashing yang telah terjadi dan/atau ditangani di ketiga negara tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Penulis, tindakan greenwashing dapat dikategorikan sebagai pelanggaran dalam hukum perlindungan konsumen, namun dalam praktiknya peraturan-peraturan tersebut belum berperan dalam mencegah atau menanggulangi tindakan greenwashing, terlebih pembahasan mengenai tindakan ini secara umum juga belum awam di Indonesia. Adapun berkaitan dengan apa yang terjadi di Amerika Serikat, Inggris, dan Australia, ketiga negara tersebut pada dasarnya lebih unggul dalam menangani tindakan greenwashing. Hal ini berangkat dari fakta bahwa masing-masing dari mereka telah mengintegrasikan hukum perlindungan konsumen mereka dengan aspek-aspek lingkungan, serta keaktifan dari otoritas perlindungan konsumen dalam melakukan investigasi dan penuntutan terhadap para aktor yang terindikasi melakukan tindakan tersebut. Demikian menimbulkan urgensi untuk melakukan pembaharuan terhadap Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang secara langsung mengintegrasikan hak-hak konsumen dengan aspek lingkungan seperti halnya yang diterapkan oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Australia.

Peran Peraturan Perlindungan Konsumen dalam Mencegah Tindakan Greenwashing oleh Pelaku Usaha dan Perbandingannya dengan Negara Lain

Greenwashing is a form of marketing strategy by business actors that are considered to mislead consumers. However, unfortunately, this misleading practice has not become an issue that is sufficiently addressed in Indonesia, both by the public as consumers, or by law enforcers. In fact, this misleading action has the potential to violate consumer rights as stated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. In conducting the analysis, the author uses descriptive-analytical research, namely by providing a detailed explanation related to greenwashing and linking it to the role of Indonesian consumer protection law in order to prevent this action. The author tries to find out whether this action can be categorized as a violation contained in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, by also providing examples of cases in Indonesia which are indicated as greenwashing actions. In addition, the author also makes comparisons with the United States, UK and Australia in regulating and handling this action, bearing in mind that there have been several cases of greenwashing that have occurred and/or been handled in these three countries. Based on the results of research conducted by the author, greenwashing actions can be categorized as a violation of consumer protection law, but in practice these regulations have not played a role in preventing or tackling greenwashing actions, moreover the discussion regarding this action in general is also not common in Indonesia. As for what happened in the United States, UK and Australia, these three countries are basically superior in dealing with greenwashing. This stems from the fact that each of them has integrated their consumer protection laws with environmental aspects, as well as the activeness of the consumer protection authorities in conducting investigations and prosecutions of actors who are indicated to have committed these actions. This creates an urgency to renew Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection which directly integrates consumer rights with environmental aspects as implemented by the United States, UK and Australia.

The Role of Consumer Protection Law in Preventing Greenwashing Actions by Business Actors and Its Comparisons with Other Countries

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521827&lokasi=lokal

Berakhirnya hubungan hukum antara pekerja dengan perusahaan sewaktu-waktu dapat terjadi karena adanya pemutusan hubungan kerja (PHK). PHK merupakan pengakhiran hubungan kerja yang disebabkan oleh suatu hal tertentu dan berdampak pada berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan. Namun, PHK sendiri banyak menimbulkan ketidakadilan, khususnya bagi pekerja outsourcing (alih daya) yang memiliki ketidakjelasan hubungan kerja. Terlebih lagi dengan berlakunya UU No. 6 Tahun 2023 tentang Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undangundang Jo. PP No. 35 Tahun 2021 yang mengandung banyak perubahan dan kontroversi terkait alih daya dan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Skripsi ini menganalisis tentang pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan outsourcing pada Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 264/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst. yang berfokus pada permasalahan bagaimana hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan outsourcing serta penerapan pemutusan hubungan kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan undang-undang dan kasus, kemudian alat pengumpulan data menggunakan studi dokumen. Bahwa hasil dari penelitian ini adalah karena terjadi penyimpangandalam PKWT, sehingga menyebabkan hubungan kerja berubah menjadi PKWTT serta penerapan PHK yang dilakukan oleh perusahaan outsourcing terhadap pekerja dalam analisis putusan ini terjadi sejak tanggal 31 Juli 2020. Dengan demikian Untuk menghindari kesalahan dan ketidakpastian hukum maka diperlukan diperlukan kegiatan sosialisasi terhadap implementasi peraturan perundang-undangan terkait PKWT, PHK, dan hubungan kerja kepada berbagai perusahaan outsourcing dan pekerja atau buruh outsourcing.

Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Perusahaan Outsourcing (Analisis Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 264/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.)

Termination of the legal relationship between workers and companies can occur at any time due to termination of employment (PHK). Termination of employment is the termination of an employment relationship caused by a particular matter. It impacts the end of the rights and obligations between workers and companies. However, layoffscause many injustices, especially for outsourced workers with unclear work relations. Moreover, the enactment of UU No. 6 of 2023 concerning Perpu No. 2 of 2022 concerning Job Creation to become Law and PP No. 35 of 2021 contains many changes and controversies related to outsourcing and specific time work agreements (PKWT). This thesis analyzes the termination of employment by an outsourcing company in the Decision of the Industrial Relations Court of the Central Jakarta District Court No.264/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst. Which focuses on the problem of working relations between workers and outsourcing companies and the application of termination of employment. The research method used is juridical-normative research with a law andcase approach, then the data collection tool uses a document study. Whereas the results of this study are due to irregularities in the PKWT, causing the employment relationship to change to PKWTT, and the application of layoffs carried out by outsourcingcompanies against workers in the analysis of this decision has occurred since July 31, 2020. Thus, to avoid mistakes and legal uncertainty, socialization activities are necessary regarding implementing laws and regulations related to PKWT, layoffs, and employment relations to various outsourcing companies and outsourced workers or workers.

Termination Of Employment By The Outsourcing Company (Analysis Of Industrial Relations Court Decision At Central Jakarta State Court No. 264/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.)

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521826&lokasi=lokal

Penggunaan container pada arsitektur microservice merupakan sebuah pendekatan yang dapat digunakan untuk mempermudah proses delivery sistem. Container dalam sistem pun lebih mudah diatur dengan Kubernetes sehingga sistem dapat berjalan secaraseamless. Hal tersebut memungkinkan deployment sistem yang cepat dan portable. Salah satu strategi deployment yang dapat digunakan untuk men-deploy sistem yang menggunakan container pada arsitektur microservice adalah canary deployment, dimana sebagian traffic diarahkan ke sekelompok kecil pengguna terlebih dahulu untuk menguji aplikasi di production. Pada dasarnya, canary deployment dapat dilakukan secara native dengan Kubernetes, namun cara ini masih memiliki masalah, yaitu traffic distribution dan replica deployment yang tidak independen. Salah satu solusi yang dapat dilakukanuntuk memecahkan masalah tersebut adalah dengan menggunakan service mesh. Hal ini dikarenakan service mesh memiliki fitur traffic management yang dapat melakukan intelligent routing untuk melakukan canary deployment. Isu independensi ini memengaruhi proses deployment dan kebutuhan bisnis, dimana dengan menggunakan service mesh, jumlah replika pods yang digunakan untuk men-deploy aplikasi tidakberubah bagaimanapun aturan traffic routing-nya. Hal ini berbeda dengan sistem yang tidak menggunakan service mesh, dimana jumlah replika pods-nya berubah-ubah menyesuaikan aturan traffic routing yang telah ditentukan. Tanpa service mesh, rasio replika pods perlu diatur secara manual dengan konfigurasi yang redundan. Di sisi lain, konfigurasi sistem dengan service mesh mudah diatur dengan memanfaatkan fitur-fitur yang disediakan oleh service mesh itu sendiri, khususnya fitur traffic management. Selain itu, penggunaan service mesh dalam proses canary deployment pada aplikasiberbasis Kubernetes juga dapat membuat proses deployment menjadi lebih efisien dalam jumlah resource (pods).

Analisis Implikasi Penggunaan Service Mesh terhadap Canary Deployment untuk Aplikasi Berbasis Kubernetes

The use of containers in the microservice architecture is an approach that can be used tosimplify the system delivery process. Containers in the system are also easier to manage with Kubernetes so that the system can run seamlessly. This allows for fast and portable system deployment. One deployment strategy that can be used to deploy systems that use containers on a microservices architecture is canary deployment, where some traffic is directed to a small group of users first to test the application in production. Basically, canary deployment can be done with Kubernetes natively, but this method still hasproblems, namely traffic distribution and replica deployment which are not independent. One solution that can be done to solve this problem is to use a service mesh. This is because the service mesh has a traffic management feature that can perform intelligent routing to perform canary deployments. This independence issue affects the deploymentprocess and business needs, where by using a service mesh, the number of replica pods used to deploy applications does not change regardless of the traffic routing rules. This is different from a system that does not use a service mesh, where the number of replica pods varies according to predetermined traffic routing rules. Without a service mesh, the ratio of pod replicas needs to be set manually with redundant configurations. On theother hand, system configuration with service mesh is easy to manage by utilizing the features provided by the service mesh itself, especially the traffic management feature. In addition, the use of service mesh in the canary deployment process forKubernetes-based applications can also make the deployment process more efficient in terms of the number of resources (pods).

Implications of Service Mesh Usage on Canary Deployments for Kubernetes-Based Applications: An Empirical Analysis

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521821&lokasi=lokal

Fear of Missing Out (FoMO) dapat dijelaskan sebagai ketakutan akan kehilangan momenberharga individu maupun kelompok lain di mana individu tersebut tidak bisa hadir didalamnya. Selain itu seorang individu yang memiliki tingkat FoMO yang tinggi akan memilikikeinginan untuk tetap terhubung ke sesuatu yang melibatkan teknologi digital sebagaimedianya. FoMO berkaitan juga dengan tingkat sosialitas dalam hal kecemburuan sosial danpengucilan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel yangmenjelaskan kecanduan media sosial dan keterkaitannya dengan Fear of Missing Out (FoMO)pada Mahasiswa Universitas Indonesia. Variabel yang di duga signifikan menjelaskankecanduan media sosial adalah variabel neurotisme, pola asuh orang tua, kondisi pernikahanorang tua, jenis kelamin, dan kepuasan terhadap hidup. Sedangkan variabel kecanduan mediasosial diduga dapat menjelaskan variabel Fear of Missing Out (FoMO). Penelitian inimenggunakan metode Partial Least Square (PLS) dan Classification and Regression Tree(CRT). Data yang digunakan adalah data primer yaitu sebanyak 1027 mahasiswa UniversitasIndonesia angkatan 2018, 2019, 2020 dan 2021 yang aktif pada tahun akademik 2021/2022semester genap. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposivesampling. Hasil dari penelitian ini adalah variabel neurotisme, pola asuh orang tua, statuspernikahan orang tua, jenis kelamin, dan kepuasan terhadap hidup berpengaruh secarasignifikan terhadap variabel kecanduan media sosial. Variabel kecanduan media sosial jugaberpengaruh secara signifikan terhadap variabel Fear of Missing Out (FoMO). Profilmahasiswa yang mengalami Fear of Missing Out (FoMO) yang tergolong tinggi adalahmahasiswa dengan tingkat kecanduan media sosial yang tinggi, mendapatkan pola asuh yangcenderung tidak ideal, serta tingkat neurotismenya yang tinggi.

Analisis Variabel-Variabel yang Menjelaskan Kecanduan Media Sosial dan Keterkaitannya dengan Fear of Missing Out (FoMO) pada Mahasiswa Universitas Indonesia

Fear of Missing Out (FoMO) can be explained as the fear of losing precious moments ofindividuals or other groups in which the individual cannot be present. In addition, an individualwho has a high level of FoMO will have a desire to stay connected to something that involvesdigital technology as a medium. FoMO is also related to the level of sociality in terms of socialjealousy and social exclusion. This study aims to determine the variables that explain socialmedia addiction and its relationship to Fear of Missing Out (FoMO) in Universitas Indonesiastudents. The variables that were suspected to be significant in explaining social mediaaddiction were neuroticism, parenting styles, parental marital conditions, gender, and lifesatisfaction. The variable of social media addiction is thought to be able to explain the Fear ofMissing Out (FoMO) variable. This research uses Partial Least Square (PLS) and Classificationand Regression Tree (CRT) methods. This study uses primary data, which is as many as 1027students of Universitas Indonesia batch 2018, 2019, 2020, and 2021 who are active in the evensemester 2021/2022 academic year. Sample was taken using purposive sampling technique.The results of this study are the variables of neuroticism, parenting styles, parental maritalstatus, gender, and life satisfaction statistically significant effect the social media addictionvariable. The social media addiction variable also statistically significant effect the Fear ofMissing Out (FoMO) variable. The profile of students who experience high Fear of MissingOut (FoMO) are students with a high level of social media addiction, tend to have non-idealparenting styles, and have high levels of neuroticism.

Analysis of Social Media Addiction Variables and its Relation to Fear of Missing Out (FoMO) at Students of Universitas Indonesia

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521820&lokasi=lokal

Ibu kota memainkan peran yang penting bagi sebuah negara dalam hal penyelenggaraan pemerintahan karena meningkatkan efektivitas yang lebih tinggi dengan dipusatkannya segala urusan pemerintahan dalam satu wilayah. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah dalam rangka mengoptimalkan kembali peran ibu kota negara adalah dengan memindahkan wilayahnya ke Kalimantan Timur yang diberi nama Ibu Kota Nusantaraberdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Kelembagaan Otorita Ibu Kota Nusantara didasarkan pada Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 sebagai suatu pemerintahan daerah yang diberi kekhususan untuk menyelenggarakan ibu kota negara. Penyelenggaraan daerah khusus ibu kota negara oleh Ibu Kota Nusantara disertai dengan pembentukan peraturan yang harus sejalan dengan pembentukanperaturan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan untuk mengaji pembentukan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dengan mencari tahu bagaimana kedudukan, fungsi, hingga materi muatan yang dikandung dalam peraturan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan dan bahanhukum sekunder yakni karya ilmiah. Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan pemerintahan daerah khusus ibu kota negara berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Ibu Kota Negara, sehingga pada dasarnya Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan pemerintahan daerah yang memiliki kekhususan. Terdapat kerancuan dalam kelembagaan Otorita Ibu Kota Nusantara karena mengandung unsur kelembagaan pemerintahan daerah dan kelembagaan badan otorita secara bersamaan, sementara keduanya sangat berbeda satu sama lain. Kedudukan, fungsi, dan materi muatan bagi Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara perlu diperjelan namun dapat disamakan dengan Peraturan Daerah apabila kelembagaannya juga diperbaiki. Pengaturan mengenai pembentukan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara perlu dibentuk lebih spesifik dan mendalam ke depannya.

Kedudukan, Fungsi, dan Materi Muatan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara

The capital city plays an essential role in a country in governance because it increases effectiveness by centralizing all government affairs in one region. One of the efforts made by the Government to re-optimize the role of the national capital is to move its territory to East Kalimantan, which is named Ibu Kota Nusantara based on Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital. The institution of the Ibu Kota Nusantara Authority is based on Article 18B paragraph (1) of the 1945 Constitution as a regional government that is given the specificity of administering the national capital. The administration of a particular area for the national capital by Ibu Kota Nusantara is accompanied by the formation of regulations that must align with the formation of statutory regulations. This research was conducted to examine the formation of the Regulation of the Head of theIbu Kota Nusantara Authority by finding out how the position, function, and content are contained in the regulation. The research method used in this paper is normative juridical using primary legal materials, namely laws and regulations, and secondary legal materials, namely scientific works. Ibu Kota Nusantara Authority is a regional government specifically for the state capital based on Article 1 point 8 of the State Capital Law, so Ibu Kota Nusantara Authority is a regional government with specificity. There needs to be clarity about the institution of the Ibu Kota Nusantara Authority because it contains elements of regional government institutions and institutional authorities simultaneously. At the same time, both are very different from one another. The position,functions, and contents of the Regulation of the Head of the Ibu Kota Nusantara Authority need to be clarified but can be equated with Regional Regulations if the institutions are also improved. Arrangements regarding the formation of a Regulation of the Head of the Ibu Kota Nusantara Authority need to be made more specific and in-depth in the future.

The Standing, Function, and Material Content of the Regulations of Head of the Indonesian Capital City Authority

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521815&lokasi=lokal

Kondisi pandemi COVID-19 hingga masa peralihan saat ini berdampak pada seluruh sektor industri di Indonesia, salah satunya jasa keuangan non-bank...

Hubungan antara Tuntutan Kerja Kuantitatif, Kreasi Kerja dan Kesejahteraan Psikologis pada karyawan Jasa Keuangan Non-Bank

The COVID-19 pandemic to the current post-pandemic transitional period has impacted all industrial sectors in Indonesia, including non-bank financial services...

The Relationship between Quantitative Job Demand, Job Crafting, and Psychological Well-Being Non-Bank Financial Services Employee

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521811&lokasi=lokal

Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) didominasi dalam relasi antara suami dengan istri yang tinggal dalam satu rumah. Dengan demikian korban secepatnya perlu diberikan ruang aman dari pelaku. “Rumah Aman” merupakan salah satu solusi pelindungan yang dapat diberikan untuk korban kekerasan dalam rumah tangga. Pemerintah maupun masyarakat secara umum berhak untuk membentuk Rumah Aman demi memberikan pelindungan bagi korban kekerasan. Dengan begitu, penelitian ini mengkaji kebijakan tentang Rumah Aman terkhusus bagi perempuan Korban KDRT di wilayah DKI Jakarta serta memberikan gambaran mengenai bentuk pemulihan dan pelindungan yang diberikan oleh Rumah Aman Dinas Sosial DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dan wawancara dalam pengumpulan data. Kemudian, teori utama yang digunakan untuk analisis adalah Teori Hukum Feminis yang dicetuskan oleh Catharine Alice MacKinnon. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai Rumah Aman di DKI Jakarta masih terdapat frasa-frasa yang tidak mengedepankan kepentingan perempuan. Selanjutnya, mengenai penyelenggaraan Rumah Aman oleh pemerintah melalui Dinas Sosial DKI Jakarta masih memiliki beberapa catatan dalam proses perlindungan, pendampingan, dan pemulihan. Terhadap hal tersebut, perlu dibentuk standar secara nasional yang berpedoman pada ketentuan internasional mengenai Rumah Aman. Serta melakukan evaluasi dan penyempurnaan dalam proses kerja sama dalam pemulihan korban KDRT di Rumah Aman.

Kajian tentang Kebijakan Rumah Aman bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah DKI Jakarta

Victims of Domestic Violence (KDRT) are dominated in the relationship between husband and wife who live in one house. Thus the victim immediately needs to be given a safe space from the perpetrator. “Safe House” is one of the protective solutions that can be provided for victims of domestic violence. The government and society in general have the right to establish safe houses to provide protection for victims of violence. With this in mind, this research examines policies regarding safe houses especially for women victims of domestic violence in the DKI Jakarta area and provides an overview of the forms of recovery and protection provided by the DKI Jakarta Social Service Safe Houses. This research uses literature study and interview methods in collecting data. Then, the main theory used for analysis is Feminist Legal Theory initiated by Catharine Alice MacKinnon. The results of this study indicate that the policy regarding Safe Houses in DKI Jakarta still contain phrases that do not prioritize women's interests. Furthermore, regarding the implementation of Safe Houses by the government through the DKI Jakarta Social Service, there are still several notes in the process of protection, assistance and recovery. In this regard, it is necessary to establish national standards that are guided by international provisions regarding safe houses. As well as evaluating and improving the process of collaboration in the recovery of victims of domestic violence at Safe Houses.

Study on Safe House Policy for Women Victims of Domestic Violence in DKI Jakarta

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521807&lokasi=lokal

Fenomena meningkatnya harga minyak goreng kemasan sejak tahun 2022 di Indonesia salah satunya disebabkan oleh pelaku usaha yang diduga secara bersama-sama telah melakukan perjanjian ataupun kegiatan persaingan usaha yang tidak sehat, sehinggamenyebabkan masyarakat kesulitan untuk mendapatkan minyak goreng kemasan. KPPU kemudian menindaklanjuti fenomena tersebut dengan menggelar persidangan tentang adanya dugaan pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait indikasi perjanjian penetapan harga dan pembatasan peredaran dan/atau penjualan pada minyak gorengkemasan yang dilakukan oleh 27 (dua puluh tujuh) Pelaku Usaha Terlapor dalam Perkara Nomor 15/KPPU-I/2022. Konsumen dalam hal ini tentunya dirugikan karena terpaksa untuk membeli minyak goreng kemasan dengan harga yang mahal dikarenakan pentingnya peran minyak goreng bagi keberlangsungan rumah tangga, sehingga diperlukan suatu upaya bagi konsumen untuk mendapatkan ganti kerugian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif-yuridis dengan analisis data kualitatif. Dalam analisis, pembuktian adanya indikasi pelaku usaha melakukan persaingan usaha tidak sehat dianalisis menggunakan bukti-bukti langsung dan analisa bukti-bukti tidak langsung (i.e., bukti ekonomi dan bukti komunikasi). Bahwa bukti-bukti yang telah dianalisis ini bukanlah menjadi bukti yang mutlak untuk menyatakan kesalahan para Terlapor, sehingga perlu dilakukan tinjauan lebih mendalam oleh KPPU untuk menemukan bukti-bukti lain yang lebih komprehensif agar indikasi tersebut dapat dibuktikan secara jelas. Konsumen yang dirugikan akibat tidak bisa membeli harga minyak goreng yang terjangkau dapat mengajukan upaya hukum berupagugatan perwakilan kelompok kepada Pengadilan Negeri untuk bisa mendapatkan ganti kerugian. Hal tersebut harus ditempuh konsumen dikarenakan adanya keterbatasan kewenangan KPPU yang tidak memiliki fungsi melindungi konsumen sehingga tidak dapat menetapkan ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh pelaku usaha kepada konsumen.

Legal Remedies for Consumers to Obtain Compensation Regarding The Increase in Packaged Cooking Oil Prices

The phenomenon regarding the increase in packaged cooking oil prices since 2022 in Indonesia is one of the causes of business actors who are suspected of jointly entering into agreements or unfair business competition activities, causing difficulties for thepublic to obtain packaged cooking oil. In response to this occurrence, KPPU held a trial regarding the alleged violation of Article 5 and Article 19 letter c of Law Number 5 of 1999 Concerning Monopoly and Unfair Competition related to price fixing agreements and limitation in distribution and/or sales of packaged cooking oil involving 27 (twentyseven) Business Actors in Case Number 15/KPPU-I/2022. Consumers are obviously at a disadvantage in this scenario since they are forced to buy packaged cooking oil at high rates because of the critical function of cooking oil in family sustainability, therefore an effort is required for consumers to receive compensation. The research method used in this research is a normative-juridical method with qualitative data analysis. In the analysis, direct evidence and indirect evidence (i.e., economic and communication) are used to examine indicators of business actors engaging in unfair business competition. Whereas the evidence analyzed is not absolute evidence of the Reported Parties’ guilt, a more in-depth review by KPPU is required to find more comprehensive evidence so thatthese indications can be proven clearly. Consumers who experience these losses as a result of not being able to buy affordable cooking oil prices can file a class action lawsuit in District Court to seek compensation. These legal remedies must be taken by consumers due to the KPPU’s restricted jurisdiction, which does not have the duty of protecting consumers and hence cannot establish a decision for the business actors to compensate consumers directly.

Upaya Hukum bagi Konsumen untuk Mendapatkan Kompensasi Terkait Kenaikan Harga Minyak Goreng Kemasan

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521806&lokasi=lokal

Saat ini di Indonesia, meskipun belum banyak literatur yang membahas terkait perbuatan persiapan secara khusus, tetapi telah terdapat aturan mengenai perbuatan persiapan tindak pidana terorisme yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Selain itu, setelah disahkannya KUHP Nasional juga telah diatur mengenai perbuatan persiapan tindak pidana. Persiapan yang diatur dalam KUHP Nasional tetap mengacu pada undang-undang yang mengatur ketentuan ini. Setidaknya terdapat 3 (tiga) putusan yang menggambarkan terkait perbuatan persiapan pada tindak pidana terorisme, yakni Putusan Nomor 1271/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim, Putusan Nomor 822/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim, dan Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas mengenai penerapan hukum terhadap perbuatan persiapan pada tindak pidana terorisme. Penelitian ini berbentuk yuridis-normatif dengan menggunakan metode analisis kualitatif berdasarkan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa penerapan hukum terkait perbuatan persiapan pada tindak pidana terorisme sudah diterapkan dengan baik sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Namun, masih terdapat beberapa masukan terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara persiapan tindak pidana terorisme. Dengan demikian, perlu adanya perhatian lebih lanjut terkait dengan penjatuhan pidana yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang masih dalam tahap persiapan.

Pengaturan Perbuatan Persiapan Tindak Pidana Terorisme

Currently in Indonesia, although there is not much literature that discusses preparatory acts specifically, there are rules regarding preparatory acts of terrorism which are regulated in the Law on the Eradication of the Crime of Terrorism. In addition, after the enactment of the National Criminal Code, it has also regulated the act of criminal preparation. The preparation regulated in the National Criminal Code still refers to the law that regulates this provision. There are at least 3 (three) decisions that describes preparatory acts in the criminal act of terrorism, namely Decision Number 1271/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim, Decision Number 822/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim, and Decision Number 629/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim. Therefore, this paper will discuss the application of the law on preparatory acts in the crime of terrorism. This research is in the form of juridical-normative with using qualitative analysis method based on document study. The result of this study found that the application of law related to preparatory acts in terrorism crime has been applied well in accordance with the applicable laws. However, there are still some inputs to the consideration of the Panel of Judges in deciding cases of preparation for terrorism crimes. Thus, there needs to be fither attention related to the imposition of punishment by the Panel of Judges against perpetrators of terrorism crimes who are still in the preparation stage.

Regulation of Preparatory Acts of Terrorism

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521803&lokasi=lokal

Kementrian Kesehatan menyatakan Indonesia sudah memasuki kondisi ageing population, dimana kondisi tersebut ditandai dengan kenaikan persentase penduduk lanjut usia (lansia). Kondisi tersebut tentunya memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Demensia adalah istilah medis untuk menggambarkan gejala penurunan memori dan fungsi kognitif pada tubuh manusia. Indonesia termasuk sepuluh negara dengan jumlah penderita orang dengan demensia (ODD) tertinggi di dunia, dan pada tahun 2050 jumlahnya diprediksi mencapai empat juta jiwa. Prediksi tersebut dibuat berdasarkan perbandingan jumlah lansia di Indonesia dengan jumlah ODD di seluruh dunia. Penelitian bertujuan untuk mengetahui peran dari masing-masing uji klinis untuk mengidentifikasi penderita ODD dan mereduksi komponen uji klinis yang memiliki peran kontribusi rendah. Data yang digunakan adalah data uji klinis NIFD (Neuroimaging in Frontotemporal Dementia). Metode yang akan digunakan adalah Principal Component Analysis (PCA), dimana metode ini bertujuan untuk melihat komponen uji klinis yang memberikan peran kontribusi dalam mengidentifikasi penderita ODD. Selain itu, akan dilakukan proses imputasi missing value dengan menggunakan algoritma pengembangan dari PCA, yaitu SVD-Impute dan PPCA. Setelah dilakukan tiga kali iterasi, pengujian menunjukan bahwa metode PPCA lebih baik dalam melakukan imputasi missing value dibandingkan dengan metode SVDImpute berdasarkan nilai NRMSE dan koefisien korelasi Pearson.

Analisis Reduksi Komponen Uji Klinis Dan Imputasi Missing Value pada Data Uji Klinis Menggunakan Metode Principal Component Analysis (PCA) pada Studi Kasus Demensia

The Ministry of Health stated that Indonesia had entered a condition of an aging population, where an increase in the proportion of older people marks this condition. This condition certainly requires special attention from the government. Dementia is a medical term to describe symptoms of decreased memory and cognitive function in the human body. Indonesia is one of the ten countries with the highest number of people with dementia in the world, and by 2050 it is predicted to reach four million people. This prediction was based on comparing the number of older people in Indonesia with those with dementia worldwide. The research aims to determine each clinical trial's role in identifying people with dementia and reducing the components of clinical trials with a low role contribution. The data used is NIFD (Neuroimaging in Frontotemporal Dementia) clinical trial data. The method used is Principal Component Analysis (PCA), which aims to see clinical component tests that contribute to identifying people with dementia. In addition, the missing value imputation process will be carried out using the development algorithm from PCA, SVD-Impute and PPCA. After three iterations, the test showed that the PPCA method was better at imputing missing values than the SVDImpute method based on the NRMSE value and Pearson's correlation coefficient.

Analysis of Clinical Trial Component Reduction and Missing Value Imputation in Clinical Trial Data Using Principal Component Analysis (PCA) Method in Dementia Case Study

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521801&lokasi=lokal

Pemelajaran mesin dikenal sangat berguna dalam menyelesaikan permasalahan prediksi dan klasifikasi melalui pembelajaran pola dan perilaku data yang tersedia. Oleh karena itu, pemelajaran mesin dapat dimanfaatkan di berbagai bidang kehidupan dan industri modern. Namun, kinerja pemelajaran mesin sangat tergantung dari model pemelajaran mesin yang digunakan maupun dari kualitas data yang digunakan untuk pemelajaran. Data yang tidak bersih, tidak representatif, dan ketersediaannya terbatas akan mengurangi kualitas hasil prediksinya.Penelitian ini bertujuan untuk menguji kombinasi beberapa metode pemrosesan data (yaitu MissForest, GAIN, ENN, dan TabGAN oversampling) dengan model pembelajaran mesin (yaitu model CatBoost dan model klasifikasi biner berbasis neural network) untuk memprediksi kasus mahasiswa putus studi di beberapa universitas di Indonesia menggunakan data dari PDDikti. Penambahan fitur dilakukan untuk memberi label bidang studi terhadap dataset tersebut. Selain penambahan fitur seleksi fitur relevan menggunakan korelasi Pearson serta feature importances juga dilakukan setelah pelatihan model awal. Google Colab dengan bahasa pemrograman Python digunakan untuk menjalankan algoritma pemrosesan data dan pelatihan model.Hasil penelitian menunjukkan bahwa model CatBoost dengan kombinasi metode imputasi GAIN, undersampling ENN, dan tanpa fitur kelompok bidang studi memberikan F1-score tertinggi yaitu 66,38% dengan nilai precision 71,75% dan nilai recall 61,76%. Apabila digunakan model klasifikasi biner pemelajaran dalam akan didapatkan metrik terbaik F1-score 62,32%. Hasil terbaik penelitian ini menunjukkan peningkatan F1-score sebesar 2,15% dibandingkan dengan F1-score pada penelitian sebelumnya yang menggunakan model CatBoost bersama kombinasi Missforest dan ENN tanpa fitur kelompokbidang studi. Penelitian ini menunjukkan bahwa oversampling dan undersampling memberikan dampak yang berlawanan terhadap metrik precision dan recall. Penelitian juga menemukan seleksi fitur dapat meningkatkan kinerja model namun tidak berdampak besar dibandingkan teknik-teknik lain misalnya balancing dan optimisasi hyperparameter.

Optimalisasi Kinerja Pemelajaran Mesin di Bidang Pendidikan dengan Contoh Kasus Prediksi Mahasiswa Putus Studi di Beberapa Perguruan Tinggi Indonesia

Machine learning is known to be very useful in solving prediction and classification problemsby learning the patterns and behavior of available data. Therefore, machine learning can be utilized in various areas of modern life and industry. However, the performance of machine learning is highly dependent on the machine learning model used as well as on the quality of the data used for learning. Data that is not clean, not representative, and scarce will reduce the quality of the prediction results.This study aims to test the combination of several data processing methods (namely MissForest, GAIN, ENN, and TabGAN oversampling) with machine learning models (CatBoost and binary classification models based on neural networks) to predict dropout cases at several Indonesian universities using data from PDDikti. The addition of features is done to label data with their respective fields of study. Other than adding features, selection of relevant features using Pearson’s correlation as well as feature importances is also carried out after initial model training. Google Colab with the Python programming language is used to run data processing algorithms and train models.This study shows that CatBoost with the combination of GAIN imputation, ENN undersampling, and no field of study feature results in the highest F1-score of 66.38%, which are composed of 71.75% in precision and 61.76% in recall. If a deep learning binary classification model is used instead, the best F1-score result is 62.32%. The best result from this study shows an increase in F1-score of 2.15% compared to the F1-score of the previous study (64.23%) which used CatBoost along with a combination of Missforest, ENN and no field of study features. This research shows oversampling and undersampling produce opposite effects on precision and recall scores. Research has alsofound that feature selection can improve model performance but does not have a large impact compared to other techniques such as balancing and hyperparameter optimization

Optimizing Machine Learning Performance in the Field of Education with Case Example of Predicting Student Drop-out at Several Indonesian Universities

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521800&lokasi=lokal

Kebohongan prososial merupakan kebohongan yang berorientasi pada orang lain dengan maksud untuk menjaga hubungan dan bersikap sopan terhadap orang lain. Meskipun melanggar prinsip moral komunikasi untuk menyampaikan pesan dengan jujur, tetapi di sisi lain, kebohongan tersebut memiliki fungsi sosial untuk mempertahankan interaksi pada situasi sosial tertentu. Gaya pengasuhan orang tua memiliki kontribusi bagi perilaku kebohongan prososial anak. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki hubungan gaya pengasuhan otoritatif, otoriter, dan reasoning terhadap perilaku kebohongan prososial pada anak usia 7-10 tahun. Sejumlah 89 partisipan anak menyelesaikan pengukuran perilaku kebohongan prososial menggunakan Disappointing Gift Paradigm dan pengukuran gaya pengasuhan orang tua diukur dengan kuesioner PSDQ yang diberikan kepada orang tua. Hasil menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang negatif secara signifikan (rpb = -1.89, p=.038) antara gaya pengasuhan reasoning dengan perilaku kebohongan prososial anak pada usia 7-10 tahun. Sementara itu, hasil lainnya menunjukkan tidak adanya hubungan yang signifikan pada gaya pengasuhan otoritatif (rpb = -.092, p=.196) dan otoriter (rpb = .042, p=.349). Penemuan dalam penelitian ini berkontribusi untuk memahami perilaku kebohongan prososial dan membangun kesadaran orang tua terhadap pentingnya menumbuhkan kepekaan sosial pada anak.

Hubungan Gaya Pengasuhan Orang Tua dan Perilaku Prosocial Lying pada Anak usia 7-10 Tahun

Prosocial lying are lies that are oriented towards others with the intention of building relationship and being polite towards others. Although it violates the moral principles of communication to convey the message honestly, on the other hand, such lies have a social function to maintain interaction in particular social situations. Parenting styles contributed to children's prosocial lying behavior. The purpose of this study is to investigate the relationship between authoritarian, authoritarian, and reasoning parenting styles and prosocial lying behavior in children aged 7 to 10. A total of 89 child participants completed measurements of prosocial lying behavior using the Disappointing Gift Paradigm and measurement of parenting styles using PSDQ questionnaires given to parents. The findings revealed a significantly negative relationship (rpb = -1.89, p=.038) between reasoning parenting styles and prosocial lying behavior in children aged 7 to 10 years. Meanwhile, other results showed the absence of a significant correlation with authoritative (rpb = -.092, p=.196) and authoritarian (rpb = .042, p=.349) parenting styles. The findings in this study contribute to understanding prosocial lying behavior and build parents’ awareness of the importance of growing social sensitivity in children.

The Relationship of Parenting Styles and Prosocial Lying Behavior in Children Aged 7 to 10

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521799&lokasi=lokal

Peristiwa tanah longsor disebabkan oleh beberapa faktor seperti aktivitas manusia, pengaruhgeologi dan morfologi, namun salah satu mekanisme pemicu pada longsor adalah kandunganlempung dalam tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komposisi dan distribusimineral lempung yang terdapat pada lokasi-lokasi terjadinya peristiwa tanah longsortersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) pengambilan data lapanganmenggunakan disturb soil sampling; dan 2) analisis laboratorium XRD untuk mengetahuikomposisi dan distribusi mineral lempung. Dengan menganalisis hubungan tersebut, hasil penelitian ini berpotensi dijadikan parameter upaya pencegahan tanah longsor, pada lokasi lainnya dengan karakteristik yang sama. Harapannya, penelitian ini dapat membantu upaya pencegahan tanah longsor terutama bagi masyarakat di daerah rawan longsor.

Distribusi Mineral Lempung dan Hubungannya terhadap Tanah Longsor di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat Menggunakan Metode X-Ray Diffraction

Landslide events are caused by several factors such as human activities, geological and morphological influences, but one of the triggering mechanisms for landslides is the clay content in the soil. This study aims to analyze the composition and distribution of clay minerals found at the locations of the landslide events. The methods used in this research are: 1) field data collection using disturb soil sampling; and 2) XRD laboratory analysis todetermine the composition and distribution of clay minerals. By analyzing this relationship, the results of this study have the potential to be used as parameters for landslide prevention efforts, in other locations with the same characteristics. It is hoped that this research can help prevent landslides, especially for people in landslide-prone areas.

Clay Mineral Distribution and Their Relation to Landslides in the Sumedang Regency, West Java, Using X-Ray Diffraction Method

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521798&lokasi=lokal

Pembelajaran jarak jauh yang dijalani oleh mahasiswa selama pandemi COVID-19 menyebabkan terhambatnya perkembangan social skills individu. Penelitianterdahulu oleh Jones dan Hansen (2015) menyatakan bahwa social skills dalam berinteraksi dapat dilakukan dengan adanya kesadaran atau mindfulness individu. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat hubungan antara mindfulness dan social skills pada mahasiswa Perguruan Tinggi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan sampel mahasiswa Perguruan Tinggi di Indonesia yang telah melaksanakan kembali pembelajaran offline atau hybrid (N= 108). Mindfulness diukur secara unidimensional denganalat ukur Mindful Attention Awareness Scale (MAAS) oleh Brown dan Ryan (2003) yang telah diujicobakan pada sampel mahasiswa oleh Yusainy (2019). Social Skills diukur secara multidimensional dengan alat ukur Social Skills Inventory (SSI) oleh Riggio (2014) yang telah diadaptasi ke dalam Bahasa Indonesia oleh Pramusita (2014). Teknik analisis yang digunakan yakni Spearman Rank Correlation dikarenakan data yang tidak terdistribusi normal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mindfulness (M= 57.63, SD= 11.628) dan social skills (M= 91.67, SD=9.524) tidak memiliki hubungan yang signifikan rs(106) = .116, p > 0.05, two-tailed. Meskipun demikian mindfulness memiliki hubungan yang bervariatif dengan masing-masing dimensi social skills. Mindfulness ditemukan memiliki hubungan positif yang signifikan dengan emotional sensitivitydan social control, serta memiliki korelasi negatif yang signifikan dengan social sensitivity. Sementara itu, tidak terdapat hubungan antara mindfulness dengan emotional expressiveness, emotional control, dan social expressiveness. Implikasi dari penelitian ini yakni sebagai sumber masukan untuk peningkatan mindfulness dan setiap dimensi social skills mengacu pada hubungan yang dimiliki.

Hubungan antara Mindfulness dan Social Skills Mahasiswa Pasca Pandemi COVID-19

Distance learning during the COVID-19 pandemic has hampered the development of undergraduate students’ social skills. Previous research by Jones and Hansen (2015) stated that social skills in social interaction can be supported by one’s awareness or so-called mindfulness. This study aims to see whether there is a relationship between mindfulness and social skills in Indonesian undergraduate students in the post-COVID-19 period. This study used a quantitative method with a sample of Indonesian undergraduate students who have returned to offline or hybrid learning (N=108). Mindfulness was measured unidimensionally with Mindful Attention Awareness Scale (MAAS) by Brown and Ryan (2003) which has been tested on students’ samples by Yusaniy (2019). Social Skills were measured multidimensionally with Social Skills Inventory (SSI) by Riggio (2014) which has been adapted to Indonesian by Pramusita (2014). Spearman Rank Correlation was used to perform data analysis because the data distribution was not normal. The results show that mindfulness (M= 57.63, SD= 11.628) is not related to social skills (M= 91.67, SD=9.524), rs(106) = .116, p > 0.05, two-tailed. Nonetheless, mindfulness and each dimension of social skills appear to have different correlations. Mindfulness was found to have positive correlations with emotional sensitivity and social control, and having negative correlation with social sensitivity. Meanwhile, there is no relationship between mindfulness and emotional expressiveness, emotional control, and social expressiveness. However,this study could be used as a source of knowledge for the enhancement of mindfulness and social skills dimensions based on each correlation.

The Relationship between Mindfulness and Social Skills among Undergraduate Students after COVID-19 Pandemic

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521797&lokasi=lokal

Di Indonesia, permasalahan mengenai pendaftaran tanah kerap menjadi isu yang tidak terselesaikan. Mulai dari pemalsuan dan penggandaan sertifikat hingga kesalahan pencatatan pada Kantor Pertanahan menjadi masalah utama yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah di Indonesia. Permasalahan tersebut berdampak pada hilangnya kepastian hukum terkait hak milik terhadap suatu tanah. Teknologi Blockchain merupakan database yang menawarkan keamanan dan kemudahan dalam melaksanakan pendaftaran tanah dengan kemampuan pencatatannya yang memiliki tingkat ketahanan tinggi dengan fitur time stamp dan distributed ledger yang ditawarkan. Sistem tersebut dapat menjadi solusi untuk mencegah tindakan pemalsuan, kesalahan pencatatan, serta sertifikat tanah ganda di Indonesia. Selain itu, pemanfaatan teknologi Blockchain selaras dan telah memenuhi nilai-nilai yang terdapat di perundang-undangan Indonesia tentang pendaftaran tanah secara elektronik di Indonesia. Hal tersebut membuat Blockchain dapat menjadi suatu solusi alternatif di Indonesia dengan keunggulan yang dapat menyelesaikan permasalahan pada bidang pertanahan di Indonesia.

Analisis Yuridis Penerapan Teknologi Blockchain sebagai Solusi Permasalahan Tanah di Indonesia

In Indonesia, problems regarding land registration often become unresolved issues. Starting from counterfeiting and the duplicating of certificates to recording errors at the Land Office, these are main problems that cause land disputes in Indonesia. These problems have an impact on the loss of legal certainty regarding ownership rights to a land. Blockchain technology is a database that offers security and convenience in carrying out land registration with its recording capabilities that have a high level of resilience with the time stamp and distributed ledger features it offers. This system can solve counterfeiting, recording errors, and double land certificates in Indonesia. In addition, Blockchain is also aligned and meets the values contained in the Indonesian legislation about electronic land registration. This makes Blockchain an alternative solution in Indonesia because it already has many advantages that can solve problems in the land sector in Indonesia.

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521796&lokasi=lokal

Kecerdasan Artifisial merupakan salah satu perkembangan teknologi yang mulai dimanfaatkan dan diterpakan dalam berbagai industri, salah satunya adalah Industri Medis. Teknologi menjadi salah satu hal yang sangat dibutuhkan untuk membantu meringankan beban dokter dan juga tenaga medis lainnya dalam menangani pasien. Saat ini pemanfaatan Kecerdasan Artifisial dalam Industri Medis sudah mulai berkembang, sehingga membantu meringankan pekerjaan para tenaga kesehatan dan juga dokter dalam melakukan diagnosis, membentuk citra radiologi, dan juga memprediksi pelayanan kesehatan terbaik untuk pasien. Saat ini, Indonesia tidak memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kecerdasan Artifisial secara khusus, namun terdapat peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan terhadap pemanfaatan Kecerdasan Artifisial dalam Industri Medis. Dengan demikian, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai peraturan yang dapat diterapkan terhadap penyelenggaraan pemanfaatan Kecerdasan Artifisial dalam Industri Medis, dan kewajiban apa yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam menyelenggarakan Kecerdasan Artifisial dalam Industri Medis. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dan melakukan penelusuran serta perbandingan dengan best practice yang diterapkan oleh Uni Eropa. Berdasarkan penelitian ini, ditemukan bahwa karakteristik dan cara kerja AI dalam industri medis menentukan kedudukan hukum AI, yang dimana AI dapat disamakan seperti Sistem Elektronik, Teknologi, dan Alat Kesehatan. AI sebagai Sistem Elektronik diselenggarakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik yang harus tunduk kepada kewajiban penyelenggaraan yang tertera pada peraturan perundang-undangan yang ada. Selain itu, Uni Eropa menyamakan AI sebagai Alat Kesehatan dalam Industri Medis yang tunduk pada Medical Device Regulation. Merujuk pada Uni Eropa, Indonesia juga dapat menyamakan AI sebagai Alat Kesehatan dan tunduk pada kewajiban Izin Edar yang tertera peraturan perundang-undangan yang ada.

Kewajiban Penyelenggaraan Kecerdasan Artifisial dalam Industri Medis

Artificial intelligence (AI) is one of the technological developments that has begun to be utilized and applied in various industries, lncuding the medical industry. Therefore, technology has helped ease the burden on doctors and other medical professionals in treating their patients. The use of Artificial Intelligence in the medical industry has currently risen, and has helped healthcare workers and doctors alike in making diagnoses, forming radiological images, and also predicting the best healthcare services for patients. Currently, Indonesia does not have laws and regulations that specifically regulate Artificial Intelligence, but there are laws and regulations that can be applied to the use of Artificial Intelligence in the medical industry. Thus, it is necessary to carry out further research regarding the regulations that can be applied to the implementation of the use of Artificial Intelligence in the Medical Industry, and what obligations must be fulfilled by the parties in implementing Artificial Intelligence in the Medical Industry. This study uses a normative juridical approach, and conducts searches and comparisons with best practices implemented by the European Union. Based on this research, it was found that the characteristics and workings of AI in the medical industry determine an AI’s legal standing, where AI can be equated with Electronic Systems, Technology, and Medical Devices. AI as an Electronic System is administered by Electronic System Operators who must comply with the implementation obligations stated in the existing laws and regulations. In addition, the European Union equates AI as a Medical Device in the Medical Industry which is subject to the Medical Device Regulation. Referring to the European Union, Indonesia can also equate AI with Medical Devices and is subject to the distribution permit obligations stated in existing laws and regulations.

Obligation On The Use of Artificial Intelligence In The Medical Industry

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521791&lokasi=lokal

Skripsi ini membahas mengenai peningkatan efektivitas layanan asuransi kesehatan jiwa di Indonesia melalui perbandingan dengan Singapura. Pokok permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana pengaturan dan penyelenggaraan layanan asuransi kesehatan jiwa di Indonesia dalam asuransi wajib oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan asuransi komersial oleh perusahaan asuransi swasta?; dan 2. Bagaimana peningkatan efektivitas layanan asuransi kesehatan jiwa yang dapat dilakukan di Indonesia melalui perbandingan dengan Singapura?. Metode penelitian yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah yuridis-normatif dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diolah dan dianalisis secara kualitatif. Adapun hasil penelitian skripsi ini adalah: 1. Pengaturan layanan asuransi kesehatan jiwa di Indonesia diatur dalam: UU SJSN, UU BPJS, UU Kesehatan Jiwa, dan UU Perasuransian, dandiselenggarakan baik dalam mekanisme asuransi wajib oleh BPJS Kesehatan maupun dalam mekanisme komersial oleh perusahaan asuransi swasta; dan 2. Terdapat (6) cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas layanan asuransi kesehatan jiwa diIndonesia melalui perbandingan dengan Singapura. Saran dari Penulis adalah bagi Pemerintah Indonesia dirasa perlu untuk membuat regulasi yang secara akomodatif, praktis, dan komprehensif terkait program jaminan kesehatan jiwa bagi penderita gangguan jiwa di Indonesia.

Peningkatan Efektivitas Layanan Asuransi Kesehatan Jiwa di Indonesia: Perbandingan dengan Singapura

This thesis discusses ways on how to improve the effectiveness of mental health insurance services in Indonesia through comparison with Singapore. The main issues examined in this thesis are: 1. How is the regulation and implementation of mental health insurance services in Indonesia in terms of compulsory insurance by the BPJS Kesehatan and commercial insurance by private insurance companies?; and 2. How to increase the effectiveness of mental health insurance services that can be done in Indonesia through comparison with Singapore?. The research method used in this thesis is juridicalnormative with the type of data used is secondary data which is processed and analyzedqualitatively. The results of this thesis research are: 1. Mental health insurance services in Indonesia are regulated in: UU SJSN, UU BPJS, UU Kesehatan Jiwa, dan UU Perasuransian, and are carried out both in mandatory insurance mechanism by BPJS Kesehatan and in commercial mechanism by private insurance companies; and 2. There are (6) ways that can be done to increase the effectiveness of mental health insurance services in Indonesia through comparison with Singapore. The author's suggestion is that the Government of Indonesia needs to make regulations that are accommodative, practical and comprehensive regarding the mental health insurance program for people with mental disorders in Indonesia.

Effectiveness Improvement of Mental Health Insurance Services in Indonesia: Comparison with Singapore

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521788&lokasi=lokal

Greenshoe Option adalah opsi yang memberikan hak kepada Penjamin Emisi Efek untuk melakukan penjatahan lebih atau menjual saham tambahan dalam hal terjadi kelebihan permintaan atas saham yang ditawarkan, dengan tujuan untuk menstabilkan harga saham apabila mengalami penurunan setelah pencatatan. Peraturan Greenshoe Option di Indonesia belum diatur secara rinci, namun penggunaannya dapat merujuk pada POJK 6/2019 yang mengatur kegiatan Stabilisasi Harga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan metode komparatif antara negara Amerika Serikat, Inggris, dan India. Penelitian ini akan memuat analisis bagaimana ketentuan Greenshoe Option yang telah diimplementasikan oleh PT Bank Mandiri Tbk, PT ABM Investama Tbk, dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. Kesimpulan dari penelitian ini bahwasanya peraturan Greenshoe Option di Indonesia masih belum diatur secara rinci seperti tidak diaturnya ketentuan batasan maksimal saham greenshoe begitupun mekanisme pelaksanaannya. Sementara di Amerika Serikat, Inggris, dan India telah mengatur ketentuan akan hal tersebut. Ketentuan Greenshoe Option oleh PT Bank Mandiri Tbk, PT ABM Investama Tbk, dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk dilakukan sesuai dengan praktik yang berlaku secara internasional. Tidak adanya batas maksimal saham greenshoe beserta ketentuan pelaksanaanya dapat menimbulkan risiko bagi Emiten dan Investor. Dengan ini harapan bagi regulator pasar modal Indonesia untuk menyempurnakan peraturan Greenshoe Option dengan mempertimbangan ketentuan dari beberapa negara yang telah dipaparkan dalam penelitian ini.

Analisis Pelaksanaan Greenshoe Option Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.04/2019 tentang Stabilisasi Harga untuk Mempermudah Penawaran Umum (Studi Komparasi antara Amerika Serikat, Inggris, dan India)

Greenshoe Option is an option that gives the Underwriter the right to make more allotments or sell additional shares in the event of excess demand for the shares offered, which aims as a mechanism for stabilizing share prices after listing. The Greenshoe Option Regulations in Indonesia have not been regulated in detail, but their use can refer to POJK 6/2019 which regulates Price Stabilization activities. The method used in this study is juridical-normative with a comparative method between the United States, United Kingdom, and India. This research will contain an analysis of how the Greenshoe Option provisions have been implemented by PT Bank Mandiri Tbk, PT ABM Investama Tbk, and PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. The conclusion from this study is that the Greenshoe Option regulations in Indonesia are still not regulated in detail, such as the maximum limit for greenshoe shares and the implementation mechanism. Meanwhile in the United States, United Kingdom, and India have set provisions for this. The provisions for the Greenshoe Option by PT Bank Mandiri Tbk, PT ABM Investama Tbk, and PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk are carried out in accordance with internationally accepted practices. The absence of a maximum greenshoe share limit and its implementing provisions may pose a risk to Issuers and Investors. With this, it is hoped that the Indonesian capital market regulator will improve the Greenshoe Option regulations by taking into account the provisions of several countries that have been described in this study.

Analysis of the Implementation of Greenshoe Option in Financial Services Authority Regulation Number 6/POJK.04/2019 Regarding Price Stabilization to Facilitate Public Offering (Comparative Study Between The United Stated, England, and India)

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521786&lokasi=lokal

Partisipasi masyarakat, konsep ini hadir untuk menjamin hak masyarakat untuk berpendapat terhadap segala aktivitas yang melibatkan lingkungan mereka. Namun, hak ini seringkali dicampakan oleh pemerintah dengan salah satu alasannya membatasi kemajuan pembangunan dan investasi, seperti yang terlihat di era ini. Gagasan demokrasi lingkungan atau Ekokrasi berusaha mengakomodir hak masyarakat atas lingkungan hidup. Hal ini karena tak cukup hanya meletakkan demokrasi sebagai penyelesaian masalah belaka, perlu adanya demokrasi yang peduli dan berwawasan lingkungan sehingga tidak meletakkan aspek tersebut sebagai hal yang tidak penting. Seperti halnya yang diamanahkan dalam Deklarasi Rio dan Aarhus Convention mengenai partisipasi masyarakat yang berorientasi pada lingkungan hidup serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi Indonesia. Semenjak terjadi perubahan pengaturan partisipasi publik dalan penyusunan Amdal sejak disahkannya Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yakni dengan dikuranginya klasifikasi masyarakat menjadi hanya masyarakat terdampak langsung dan menanggalkan dua klasifikasi lainnya yakni pemerhati lingkungan dan masyarakat terdampak lainnya partisipasi masyarakat menjadi dipertanyakan. Dengan metode yuridis-normatif yang disusun secara deskriptif analisis, penelitian ini akan membahas perihal studi Ekokrasi dan hubungannya dengan partisipasi masyarakat dalam penyusunan Amdal dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Studi Ekokrasi Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam AMDAL pada Pengaturan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

Public Participation is concept exists to guarantee the community's right to have an opinion on all activities that affect their environment. However, this right is usually neglected by the government with one of the reasons being that it limits development progress and investment, as seen in this era. The idea of environmental democracy seeks to accommodate people's rights to the environment. This is because it is not enough to just put democracy as a mere solution to problems, it is necessary to have a democracy that cares and has an environmental perspective so that it does not put these aspects as unimportant things. As mandated in the Rio Declaration and the Aarhus Convention regarding environmental-oriented community participation and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as the Indonesian constitution. Since there has been a change in arrangements for public participation in the preparation of the EIA since the enactment of Law No. 11 of 2020 of Job Creation, namely by reducing the classification of the community to only those directly affected and removing the other two classifications, namely non-governmental organization and other affected communities, public participation has become questionable. Using a juridical-normative method which is structured by descriptive analysis, this thesis will discuss the study of Ecocracy and its relationship with community participation in the preparation of the EIA in Law no. 11 of 2020 of Job Creation.

Environmental Democracy Study of Public Participation in EIA in Environmental Protection and Management Arrangement Post Law No. 11 of 2020

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521785&lokasi=lokal

Pertimbangan finansial menjadi salah satu penentu utama apakah seseorang akan melanjutkanpendidikan ke tingkat yang lebih tinggi atau tidak, sehingga diperlukan beasiswa untukmembantu mahasiswa dalam menempuh pendidikan tinggi, terutama hingga tingkat doktor.Besar biaya yang dikeluarkan oleh lembaga penyedia beasiswa kepada penerima beasiswatentunya diharapkan sepadan dengan kualitas ilmu yang diperoleh. Oleh karena itu, penelitianini bertujuan untuk membahas analisis pengelompokan universitas terbaik dunia berdasarkankomponen biaya pendidikan program doktor dengan metode K-Means. Universitas padapenelitian ini diambil dari QS World University Rangkings (WUR) 2022. Analisis eksploratoridata dilakukan dan diperoleh bahwa terdapat 83 dari 472 universitas di dunia memberi bantuandana penuh untuk studi program doktor. Nilai Silhouette sebesar 0,72 menunjukkan bahwa tigamerupakan jumlah kelompok yang optimal bagi data. Sehingga terbentuk kelompok Asebanyak 328 universitas, kelompok B sebanyak 108 universitas, dan kelompok C sebanyak36 universitas. Kelompok A terdiri dari universitas dengan SPP dan biaya hidup per bulanrelatif rendah, kelompok B sedang, dan kelompok C tinggi. Untuk biaya transportasi udara,kelompok B cenderung rendah, sedangkan kelompok A dan C relatif serupa dan lebih mahaldari kelompok B. Sementara untuk biaya visa, kelompok A cenderung lebih murah, sedangkankelompok B dan C cenderung serupa dengan biaya lebih mahal. Berdasarkan analisis ini,penulis memberikan saran universitas yang bisa dipertimbangkan lembaga pemberi beasiswasebagai perguruan tinggi tujuan.

Analisis Pengelompokan Universitas Terbaik Dunia Berdasarkan Komponen Biaya Pendidikan Program Doktor (S3) menggunakan metode K-Means

Financial concern has been one of the main reasons why an individual wants to pursue highereducation. That is why scholarship is needed to help students earn an education, especially untildoctoral degree. The amount of money spent by institution who give scholarship must beequivalent with the quality of knowledge an awardee got. This study aims to do clusteringanalysis of the world’s top universities based on tuition fee components for doctoral programusing K-Means method. The object of this study are universities based on QS World UniversityRankings 2022. Exploratory data analysis is done and found that there are 83 out of 472universities in the world who give fully funded program for doctoral study. Based on thesilhouette value of 0.72, three is the best number of clusters for the data. Group A, B, C consistsof 328, 108, and 36 universities in respective order. Group A consists of universities who havechepear tuition fee and monthly living cost compared to Group B dan C. However, Group Bconsists of universities who have cheaper transportation, meanwhile Group A and C are quietsimilar. For visa, Group A is cheaper compared to Group B and C which are similar. Based onthe results, recommendations are given to the institution who provide scholarship about theobjective university for doctoral study.

Clustering Analysis of The World’s Top Universities Based on Tuition Fee Components for Doctoral Program (S3) using K-Means method

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521784&lokasi=lokal

Pendokumentasian keperawatan adalah bukti legal tindakan perawat kepada klien. Dokumentasi merupakan bagian terpenting dari asuhan keperawatan karena berisi rincian perjalanan klien selama proses perawatan. Dengan pendokumentasian yang lengkap, maka secara professional dapat di pertanggung jawabkan. Teknologi yang semakin berkembang berdampak pada ilmu keperawatan. Dokumentasi keperawatan berbasis komputer hadir sebagai wujud pengembangan teknologi terhadap asuhan keperawatan. Tingkat kepuasan perawat terkait pendokumentasian keperawatan ini diperlukan untuk meningkatkan mutu pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasikan gambaran kepuasan perawat terkait pendokumentasian keperawatan berbasis komputer di Rumah Sakit. Desain penelitian yang digunakan adalah cross sectional dengan jumlah sampel 127 perawat. Adapun variabel terkait yang di ukur dalam pendokumentasian keperawatan berbasis komputer diantaranya: karakteristik perawat sebagai responden, kepuasan perawat dalam mendokumentasikan asuhan keperawatan berdasarkan variabel EUCS. Tingkat kepuasan perawat diukur menggunakan kuesioner online (google form). Data hasil penelitian dianalisis dengan univariat dengan hasil menggambarkan karakteristik responden dan tingkat kepuasan berdasarkan karakteristik responden.

Gambaran Kepuasan Perawat Terkait Pendokumentasian Keperawatan Berbasis Komputer

Nursing documentation is legal evidence of a nurse's actions towards clients. Documentation is the most important part of nursing care because it contains details of the client's journey during the care process. With complete documentation, it can be held accountable professionally. Increasingly developing technology has an impact on nursing science. Computer-based nursing documentation is present as a form of technology development for nursing care. The level of nurse satisfaction related to nursing documentation is needed to improve service quality. This study aims to identify a description of nurse satisfaction related to documenting computer-based nursing in hospitals. The research design used was cross sectional with a total sample of 127 nurses. The related variables measured in computer- based nursing documentation include: characteristics of nurses as respondents, nurse satisfaction in documenting nursing care based on EUCS variables. The level of nurse satisfaction was measured using an online questionnaire (google form). The research data were analyzed by univariate with the results describing the characteristics of the respondents and the level of satisfaction based on the characteristics of the respondents.

Description of Nursing Satisfaction related to Computer-Based Nursing Documentation

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521783&lokasi=lokal

Bakteriosin adalah peptida hasil produksi bakteri yang saat ini banyak diteliti karena aktivitasnya yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Resistensi terhadap antibiotik yang semakin nyata menyebabkan bakteriosin dianggap cocok menjadi salah satu kandidat API (active pharmaceutical ingredients) yang dapat dimanfaatkan sebagai komplemen antibiotik. Salah satu bakteri yang memproduksi peptida bakteriosin adalah S. macedonicus MBF10-2 yang menghasilkan senyawa bakteriosin lantibiotik dan non-lantibiotik. Tujuan penelitian ini adalah memperoleh cara fraksinasi dan fraksi peptida bakteriosin dari S. macedonicus MBF10-2 yang aktivitasnya optimal dengan metode centrifugal filtration dan presipitasi amonium sulfat, serta profil metabolit umumnya. Konfirmasi cara fraksinasi dengan aktivitas optimal dilakukan dengan uji hambat. Profil komposisi metabolit ekstrak kasar dianalisis dengan LC-ESI-QTOF-MS/MS. Cara fraksinasi yang optimal adalah dengan centrifugal filtration. Hasilnya menunjukkan bahwa fraksi ≥ 30kDa dan ≥ 3kDa mengandung peptida bakteriosin yang memberikan penghambatan paling kuat terhadap Leuconostoc mesenteroides TISTR120, namun tidak memberikan penghambatan yang kuat terhadap Micrococcus luteus T18. Analisis metabolit ekstraseluler tak tertarget dari ekstrak kasar memberikan hasil profil kombinasi fragmen asam amino, serta adanya kandungan asam laktat dan malat yang sesuai dengan prediksi hasil metabolit bakteri asam laktat pada umumnya. Analisis metabolit ekstraseluler perlu dilakukan konfirmasi dengan analisis metabolit ekstraseluler tertarget untuk menghasilkan profil yang lebih komprehensif terhadap bakteri S. macedonicus MBF10-2.

Uji Aktivitas Fraksi Ammonium Sulfat dan Centrifugal Filtration Peptida Bakteriosin Streptococcus macedonicus MBF10-2 dan Analisis Metabolomik Ekstraseluler Tak Tertargetnya

Bacteriocins are peptides produced by bacteria that are being developed because of their activities that can inhibit the growth of bacteria. Resistance to antibiotics that is increasingly real causes bacteriocins to be considered suitable to be one of the API (active pharmaceutical ingredients) candidates that can be used as an antibiotic complement. One of the bacteria that produces bacteriocin peptides is S. macedonicus MBF10-2 which produces lantibiotic and non-lantibiotic bacteriocin compounds. The purpose of this study is to obtain optimal fractionation and fractionation methods as well as metabolite profiles generally by centrifugal filtration and ammonium sulfate precipitation methods. Confirmation of the method of fractionation and fractionation is carried out by inhibition test. The metabolite composition profile of the crude extract was analyzed with LC-ESI-QTOF-MS/MS. Results showed that the ≥ fractions of 30kDa and ≥ 3kDa contained bacteriocin peptides that inhibit Leuconostoc mesenteroides TISTR120 significantly whereas against Micrococcus luteus T18 does not give strong inhibition results. The results of the analysis of untargeted extracellular metabolites of crude extracts provided the results of a combination profile of amino acid fragments and detected lactic and malic acid content in accordance with the prediction of the results of metabolites of lactic acid bacteria in general. Analysis of extracellular metabolites needs to be confirmed by analysis of displaced extracellular metabolites to produce a more comprehensive profile against S. macedonicus MBF10-2 bacteria.

General Extracellular Metabolomic Analysis and Activity Test of Isolation of Ammonium Sulfate Fraction and Centrifugal Filtration Bacteriocin Peptide from Streptococcus macedonicus MBF10-2

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521782&lokasi=lokal

Peran serikat pekerja/serikat buruh “Serikat Merdeka Sejahtera (Semesta)” di luar perusahaan bagi pekerja/buruh yang menjadi Anggota merupakan tanda pentingnya berserikat bagi pekerja/buruh. Demi menyejahterakan pekerja/buruh, Indonesia membuat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Payung hukum ini perlu mengikuti perkembangan serikat pekerja/serikat buruh, baik serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan maupun serikat pekerja/serikat buruh di luar perusahaan. Terlebih di dalam praktiknya, serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh di luar perusahaan memiliki hak dan kewajiban yangberbeda. Serikat Merdeka Sejahtera (Semesta) yang tercatat di Kota Yogyakarta menjadi serikat pekerja/serikat buruh di luar perusahaan yang berupaya menyesuikan serikatnya dengan perkembangan di bidang perburuhan. Oleh karena itu, tulisan ini menganalisis bagaimana pengaturan tentang serikat pekerja/serikat buruh yang ada di dalam peraturanperundang-undangan beserta peran serikat pekerja/serikat buruh “Serikat Merdeka Sejahtera (Semesta)” di luar perusahaan bagi pekerja/buruh yang menjadi Anggota. Dengan menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif dan tipologi penelitiandeskriptif analitis, hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan belum mengatur secara rinci tentang perbedaan hak dan kewajiban antara serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh di luar perusahaan, padahal keduanya memiliki hak dan kewajiban yang berbeda di dalam praktiknya.Ketiadaan dasar hukum menyebabkan tidak semua serikat pekerja/serikat buruh diakomodasi oleh instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Selain itu, peran Serikat Merdeka Sejahtera (Semesta) sudah terealisasi dan dirasakan oleh pekerja/buruh yang menjadi Anggota. Di tengah peraturan perundangundangan dan instansi pemerintah yang belum sepenuhnya mengakomodasi serikat pekerja/serikat buruh di luar perusahaan, Serikat Merdeka Sejahtera (Semesta) menjadi serikat pekerja/serikat buruh yang lebih terbuka dan mandiri.

Peran Serikat Pekerja/Serikat Buruh “Serikat Merdeka Sejahtera (Semesta)” di Luar Perusahaan bagi Pekerja/Buruh yang Menjadi Anggota

The role of “Serikat Merdeka Sejahtera (Semesta)” trade union outside of the enterprisefor workers/employees who are part of it is a sign of the importance of unions for workers/employees. In order to achieve the welfare of workers/employees, Indonesia enacted Law of the Republic Indonesia Number 21 of 2000 on Trade Union. This legal protection needs to follow the growth and evolvement of trade union, both trade union inside of the enterprise and trade union outside of the enterprise. Moreover, in practice,trade union inside of the enterprise and trade union outside of the enterprise have differentrights and obligations. Serikat Merdeka Sejahtera (Semesta), registered in Yogyakarta, is a trade union outside of the enterprise that seeks to adapt its trade union to the growth and evolvement of the labor sector. Therefore, this paper analyzes how trade union are regulated by law along with the role of "Serikat Merdeka Sejahtera (Semesta)" trade union outside of the enterprise for workers/employees who are part of it. By using a normative juridical research and a descriptive analytical research typology, the result of the research shows that the rights and obligations of trade union inside of the enterprise and trade union outside of the enterprise have not been regulated in details, even though the fact that both have different rights and obligations in practice. The absence of this legal basis means that not all trade unions are served by the government agency that responsible for manpower affairs. Furthermore, the gain of Serikat Merdeka Sejahtera (Semesta) has been real and perceived by workers/employees who are part of it. While there are no regulations and government agencies that fully served the trade union outside of the enterprise, Serikat Merdeka Sejahtera (Semesta) has become more open and independent.

The Role of “Serikat Merdeka Sejahtera (Semesta)” Trade Union Outside of the Enterprise for Workers/Employees Who Are Part of It

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521780&lokasi=lokal

Misalkan G=(V,E) adalah suatu graf sederhana dengan himpunan simpul tak kosong V dan himpunan busur E. Pewarnaan simpul pada graf G adalah pemberian warna untuk setiap simpul di G dengan satu warna dan setiap dua simpul yang bertetangga memiliki warna yang berbeda...

Bilangan Kromatik Simpul Antiajaib Lokal pada Graf Sapu Ganda

Let G=(V,E) be a simple graph with non-empty set of vertices V and set of edges E. Vertex coloring on a graph G is an assignment color for each vertex of G, one vertex by one color and two adjacent vertices has different color...

Vertex Antimagic Local Chromatic Number of Double Broom Graph

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521779&lokasi=lokal

Perkembangan ekonomi global mendorong ekosistem bisnis meningkatkan kesempatan perusahaan dalam mengembangkan dan mengekspansi usahanya. Dinamika pasar modal menghendaki turut berkembangnya mekanisme penawaran umum saham di bursa efek dalam rangka penyelenggaraan perdagangan efek. Perkembangan mekanisme penawaran umum tersebut menjadi salah satu upaya bagi perusahaan untuk memperbaiki struktur finansial perusahaan hingga memperluas jangkauan pasar. Berkaitan dengan hal tersebut, penawaran umum melalui Special Purpose Acquisition Company (SPAC) sebagai salah satu alternatif penawaran umum perdana yang tengah berkembang di pasar modal internasional, yang utamanya akan mendukung perusahaan rintisan (startup) dan teknologi, serta pelaku UMKM untuk dapat memasuki pasar modal Indonesia dan meningkatkan daya saing di antaranya. Struktur SPAC memiliki similaritas dengan struktur perusahaan cek kosong dan perusahaan cangkang, tetapi konsepsi SPAC memiliki kerangka regulasi yang lebih komprehensif, meskipun tidak menghilangkan risiko-risiko unik dari pelaksanaannya. Penelitian ini akan mengkaji konsepsi, karakteristik, dan pelaksanaan SPAC berdasarkan common wisdom praktik pasar modal. Penelitian ini kemudian menganalisis pelaksanaan SPAC sebagai alternatif penawaran umum perdana di Bursa Efek Indonesia dengan melihat komparasi terhadap praktik pelaksanaannya di Amerika Serikat, Malaysia, dan Singapura melalui pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bursa efek ketiga negara tersebut telah mengatur SPAC sebagai alternatif penawaran perdana pada bursa mereka dengan berbagai bentuk perlindungan hukum terhadap risiko-risiko yang dihadapi pemegang saham publiknya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia perlu memperdalam kajian teknis dan kesiapan instrumen hukum untuk menerapkan SPAC di Bursa Efek Indonesia, serta memberikan berbagai bentuk perlindungan hukum yang optimal bagi pemegang saham publik dengan memerhatikan prinsip Good Corporate Governance, prinsip keadilan (fairness principle), dan prinsip keterbukaan informasi.

Penawaran Umum Perdana melalui Special Purpose Acquisition Company dan Analisis Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham Publik

Global economic development encourages the business ecosystem to broaden the corporate’s opportunity to develop and expand its business. The capital market dynamics generate the equity public offering mechanism growth in the stock exchange for securities trading. The growth of public offering mechanism becomes one of the corporate’s attempts to fix its financial structure and widen its market reach. In this regard, public offering through a Special Purpose Acquisition Company (SPAC) as a growing initial public offering alternative in the international capital market practices, particularly will support startups and technology business sectors and the MSMEs actors to enter Indonesia’s capital market and increase the business competition within the market. The structure of SPAC has some similarities with the structure of blank check companies and shell companies in general, but the SPAC conception has a more comprehensive regulatory framework, although it does not eliminate the unique risks of its implementation. This research will examine the conception, characteristics, and implementation of SPAC based on the common wisdom of capital market practices. This research then analyzes SPAC as an initial public offering alternative on Indonesia Stock Exchange (IDX) by observing the comparison with the practice of its implementation in the United States, Malaysia, and Singapore, with a normative-juridical approach. This research determines that stock exchanges in the United States, Malaysia, and Singapore have regulated SPACs as an alternative to initial offerings on their exchanges with various forms of legal protection against the risks their public shareholders face. This research concludes that needs to conduct more extensive technical research and readiness of legal instruments to implement SPAC on IDX, as well as provide various forms of optimal legal protection to public shareholders by taking into account Good Corporate Governance, fairness, and disclosure principle.

Initial Public Offering through Special Purpose Acquisition Company and Analysis on Legal Protection of Public Shareholders

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521777&lokasi=lokal

Perkawinan pada dasarnya merupakan persatuan antara dua orang yang saling menyepakati untuk mengikatkan dirinya sebagai pasangan suami istri. Indonesia sebagai negara multikultural yang menjunjung tinggi adanya persatuan dalam perbedaan sebagaimana diartikan dalam “Bhinneka Tunggal Ika” merefleksikan makna tersebut salah satunya melalui pluralitas agama yang ada di Indonesia. Hal ini terbukti dengan adanya keberadaan enam agama yang diakui dan tersebar di Indonesia. Pluralitas agama tersebut tentu saja merupakan hal yang positif dan sudah sepatutnya dibanggakan oleh Indonesia sebagai negara. Meski begitu, tak jarang hal ini menimbulkan adanya permasalahan sosial, salah satunya adalah perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama merupakan ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang wanita dengan latar belakang agama atau kepercayaan yang berbeda. Melalui penulisan ini, Penulis akan menjelaskan bagaimana pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia, berdasarkan agama Islam dan Kristen, juga kesesuaian peraturan perundang-undangan tersebut dengan implementasinya dalam Penetapan Nomor 71/PDT.P/2017/PN.BLA. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh Penulis dalam menyusun penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang juga bersifat yuridis-normatif dengan data sekunder dan bahan hukum primer. Penulis melihat masih terdapatnya permasalahan hukum dalam penerapan hukumnya dikarenakan pengaturan yang kurang jelas dan spesifik mengenai perkawinan beda agama khususnya antara agama Islam dengan agama Kristen. Sehingga melalui penelitian ini Penulis menyampaikan analisisnya terkait penerapan yang sudah seharusnya diterapkan dan saran Penulis sebagai jalan keluar dari permasalahan hukum yang timbul yaitu dengan pengadaan pengaturan yang khusus dan spesifik mengenai mekanisme dan akibat hukum yang terang dan jelas berdasarkan Penetapan Nomor 71/PDT.P/2017/PN.BLA. Hal tersebut bertujuan sebagai tindakan preventif dari lahirnya permasalahan hukum yang timbul dari praktik perkawinan beda agama dan sebagai saran upaya yang dapat dilakukan oleh Majelis Hakim yang menetapkan perkara yang menjadi pembahasan Penulis untuk memeriksa dan mengadili kembali dengan mempertimbangkan pengaturan yang ada sebaik-baiknya.

Studi Analisis Putusan Mengenai Perkawinan Beda Agama Antara Agama Islam dan Agama Kristen di Indonesia Berdasarkan Penetapan Nomor 71/PDT.P/2017/PN.BLA

Marriage is a union between two people who mutually agree to bind themselves as husband and wife. Indonesia as a multicultural country that upholds unity in diversity as defined in "Unity in Diversity" reflects this meaning, one of which is through the plurality of religions in Indonesia. This is proven by the existence of six religions that are recognized and spread across Indonesia. The plurality of religions is certainly a positive thing and Indonesia as a country should be proud of. Even so, not infrequently this creates social problems, one of which is interfaith marriage. Interfaith marriage is a marriage bond between a man and a woman with a different religious or belief background. Through this writing, the author will explain how interfaith marriages are regulated in Indonesia, based on Islam and Christianity, as well as the compatibility of these laws and regulations with their implementation in Determination Number 71/PDT.P/2017/PN.BLA. The research method used by the author in compiling this research is a normative legal research method with a qualitative approach which is also juridical-normative with secondary data and primary legal materials. The author sees that there are still legal problems in the application of the law due to unclear and specific arrangements regarding interfaith marriages, especially between Islam and Christianity. So that through this research the author conveys his analysis regarding the application that should have been implemented and the author's suggestion as a way out of the legal problems that arise, namely by procuring special and specific arrangements regarding mechanisms and legal consequences that are clear and clear based on Stipulation Number 71/PDT.P/ 2017/PN. BLA. This is intended as a preventive measure against the birth of legal issues arising from the practice of interfaith marriages and as a suggestion for efforts that can be made by the Panel of Judges who determine the case being discussed by the Author to examine and re-trial by considering the existing arrangements as well as possible.

Analytical Study of Interfaith Marriage Between Islam and Christian in Indonesia Based on Verdict Number 71/PDT.P/2017/PN.BLA

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521775&lokasi=lokal

Anak luar kawin lahir akibat dari suatu hubungan di luar perkawinan yang sah, baik menurut agama maupun negara. Setiap anak, tanpa memandang statusnya, memiliki hak atas identitas yang diwujudkan dalam bentuk akta kelahiran. Perbedaan status antara anakluar kawin dengan anak sah menjadikannya memiliki kedudukan yang berbeda dalam memiliki hubungan perdata dengan orang tuanya. Dalam akta kelahiran anak luar kawin hanya tertulis nama ibu saja, sehingga anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Pada praktiknya, banyak ayah yang merasa tidak memiliki kewajiban untuk menafkahi maupun memenuhi hak-hak anak luar kawin lainnya karena tidak dicantumkan namanya pada akta kelahiran anak luar kawin. Padahal, setiap anak juga berhak untuk dibesarkan oleh kedua orang tuanya. Tidak adanya hubungan perdata antara ayah dengan anak luar kawin menyebabkan hak-hak anak tersebut berkurang ataupun hilang, salah satunya ialah hak waris. Sehingga, apabila ingin memiliki hubungan perdata dengan ayah kandungnya, maka ayah tersebut harus melakukan pengakuan anak luar kawin yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, yakni dengan mengajukan permohonan ke pengadilan dengan menyertakan bukti yang menunjukkan kebenaran adanya hubungan darah yang umumnya dilakukan dengan tes DNA atau deoxyribonucleic acid. Permohonan pengakuan anak luar kawin dapat pula diajukan oleh ibu kandung dari anak maupun anak itu sendiri. Pencantuman nama ayah pada akta kelahiran anak luar kawin merupakan hasil penetapan pengadilan dari permohonan pengakuan anak luar kawin. Permasalahan yang mendasari penelitian ini adalah mengenai akibat hukum yang akan terjadi terhadap anak maupun ayahnya dengan dicantumkannya nama ayah pada akta kelahiran anak luar kawin. Selain itu, dengantimbulnya hubungan perdata dengan anak luar kawinnya akankah menimbulkan dampak bagi keluarga lain dari ayah apabila ayah tersebut memiliki istri maupun anak sah. Penelitian ini akan menjawab permasalahan tersebut dengan menganalisis kasus pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara Penetapan Nomor 726/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr.

Aspek Perdata pada Anak Luar Kawin: Pencantuman Nama Ayah dalam Akta Kelahiran (Analisis Penetapan Nomor 726/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr)

Children out of wedlock are born as a result of a relationship outside of marriage that deemed according to religion and state. Every child, regardless of their status, has the right to identity which manifested in the form of a birth certificate. The difference of status between children out of wedlock and legitimate children makes them have a different position in having civil relations with their parents. In the birth certificate of a child out of wedlock only the mother's name is written, so that a child out of wedlock only has a civil relationship with his mother. In practice, many fathers feel they have noobligation to support or fulfill the rights of their children out of wedlock since their names are not listed on the birth certificates of children out of wedlock. In fact, every child also has the right to be raised by both parents. The absence of a civil relationship between father and child out of wedlock causes the child's rights to decrease or even disappear, one of which is the inheritance rights. However, if someone wants to have a civilrelationship with their biological father, the father must acknowledge an illegitimate child as stipulated in Presidential Regulation Number 96 of 2018, namely by submitting an application to the court and showing evidence of a blood relationship which is generally carried out by blood test DNA or deoxyribonucleic acid. An application for acknowledgement of a child out of wedlock can also be submitted by the biological mother of the child or even the child himself. The inclusion of the father's name on the birth certificate of a child out of wedlock is the result of a court determination on an application for the acknowledgement of a child out of wedlock. The problems that underlies this research is regarding the legal consequences that will occur to both the child and the father by including the father's name on the birth certificate of a child out of wedlock. Moreover, the emergence of a civil relationship with illegitimate child will have an impact on other families from the father if the father has a wife or legitimate children. The research will answer these problems by analyzing the case at the North Jakarta District Court Determination Number 726/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr.

Aspects of Civil Law on Children Out of Wedlock: Inclusion of Father's Name in Birth Certificate (Analysis of Determination No. 726/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr)

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521773&lokasi=lokal

Dalam mengikuti proses pengadaan baik untuk sektor publik maupun privat, setiap pelaku usaha dengan tegas tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan praktik persaingan usaha tidak sehat. Salah satu dari bentuk kegiatan tersebut adalah persekongkolan tender. Larangan persekongkolan tender di Indonesia telah dengan tegas diatur dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, tetapi masih banyak pelaku usaha yang mencari celah untuk melakukan persekongkolan tender dengan harapan dapat memenangkan paket tender dan meningkatkan keuntungan. Selain di Indonesia, praktik persekongkolan tender juga kerap terjadi di negara lain, salah satunya adalah Singapura. Isu yang diangkat dalam hal ini adalah praktik persekongkolan tender yang dilakukan dalam paket pengadaan infrastruktur di Indonesia dan Singapura sebagai negara pembanding. Skripsi ini menganalisis terkait pengaturan persekongkolan tender di Indonesia dan Singapura, serta perbandingan antara 2 (dua) putusan dari kedua negara tersebut, yaitu Putusan KPPU Nomor 25/KPPU-I/2020 dan Putusan CCCS Case Number 500/7003/16. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, yang menekankan pada penggunaan norma hukum secara tertulis. Dengan membandingkan pengaturan serta implementasi di kedua negara tersebut, ditemukan bahwa terdapat kewenangan CCCS yang tidak dimiliki oleh KPPU sebagai otoritas pengawas persaingan usaha, yaitu kewenangan untuk menggeledah dan menyita. Padahal wewenang tersebut dapat memudahkan KPPU untuk mendapatkan direct evidence ataupun bukti yang lebih kuat untuk membuktikan adanya kasus persekongkolan tender. Lebih lanjut, berbeda dengan Indonesia yang belum mengenal leniency program, Singapura telah menerapkan leniency program dalam kasus persekongkolan tender dengan cukup efektif. Leniency program telah memudahkan CCCS untuk mengungkapkan praktik persekongkolan tender dalam berbagai kasus karena adanya keuntungan yang dapat diperoleh pelaku usaha yang dapat bekerja sama dengan CCCS untuk memberikan informasi yang dapat menjadi bukti yang kuat dalam kasus tersebut.

Analisis Perbandingan Kasus Persekongkolan Tender dalam Paket Pengadaan Infrastruktur di Indonesia dan Singapura (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 25/KPPU-I/2020 dan Putusan CCCS Case Number 500/7003/16)

When participating in the procurement process for both the public and private sectors, every business actor is strictly not allowed to carry out activities that could lead to unfair business competition practices. One form of such activity is bid rigging. The prohibition of bid rigging in Indonesia has been strictly regulated in Article 22 of Law No. 5 of 1999, but there are still many business actors who are looking for loopholes to commit bid rigging in the hope of winning the tender package and increasing profits. Apart from Indonesia, the practice of bid rigging also often occurs in other countries, one of which is Singapore. The issue raised in this case is the practice of bid rigging carried out in infrastructure procurement packages in Indonesia and Singapore as comparator countries. This thesis analyzes bid rigging arrangements in Indonesia and Singapore and compares 2 (two) decisions from the respective countries, namely KPPU Decision Number 25/KPPU-I/2020 and CCCS Case Number 500/7003/16. The research method used is juridical-normative, which emphasizes the use of written legal norms. By comparing the regulations and implementation in the two countries, it was found that there is CCCS authority that is not possessed by KPPU as the business competition supervisory authority, namely the authority to search and seize. Even though this authority can make it easier for KPPU to obtain direct evidence or stronger evidence to prove the existence of a tender conspiracy case. Furthermore, unlike Indonesia, which is not yet familiar with the leniency program, Singapore has effectively implemented a leniency program in tender conspiracy cases. The leniency program has made it easier for CCCS to reveal bid rigging practices in various cases because there are advantages for business actors who can cooperate with CCCS to provide information that can become strong evidence in such cases.

Comparative Analysis of Bid Rigging Cases in Infrastructure Procurement Packages in Indonesia and Singapore (Case Study of KPPU Decision Number 25/KPPU-I/2020 and CCCS Case Number 500/7003/16)

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521772&lokasi=lokal

Radioterapi merupakan salah satu cara digunakan untuk mengobati kanker pada manusia. Perawatan radioterapi yang ideal memberikan radiasi dosis tinggi ke tumor tetapi dosis minimal ke jaringan normal di sekitarnya. Teknik Intensity Modulated Radiation Therapy (IMRT) dipilih karena dapat memungkinkan untuk menyelamatkan lebih banyak jaringan normal jika dibandingkan dengan teknik lainnya. Treatment Planning System (TPS) merupakan kunci untuk memaksimalkan distribusi dosis pasien dalam pelaksanaan radioterapi. Akan tetapi ketidakpastian geometris selalu ada dalam proses perencanaan dan pelaksanaan radioterapi. ICRU 50 merekomendasikan penerapan margin ke Planning Target Volume (PTV) sebagai kompensasi atas ketidakpastian geometri. Nilai margin untuk PTV akan dihitung dengan menggunakan persamaan yang dirokemendasikan oleh Stroom dan van Herk.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai margin untuk PTV melalui nilai kesalahan sistematik dan acak yang diperoleh dari data pasien yang menjalani perawatan radioterapi kanker payudara. Kriteria yang digunakan adalah pasien yang mendapatkan perawatan untuk kanker payudara, mendapatkan penyinaran dengan teknik IMRT menggunakan pesawat Halcyon di Instalasi Pelayanan Terpadu Onkologi Radiasi RSCM, verifikasi geometridilakukan menggunakan citra EPID, dan memiliki 25 fraksi perawatan. Pengambilan data pergeseran dilakukan melalui perangkat lunak TPS Eclipse. Data yang diperoleh adalah data pergeseran isocenter yang dikoreksi secara online dalam tiga arah yaitu arah vertikal (anterior–posterior), longitudinal (cranial-caudal), dan lateral (left-right). Nilai kesalahan sistematik didapatkan melalui standar deviasi dari rata-rata pergeseran pasien, sedangkan nilai kesalahan acak didapatkan melalui rata-rata dari standar deviasi pergeseran pasien. Nilai-nilai tersebut digunakan untuk mendapatkan nilai margin untuk PTV berdasarkan persamaan margin untukPTV rekomendasi Stroom dan van Herk. Nilai margin untuk PTV yang diperoleh dievaluasi kepada beberapa pasien dengan melakukan planning dan contouring ulang. Hasil dari planning dan contouring ulang akan dibandingkan dengan hasil dari penerapan margin yang disarankan oleh dokter.

Penentuan Kesalahan Sistematik dan Acak untuk Mendapatkan Margin untuk PTV pada Radioterapi Kanker Payudara dengan Teknik IMRT

Radiotherapy is one of the methods used to treat cancer in humans. The ideal radiotherapytreatment delivers a high dose to the tumor but a minimal dose to the surrounding normal tissue.The Intensity Modulated Radiation Therapy (IMRT) technique was chosen because it can help save more normal tissue when compared to other techniques. The Treatment Planning System (TPS) is the key to maximizing the patient dose distribution in the implementation of radiotherapy. However, geometric uncertainty always exists in the process of planning and implementing radiotherapy. ICRU 50 recommends applying a margin to the Planning TargetVolume (PTV) as compensation for geometric uncertainty. The margin value for PTV will becalculated using the equation recommended by Stroom and van Herk. This study aims to determine the margin value for PTV through systematic and random errors obtained from data on patients undergoing radiotherapy treatment for breast cancer. The criteria used were patients who received treatment for breast cancer, received radiation with the IMRT technique using a Halcyon aircraft at the Radiation Oncology Integrated Service Installation of RSCM, geometric levers were carried out using EPID images, and had 25 treatment fractions. data retrieval is done through the TPS Eclipse software. The data obtained is isocenter shift data which iscorrected online in three directions, namely vertical (anterior-posterior), longitudinal (cranial-caudal), and lateral (left-right) directions. The systematic error value is obtained through the standard deviation of the shift mean, while the random error value is obtained through the average of the shift standard deviation. These values are used to obtain the margin value forPTV based on the margin equation for PTV recommended by Stroom and van Herk. Margin values for PTV obtained by some patients by planning and contouring. The results of the replanning and re-contouring will be compared with the results of applying the margins recommended by the doctor.

Determining Systematic and Random Errors to Obtain Margins for PTV in Breast Cancer Radiotherapy with the IMRT Technique

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521771&lokasi=lokal

Indonesia menempati posisi kedua sebagai negara penghasil karet alami di dunia. Karet alami memiliki nama lain yaitu lateks. Belakangan ini produksi lateks di Indonesia menurun. Salah satu faktor penyebab menurunnya produksi lateks Indonesia adalah penyakit gugur daun. Jamur Pestalotiopsis sp. adalah salah satu jamur yang dapat menyebabkan penyakit gugur daun. Penyakit gugur daun yang disebabkan oleh jamur ini pertama kali terjadi di Indonesia pada tahun 2016 di Sumatera Utara. Penyakit tersebut menyebabkan tanaman karet menggugurkan daun sebelum waktunya sehingga menyebabkan produksi lateks berkurang. Cadangan makanan pohon karet lebih banyak dialokasikan untuk menumbuhkan kembali daun yang telah gugur dibanding untuk memproduksi lateks. Luas lahan pohon karet di Indonesia yang terinfeksi penyakit gugur daun Pestalotiopsis sp. sudah mencapai 30.328,84 hektar pada tahun 2021 menyebabkan penurunan produksi lateks hingga 30%. Pendeteksian penyakit gugur daun dapat dilakukan secara morfologi yaitu dengan pegamatan pada daun. Gejala penyakit gugur daun yang disebabkan oleh Pestalotiopsis sp. adalah munculnya bintik cokelat pada tulang daun yang lama kelamaan berkembang menjadi bintik cokelat gelap. Bintik tersebut kemudian membesar, menyebabkan daerah di sekitar daun mengalami nekrosis kemudian gugur. Kekurangan dari pendeteksian secara morfologi adalah memerlukan waktu dan tenaga yang cukup besar, serta keahlian khusus di bidang tanaman karet. Dalam penelitian ini, akan dilakukan pendeteksian penyakit gugur daun yang disebabkan oleh jamur Pestalotiopsis sp. dengan bantuan machine learning untuk mengurangi tenaga dan waktu yang diperlukan dalam mendeteksi penyakit gugur daun. Model machine learning akan menerima input data citra daun tanaman karet. Model yang digunakan dalam pendeteksian adalah k-means clustering untuk mensegmentasi data citra daun karet, convolutional autoencoder untuk melakukan fitur ekstraksi pada data citra hasil segmentasi dan suppport vector machine sebagai classifier. Dari hasil eksperimen dengan 5 kali percobaan didapat accuracy testing sebesar 62,91%, accuracy training sebesar 78,50%. Accuracy testing dan accuracy training memiliki perbedaan yang cukup signifikan menandakan model mengalami overfitting. Overfitting terjadi ketika dataset yang tersedia hanya sedikit, pada penelitian ini yaitu 257 data citra namun, model yang dilatih kompleks. Sehingga diperlukan penambahan data citra untuk menghindari overfitting dan meningkatkan accuracy dari model.

Klasifikasi Penyakit Tanaman Karet Menggunakan Metode Convolutional Autoencoder dan Support Vector Machine (SVM) pada Citra Daun

Indonesia occupy the second position as a natural rubber producing country in the world. Natural rubber has another name, namely latex. Recently, latex production in Indonesia has declined. One of the factors causing the decline in Indonesian latex production is leaf fall disease. The fungus Pestalotiopsis sp. is one of the fungi that can cause leaf fall disease. Leaf fall disease caused by this fungus first occurred in Indonesia in 2016 in North Sumatra. The disease causes rubber plants to drop their leaves prematurely, causing reduced latex production. Rubber tree food reserves are allocated more to regrow fallen leaves than to produce latex. The area of rubber trees in Indonesia infected with the Pestalotiopsis sp. leaf fall disease. has reached 30,328.84 hectares in 2021 causing a decline in latex production by up to 30%. Disease detection can be done morphologically by observing the leaves. Symptoms of leaf fall disease caused by Pestalotiopsis sp. is the appearance of brown spots on the veins of the leaves which over time develop into dark brown spots. These spots then enlarge, causing the area around the leaves to experience necrosis and then fall. The drawback of morphological detection is that it requires a lot of time and effort, as well as special expertise in the field of rubber plantations. In this research, we will detect leaf fall disease caused by the fungus Pestalotiopsis sp. with the help of machine learning to reduce the effort and time needed to detect leaf fall disease. The machine learning model will be using image of rubber plant leaves as input data. The model used in the detection is k-means clustering to segment rubber leaf image data, convolutional autoencoder to perform feature extraction on segmented image data and support vector machine as a classifier. From the experimental results with 5 trials obtained testing accuracy of 62.91%, training accuracy of 78.50%. Accuracy testing and accuracy training have significant differences indicating that the model is overfitting. Overfitting occurs when the available dataset is only a few, namely 257 image data but the model being trained is complex. So it is necessary to add image data to avoid overfitting and increase the accuracy of the model.

Classification of Rubber Plant Diseases Using Convolutional Autoencoder and Support Vector Machine (SVM) Methods on Leaf Image

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521770&lokasi=lokal

Pembangunan proyek konstruksi yang tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang dapat menimbulkan dampak yang merugikan dalam upaya perlindungan lingkungan hidup. Di Indonesia, khususnya di Kota Bandung, Kota Jakarta, dan Kota Malang, pembangunan proyek konstruksi ini melanggar ketentuan rencana tata ruang dan menimbulkan dampak negatif pada lingkungan hidup. Hal tersebut membawa tiga pokok permasalahan yang dibahas di skripsi ini, yakni terkait mengapa pembangunan tidak sesuai tata ruang dapat terjadi, peran hukum dalam menanggapi masalah ini, serta penyelesaiannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan perlu dilakukan upaya perlindungan lingkungan hidup yang telah dicederai yang dapat dilakukan dengan mengintegrasikan aspek lingkungan dalam proses perencanaan pembangunan proyek konstruksi, melakukan kajian dampak lingkungan yang lebih mendalam saat memulai pembangunan, memperhatikan kriteria lingkungan dalam pemilihan lokasi proyek konstruksi serta menindak secara tegas bagi pelanggar hukum secara tegas dan efektif untuk menjamin lingkungan hidup dalam konteks pembangunan proyek konstruksi yang tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang. Pemerintah juga perlu menguatkan implementasi peraturan dan regulasi terkait tata ruang dan lingkungan hidup. Dalam melakukan pengawasan terhadap pembangunan proyek konstruksi, pemerintah dapat menggunakan mekanisme pengawasan seperti izin lingkungan. Selain itu, masyarakat juga perlu diperhatikan dan hak-hak mereka ikut dilibatkan dalam pengambilan keputusan pembangunan proyek konstruksi.

Analisis Yuridis Mengenai Pembangunan Proyek Konstruksi yang Tidak Sesuai Dengan Peruntukan Tata Ruang dalam Kaitannya dengan Perlindungan Lingkungan Hidup

Development of a construction project that is not in accordance with the spatial designtaion can have a detrimental impact on the efforts to protect the environment. In Indonesia, especially in Bandung, Jakarta, and Malang, the construction of this project violates the provisions of the spatial plan and has a negative impact on the environment. This brings up thre main issues discussed in this thesis, namely related to why development that is not in accordance with that is not in accordance with spatial planning can occur, the role of law in responding to this problem, and its resolution. In this thesis, the method used in this research is juridical-normative. The results of this study indicate that it is necessary to carry out efforts to protect the environment that has been damaged which can be done by integrating environmental aspects in the construction project development planning process, conducting a more in-depth environmental impact assessment when starting construction, paying attention to nevironmental criteria in selecting construction project sites and taking strict action for law violators to strictly and effectively guarantee the environment in the context of construction projects that are not in accordance with the spatial designation. The government needs to strenthen the implementation of rules and regulations related to spatial planning and the environment. In supervising the construction of construction projects, the government can use supervisory mechanisms such as environmental permits. In addition, the community need to be considered and their rights need to be involved in making decisions about construction projects.

Development Not In Accordance With Spatial Planning For Environmental Protection And Sustainable Development

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521767&lokasi=lokal

Penelitian Williams dkk (2015) menemukan bahwa di antara 79 anak berusia 6-12 tahun, 59.5% di antaranya melakukan kebohongan. Kebohongan prososial adalah kebohongan yang dilakukan dengan memberikan pernyataan tidak benar dengan tujuan untuk memberikan keuntungan kepada orang lain. Penelitian sebelumnya menemukan bahwa gender dan family expressiveness dapat berkontribusi terhadap kemunculan kebohongan prososial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara gender dan family expressiveness dengan kecenderungan melakukan kebohongan prososial pada anak sekolahdi usia 7-11 tahun. Family Expressiveness adalah kecenderungan yang dominan dalam keluarga untuk menunjukkan emosi baik secara verbal maupun nonverbal. Penelitian dilakukan pada siswa berusia 7-11 tahun di SDN Beji 3 (N=96) yang terdiri dari siswa Laki-Laki (N=51) dan perempuan (N=45). Family Expressiveness diukur dengan menggunakan The Self Expressiveness in the Family Questionnaire, sedangkan kebohongan prososial diukur dengan menggunakan disappointing gift paradigm. Dalam pelaksanaannya, dari 96 siswa yang mengikuti penelitian, 59.5% di antaranya melakukan kebohongan prososial ketika diminta pendapat terkait hadiah yang diberikan. Meski begitu, hasil penelitian menunjukkan bahwa baik gender maupun family expressiveness tidak memiliki korelasi yang signifikan terhadap kecenderungan kebohongan prososial pada anak. Dengan kata lain, gender dan family expressiveness tidak terbukti berkontribusi sebagai prediktor perilaku kebohongan prososial.

Hubungan Family Expressiveness dan Gender Terhadap Kebohongan Prososial Pada Anak Usia 7-11 Tahun

A related study from Williams, et al (2015) has found that 59.5% of 79 children at the age of 6-12 years old did prosocial lies. Prosocial lies is a lie conducted by giving an untrue statements with the intentions to benefit others. Previous studies have found that gender and family expressiveness could contribute to the tendency for prosocial lying. This study is conducted to examine the relationship between gender and family expressiveness and the tendency to do prosocial lying in children at the age of 7-11 years old. Family expressiveness is a dominant tendency in the family to show emotions, both verbally and non-verbally. The study was conducted on students at the age of 7-11 years old from Beji 3 Elementary School (N=96) which consist of male student (N=51) dan female students (N=45). Family expressiveness is measured using The Self Expressiveness in the FamilyQuestionnaire whereas prosocial lies is measured using the disappointing gift paradigm. This research shows that out of 96 children, 59.5% of them did prosocial lies when being given the questions about their feeling regarding the gifts. However, the result shows that both gender and family expressiveness have no correlations with the tendency to do prosocial lies. In other words, gender and family expressiveness is not one of the predictors of prosocial lying.

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521227&lokasi=lokal

Grafena merupakan material komposit yang memiliki karakteristik mekanik, optik, dan konduktivitas yang baik. Dibutuhkan alternatif untuk menurunkan cost dalam proses fabrikasinya, salah satu upayanya adalah mengganti bahan baku menjadi limbah biomassa, digunakan limbah kulit singkong. Metode yang digunakan dalam pembutan grafena adalah mereduksi grafena oksida. Grafena oksida dibuat menggunakan metode Hummers termodifikasi. Metode reduksi kimia adalah metode yang umum digunakan, tetapi memiliki residu yang berbahaya bagi lingkungan. Oleh karena itu, digunakan metode  alternatif yaitu reduksi laser. Proses reduksi dilakukan dalam 4 variasi waktu, yaitu 1, 2, 3, dan 4 jam. Dilakukan beberapa pengujian, diantaranya SEM, FTIR, UV-Vis, dan XRD. Hasil UV-Vis dari proses reduksi grafena oksida didapatkan puncak pada 237 nm untuk 1 jam, 245 untuk 2 jam, dan optimum 3 jam pada 261 nm menunjukkan adanya transisi orbital C=C. Setelah 3 jam, puncak menghilang mengindikasikan terbentuk cacat. Hasil FTIR menunjukkan hilangnya puncak gugus oksigen dan hidroksil. Pengamatan SEM menunjukkan morfologi lembaran tipis dan menggulung serta hasil XRD yang mengalami pergeseran puncak ke daerah 25,7°.

Pengaruh Waktu Iradiasi Laser Pada Proses Reduksi Graphene Oxide (rGO) Berbahan Baku Limbah Kulit Singkong

Graphene is a composite material that has good mechanical, optical and conductivity characteristics. Alternative is needed to reduce costs in the fabrication process, one of the efforts is to replace the raw material to biomass waste  used cassava peel. The method used in making graphene is by reducing graphene oxide. Graphene oxide synthesized using a modified Hummers method. The chemical reduction method is the most commonly used method, but it has residues that are harmful to the environment. Therefore, an alternative method is used, namely laser reduction. Laser reduction used various reduction time range from 1, 2, 3, and 4 hours. Several characterization techniques were utilized, including SEM, FTIR, UV-Vis, and XRD. The UV-Vis results from the process reduction of graphene oxide showed peaks at 237 nm for 1 hour, 245 for 2 hours, and an optimum for 3 hours at 261 nm indicating a C=C orbital transition. After 3 hours, the peaks disappeared indicating defect formed. FTIR results also show the loss of the hydroxyl group peaks, indicating a successful reduction process. SEM observations showed the morphology of thin and rolled sheets. Finally, XRD results or rGO displayed a peak shift back to region 25,7°.

The Effect Of Laser Irradiation Time On The Reduction Of Graphene Oxide (rGO) Made From Cassava Peel Waste

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521222&lokasi=lokal

Transformator (trafo) merupakan suatu peralatan tenaga listrik yang berfungsi untuk menaikkan tenaga atau daya listrik dari pembangkit untuk kemudian disalurkan ke Gardu Induk. Minyak isolasi merupakan salah satu komponen isolasi yang sangat penting pada transformator. Selain sebagai isolasi, minyak trafo juga berfungsi melarutkan gas-gas akibat kegagalan thermal dan kegagalan elektris. Mengetahui kandungan gas terlarut dan konsentrasinya perlu dilakukan pemantauan rutin melalui pengujian Dissolved Gas Analysis (DGA). Beberapa gas yang menjadi parameter seperti Hydrogen (H2), Methane (CH4), Ethane (C2H6), Ethylene (C2H4), Acetylene(C2H2), Carbon Monoxide (CO), dan Carbon Dioxide (CO2) serta Air (H2O). Pengujian gas tersebut mengacu pada standar IEEE C57.104-2019. Hasil pengujian DGA dapat digunakan untuk mengidentifikasi indikasi jenis kegagalan pada trafo.

Analisis Performa Transformator Dengan Memperhatikan Kandungan Gas pada Minyak Trafo Menggunakan Metode Dissolved Gas Analysis (DGA)

The transformer (transformer) is an electric power equipment that functions to increase the power or electric power from the generator to then be channeled to the substation. Insulating oil is one of the most important insulation components in a transformer. Aside from being an insulation, transformer oil also functions to dissolve gases due to thermal failure and electrical failure. Knowing the dissolved gas content and its concentration needs to be routinely monitored through the Dissolved Gas Analysis (DGA) test. Some of the gas parameters are Hydrogen (H2), Methane (CH4), Ethane (C2H6), Ethylene (C2H4), Acetylene (C2H2), Carbon Monoxide (CO), and Carbon Dioxide (CO2) and Water (H2O). The gas test refers to the IEEE C57.104-2019 standard. The results of the DGA test can be used to identify indications of the type of failure on the transformer.

Transformer Performance Analysis By Gas Concentration To The Gas Content In Transformer Oil Using The Dissolved Gas Analysis Method

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521219&lokasi=lokal

Dalam beberapa dekade terakhir, grafena merupakan salah satu material berbahan dasar karbon yang marak diteliti karena sifat kelistrikan dan mekaniknya yang sangat baik. Namun, grafena tidak dapat langsung ditemukan di alam melainkan harus melewati proses sintesis yang kompleks. Salah satu cara alternatif yang berhasil ditemukan adalah dengan membuat Reduced Graphene Oxide (rGO), yang memiliki sifat mirip seperti Grafena. Dalam penelitian ini, rGO yang disentisis akan berasal dari limbah tempurung kelapa yang diaktivasi, kemudian akan dioksidasi menjadi grafena oksida dengan menggunakan metode Hummers termodifikasi dan direduksi untuk menjadi rGO. Untuk membuat rGO tersebut, metode reduksi kimia merupakan metode yang paling umum digunakan karena efisien namun di lain sisi tidak ramah lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk melihat keefektifan reduksi lain yang lebih ramah lingkungan terhadap karakteristik rGO. Jenis reduksi yang digunakan adalah reduksi laser dengan menggunakan variabel waktu reduksi selama 1, 2, 3, dan 4 jam. Jenis karakterisasi yang akan digunakan adalah UV-Visible, FTIR, XRD, dan SEM. Dari setiap waktu reduksi tersebut, akan dilakukan karakterisasi UV-Vis untuk mengetahui waktu optimal dalam mereduksi rGO. Berdasarkan hasil UV-Vis, puncak dari waktu reduksi 1 jam berada di 236 nm, 2 jam di 240 nm, 3 jam di 255 nm sedangkan di 4 jam tidak ditemukan puncak. Hal tersebut menunjukkan bahwa 3 jam merupakan waktu reduksi optimal. Jika waktu reduksi lebih dari 3 jam mengakibatkan rusaknya struktur dari rGO. RGO dengan waktu reduksi 3 jam juga menunjukkan sifat rGO pada umumnya yang ditunjukkan oleh hilangnya ikatan oksigen pada hasil FTIR, puncak XRD berada di 26,5°, dan terbentuknya lembaran tipis pada hasil SEM.

Pengaruh Waktu Iradiasi Laser Dalam Fabrikasi Reduced Graphene Oxide (rGO) Berbahan Baku Limbah Tempurung Kelapa

In the last few decades, graphene is a carbon-based material that has been extensively researched because of its excellent optical, electrical and mechanical properties. However, graphene cannot be found directly in nature but must undergo a complex synthesis process. One alternative way that has been found is to make Reduced Graphene Oxide (rGO), which has similar properties to graphene. In this study, the synthesized rGO will come from coconut shell waste carbon, which will be oxidized to produce graphene oxide (GO) with using modified Hummers method and reduced to get rGO. Chemical reduction method is the most common used method because it is efficient but on the other hand it is not environmentally friendly. Therefore, this study focuses on the effectiveness of other reductions that are more environmentally friendly on the characteristics of rGO. The type of reduction used is laser reduction using a variable reduction time for 1, 2, 3, and 4 hours. Types of characterization that will be used are UV-Visible, FTIR, XRD, and SEM. From each of these reduction times, UV-Vis characterization will be carried out to determine the optimal time for reducing rGO. Based on the UV-Vis results, the peak of the reduction time of 1 hour was at 236 nm, 2 hours at 240 nm, 3 hours at 255 nm while at 4 hours there was no peak. This shows that 3 hours is the optimal reduction time. If the reduction time is more than 3 hours it will damage the structure of rGO. RGO with a reduction time of 3 hours also showed rGO properties in general as indicated by the loss of oxygen bonds in the FTIR results, the XRD peak was at 26,5°, and the formation of thin sheets in the SEM results.

Effect Of Laser Irradiation Time In Fabrication Of Reduced Graphene Oxide (rGO) Made From Coconut Shel

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521218&lokasi=lokal

Metode Clone-and-Own merupakan metode yang umum digunakan dalam pengembangan software. Clone-and-Own merupakan cara pengembangan yang menerapkan teknik kloning terhadap software yang sudah ada dan dimodifikasi dengan menambahkan atau mengurangi modul di softwaretersebut. Terdapat alternatif untuk metode Clone-and-Own, yaitu Software Product Line Engineering atau SPLE. Metode SPLE digunakan pada framework seperti WinVMJ. WinVMJ merupakan framework yang menggunakan bahasa Java dan berbasis Variability Modules for Java. Penelitian ini akan membandingkan metode Clone-and-Own dan SPLE dengan mengimplementasikan modul notifikasi di aplikasi Amanah yang menggunakan framework WinVMJ. Tujuan dari modul notifikasi adalah untuk memberikan pemberitahuan kepada pengguna saat terjadi perubahan dari suatu fitur. Modul ini juga akan memiliki pengaturan yang bertujuan agar pengguna dapat menentukan jenis notifikasi yang diterima, sehingga pengguna hanya mendapatkan notifikasi yang diinginkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa metode SPLE lebih baik daripada Clone-and-Own di mana metode SPLE memiliki efisiensi yang lebih baik dari segi line of code yang digunakan dalam pengembangan aplikasi.

Implementasi Modul Notification Dengan Software Product Line Engineering Pada Aplikasi Amanah

Clone-and-Own is a method that is commonly used in developing software. Clone-and-Own is a development method that works by cloning an existing software and modifying it by adding or removing modules in that software. An alternative method of it is Software Product Line Engineering or SPLE. SPLE method is used on frameworks like WinVMJ. WinVMJ is a framework that uses Java programming language. WinVMJ is based on Variability Modules for Java. This research will compare Clone-and-Own and SPLE methods by implementing notification module in Amanah app that uses WinVMJ framework. This module's purpose is to notify users of content changes in a feature. This module will also have a configuration to make users decide which kind of notifications will be received, so users will only get needed notifications. This research concludes that SPLE method is better than Clone-and-Own. SPLE method has better efficiency in terms of line of code for developing software.

The Implementation Of Notification Module Using Software Product Line Engineering On Amanah Application

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521214&lokasi=lokal

Pandemi COVID-19 terbukti meningkatkan tingkat distres psikologis pada remaja. Kondisi emosi remaja cenderung mudah terguncang ketika menghadapi situasi yang tidak biasa, seperti situasi pandemi. Salah satu faktor protektif terhadap terjadinya distres psikologis pada remaja adalah hubungan orang tua-anak. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki apakah hubungan orang tua-anak dapat memprediksi distres psikologis pada remaja madya di masa pandemi COVID-19. Partisipan dalam penelitian ini yaitu kelompok remaja madya berusia 15-18 tahun (M = 16.33, SD = 0,742), berjenis kelamin laki-laki dan perempuan dan berdomisili di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian non eksperimental. Pengambilan data dilakukan dengan pendekatan kuantitatif yaitu dengan cara menyebarkan kuesioner secara daring kepada 651 partisipan. Hubungan orang tua-anak diukur dengan menggunakan Parent-Adolescent Relationship Scale. Sedangkan, untuk mengukur distres psikologis pada remaja digunakan alat ukur Kessler Psychological Distress Scale (K10) yang telah diadaptasi ke dalam Bahasa Indonesia. Hasil uji statistik regresi linear sederhana menunjukkan bahwa hubungan orang tua-anak dapat memprediksi distres psikologis pada remaja madya dengan nilai R2 = 6,3% dan β =-0,254 yang berarti setiap kenaikan 1% nilai hubungan orang tua-anak maka nilai distres psikologis berkurang sebesar 0,254. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat hubungan orang tua-anak, maka akan menurunkan tingkat distress psikologis. Maka disarankan untuk meningkatkan relasi hubungan orang tua- anak agar dapat menurunkan tingkat distres psikologis pada remaja, khususnya selama masa pandemi COVID-19.

Hubungan Orang Tua-Anak sebagai Prediktor Terhadap Distres Psikologis Pada Remaja Madya di Masa Pandemi COVID-19

The COVID-19 pandemic has been shown to increase the level of psychological distress in adolescents. The condition of adolescents tends to be unstable when faced with unusual situations, such as a pandemic. One of the protective factors against adolescent distress is the parent-child relationship. Therefore, this study aims to investigate the role of parent-child relationship in predicting psychological distress among adolescents during the COVID-19 pandemic. Participants in this study were middle adolescents aged 15-18 years (M = 16.33, SD = 0,742) males and females who lived in Indonesia. This research is a non-experimental study. Data was collected using a quantitative approach by distributing questionnaires online to 651 participants. The questionnaires used include Parent-Adolescent Relationship Scale to measure the level of Parent-child relationship, Kessler Psychological Distress Scale (K10) to measure the level of psychological distress. In addition, the results of simple linear regression analysis shows that parent-child relationships negatively significant predicted adolescents psychological distress with R2 = 6.3% and β =-0,254 which means that for every 1% increase in the value of the parent-child relationship, the psychological distress value decreases by 0.254. Therefore, it can be said that the higher the parent-child relationship, the lower the level of psychological difficulties. Thus, it is suggested the need to develop the parent-child relationship to reduce psychological distress in middle adolescents, especially during the COVID-19 pandemic.

Parent-Child Relationship As a Predictor of Psychological Distress Among Middle Adolescents During the COVID-19 Pandemic

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521208&lokasi=lokal

Ship-recycling, merupakan salah satu metode efektif yang dapat dilakukan untuk membantu mengurangi permasalahan limbah kapal-kapal tua yang sudah tidak layak digunakan. Istilah ini merujuk pada proses daur ulang kapal secara modern yang masih belum marak dilakukan di Indonesia. Pada pelaksanaannya, masih banyak terdapat aspek-aspek keselamatan yang tidak dihiraukan. Salah satu aspek terbesar yang masih kurang diperhatikan yaitu aspek dari human factor. Penelitian ini dilakukan untuk meninjau lebih jauh terkait faktor-faktor di balik sumber bahaya bagi para pekerja yang terlibat dalam proses ship recycling. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode Formal Safety Assessment (FSA) untuk menemukan sumber-sumber bahaya selama proses ship-recycling dilakukan dan selanjutnya dilakukan penarikan akar masalah menggunakan Fault Tree Analysis (FTA). Dari penelitian ini, diketahui bahwa human factor dari sumber bahaya terjadi dikarenakan ketidakwaspadaan pekerja; kondisi kesehatan pekerja; pemakaian APD yang tidak sesuai; serta kurangnya kualitas SDM untuk beberapa proses pekerjaan seperti penggunaan alat berat, proses cutting, ataupun dalam mengidentifikasi bahaya dan risiko kebakaran. Latar Belakang dari terjadinya kesalahan-kesalahan dari human factor di atas bisa berasal dari berbagai hal yaitu, tidak diadakannya pelatihan formal terkait penggunaan alat cutting, kondisi kesehatan pekerja, dan kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia.

Analisis Human Factor Terkait Keselamatan Pekerja Di Galangan Ship-Recycling Modern

Ship-recycling is one of the effective methods that can be carried out to help reduce waste problems from old unused ships. This term refers to the modern process of recycling ships, which is still not widely done in Indonesia. In its implementation, there are still many safety aspects that are overlooked. One of the biggest aspects that is still not given enough attention is the human factor. This research was conducted to further investigate the factors behind the sources of danger for workers involved in the ship-recycling process. In this study, the author used the Formal Safety Assessment (FSA) method to identify sources of danger during the ship-recycling process and then conducted root cause analysis using Fault Tree Analysis (FTA). From this research, it is known that the human factor of the sources of danger occurs due to worker inattention; worker health conditions; inappropriate use of personal protective equipment; and a lack of qualified personnel for some job processes such as heavy equipment use, cutting processes, or identifying fire hazards and risks. The background of the above human factor errors can come from various things such as the absence of formal training in the use of cutting tools, the health conditions of workers, and the shortage of available jobs.

Human Factor Analysis Of Worker's Safety In Modern Ship-Recycling Yard

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521206&lokasi=lokal

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi niat penumpang maskapai penerbangan bertarif rendah. Penelitian ini mengacu pada penelitian Pan dan Truong (2018) yang dilakukan di Cina, namun karena kesamaan budaya, maka penelitian ini dapat diterapkan di Indonesia. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari kualitas pelayanan, norma subyektif, persepsi kontrol perilaku, harga tiket, frekuensi penerbangan, akses, dan kecenderungan dalam menghindari ketidakpastian sebagai variabel bebas, sikap sebagai variabel intervening dan niat dalam berperilaku sebagai variabel terikat. Sampel dalam penelitian ini adalah maskapai penerbangan bertarif rendah, dimana teknik pengambilan data yang digunakan adalah purposive sampling. Jumlah sampel terdiri dari 200 responden. Metode analisis data menggunakan Structural Equation Modelling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap penumpang, kualitas layanan, harga tiket, dan frekuensi penerbangan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi behavioral intention pada penumpang maskapai bertarif rendah. Sedangkan kualitas pelayanan juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi sikap dari pelanggan. Kemudian, dari hasil pengujian persepsi kontrol perilaku, norma subyektif, akses, kecenderungan dalam menghindari ketidakpastian, serta efikasi diri teknologi tidak berpengaruh terhadap niat.

Understanding Passengers Behavior To Use Low-Cost Carriers: An Extended Theory Of Planned Behavior Model

This study aims to analyse the factors that influence the intention of LCC airline passengers. This study refers to the research of Pan and Truong (2018) conducted in China but due to the similarity of culture this research can be applied in Indonesia. The variables in this study consist of service quality, subjective norms, perceived behavioural control, price, frequency, access, uncertainty avoidance as independent variables, attitude as intervening and behavioural intention variables as the dependent variable. The sample in this study is the use of LCC airlines where the sample technique used is purposive sampling. The number of samples consisted of 200 respondents. Data analysis method uses Structural Equation Modelling. The results showed that passenger attitude, service quality, price, and frequency were factors that could influence behavioural intention on LCC airline passengers. Meanwhile, service quality is also a factor that can affect attitude. Meanwhile from the test results, perceived behavioural control, subjective norms, access, risk avoidance and technology self efficacy does not have influence on intention.

Memahami Perilaku Penumpang Untuk Menggunakan Maskapai Bertarif Rendah: Teori Perluasan Model Perilaku Terencana

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521205&lokasi=lokal

Pada masa pandemi Covid-19, kurir diduga rentan mengalami burnout. Berdasarkan teori Job Demands-Resources (JD-R), burnout disebabkan oleh berbagai macam tuntutan kerja, salah satunya tuntutan kerja emosional. Sebaliknya, modal psikologis dapat menurunkan tingkat burnout. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara tuntutan kerja emosional dan burnout, serta hubungan antara modal psikologis dan burnout pada kurir. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan tipe korelasional. Pengambilan data dilakukan dengan metode convenience sampling pada 251 partisipan kurir yang memiliki rentang usia 18-55 tahun dengan kriteria waktu bekerja minimal satu tahun dan pernah melayani pelanggan dengan sistem COD. Adapun, alat ukur yang digunakan bagian IQWiQ untuk mengukur burnout, bagian COPSOQ-II untuk mengukur tuntutan kerja emosional, dan PCQ-12 untuk mengukur modal psikologis. Hasil analisis Pearson’s Correlation menunjukkan bahwa tuntutan kerja emosional memiliki hubungan positif yang signifikan dengan burnout r(251) = 0.48, p< 0.05. Selain itu, ditemukan pula bahwa modal psikologis memiliki hubungan negatif yang signifikan dengan burnout r(251) = -0.43, p< 0.05. Dengan demikian, temuan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi perusahaan jasa pengiriman untuk memberikan coaching dan dukungan sosial serta membantu kurir untuk mengembangkan modal psikologisnya secara mandiri.

Hubungan antara Tuntutan Kerja Emosional, Modal Psikologis, Dan Burnout Pada Kurir

During the Covid-19 pandemic, couriers were presumed to be susceptible to burnout. According to the Job Demands-Resources (JD-R) theory, burnout is caused by various job demands, including emotional job demands. In contrast, psychological capital can reduce burnout levels. This study aims to examine the relationship between emotional job demands and burnout, as well as the relationship between psychological capital and burnout among couriers. This research was quantitative research with a correlational design. The convenience sampling method was used to collect data from 251 couriers as participants aged 18 to 55, with experience servicing clients using the COD system and working for at least a year. Meanwhile, the measurement tools used were part of IQWiQ to measure burnout, part of the COPSOQ-II to measure emotional job demands, and PCQ- 12 to measure psychological capital. Pearson's Correlation analysis results showed that emotional job demands have a significant positive relationship with burnout r(251) = 0.48, p< 0.05. On the other hand, a significant negative relationship was discovered between psychological capital and burnout r(251) = -0.43, p< 0.05. Thus, these findings are expected to be used as evaluation materials for delivery companies to provide coaching and social support and help couriers develop psychological capital independently.

The Relationship Between Emotional Job Demands, Psychological Capital, And Burnout Among Couriers

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521202&lokasi=lokal

Aplikasi cloud Point of Sale (POS) merupakan teknologi yang terlibat dalam melakukan pencatatan penjualan, pembayaran, serta proses yang berkaitan di dalamnya dengan memanfaatkan penyimpanan data di internet. Kegunaan dari aplikasi cloud POS memberikan manfaat yang cukup besar bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam menjalankan usahanya. Dengan mengintegrasikan teori technology affordance dan teori Unified Theory of Acceptance and Use of The Technology 2 (UTAUT2), penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor technology affordance dari aplikasi cloud POS dan faktor-faktor yang memengaruhi intensi penggunaan aplikasi cloud POS pada pelaku UMKM. Penelitian ini dilakukan dengan mixed-method. Penelitian kualitatif dilakukan dengan melakukan wawancara bersama 10 narasumber pelaku UMKM yang telah menggunakan aplikasi cloud POS. Pengolahan data kualitatif dilakukan dengan menggunakan grounded theory. Kemudian, dilanjutkan dengan penelitian kuantitatif dilakukan dengan menyebarkan kuesioner online dengan 243 responden pelaku UMKM yang telah menggunakan aplikasi cloud POS dan diolah dengan metode Structural Equation Model Partial Least Square (PLS-SEM). Penelitian ini berhasil mengidentifikasi technology affordance aplikasi cloud POS berupa monitorability, recordability, transactionability, decision supportability, dan accessibility. Melalui uji PLS-SEM, penelitian ini menunjukkan jika performance expectancy, effort expectancy, facilitating condition, social influence, dan price value memengaruhi intention to adopt. Selain itu, ditemukan juga bahwa pelaku UMKM di Indonesia masih kurang sadar terkait adanya risiko dari penggunaan teknologi cloud.

Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Intention To Adopt Aplikasi Cloud Point Of Sales Pada Usaha Mikro Kecil Menengah Di Indonesia

Cloud Point of Sale (POS) application is a technology that is involved in recording sales, payments, and processes related to it by utilizing data storage on the internet. The use of the cloud POS application provides considerable benefits for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in running their business. By integrating technology affordance and Unified Theory of Acceptance and Use of The Technology 2 (UTAUT2), this study identifies the technology affordance factors of the cloud POS application and the factors that influence the intention to use the cloud POS application among MSME actors. This research was conducted with mixed-methods. Qualitative research was conducted by interviewing 10 MSME actors who have used the cloud POS application. Qualitative data processing is done by using grounded theory. Then, it was followed by quantitative research conducted by distributing online questionnaires with 243 MSME respondents who had used the cloud POS application and processed it using the Structural Equation Model Partial Least Square (PLS-SEM) method. This research successfully identifies the technology affordance of the cloud POS application in the form of monitorability, recordability, transactionability, decision supportability, and accessibility. Through the PLS-SEM test, this research shows that performance expectancy, effort expectancy, facilitating condition, social influence, and price value affect the intention to adopt. In addition, it was also found that MSME actors in Indonesia are still not aware of the risks associated with using cloud technology.

Analysis Of Factors Affecting Intention To Adopt Cloud Point Of Sale Application For SMEs In Indonesia

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521200&lokasi=lokal

Aplikasi cloud Point of Sale (POS) merupakan teknologi yang terlibat dalam melakukan pencatatan penjualan, pembayaran, serta proses yang berkaitan di dalamnya dengan memanfaatkan penyimpanan data di internet. Kegunaan dari aplikasi cloud POS memberikan manfaat yang cukup besar bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam menjalankan usahanya. Dengan mengintegrasikan teori technology affordance dan teori Unified Theory of Acceptance and Use of The Technology 2 (UTAUT2), penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor technology affordance dari aplikasi cloud POS dan faktor-faktor yang memengaruhi intensi penggunaan aplikasi cloud POS pada pelaku UMKM. Penelitian ini dilakukan dengan mixed-method. Penelitian kualitatif dilakukan dengan melakukan wawancara bersama 10 narasumber pelaku UMKM yang telah menggunakan aplikasi cloud POS. Pengolahan data kualitatif dilakukan dengan menggunakan grounded theory. Kemudian, dilanjutkan dengan penelitian kuantitatif dilakukan dengan menyebarkan kuesioner online dengan 243 responden pelaku UMKM yang telah menggunakan aplikasi cloud POS dan diolah dengan metode Structural Equation Model Partial Least Square (PLS-SEM). Penelitian ini berhasil mengidentifikasi technology affordance aplikasi cloud POS berupa monitorability, recordability, transactionability, decision supportability, dan accessibility. Melalui uji PLS-SEM, penelitian ini menunjukkan jika performance expectancy, effort expectancy, facilitating condition, social influence, dan price value memengaruhi intention to adopt. Selain itu, ditemukan juga bahwa pelaku UMKM di Indonesia masih kurang sadar terkait adanya risiko dari penggunaan teknologi cloud.

Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Intention to Adopt Aplikasi Cloud Point of Sales pada Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia

Cloud Point of Sale (POS) application is a technology that is involved in recording sales, payments, and processes related to it by utilizing data storage on the internet. The use of the cloud POS application provides considerable benefits for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in running their business. By integrating technology affordance and Unified Theory of Acceptance and Use of The Technology 2 (UTAUT2), this study identifies the technology affordance factors of the cloud POS application and the factors that influence the intention to use the cloud POS application among MSME actors. This research was conducted with mixed-methods. Qualitative research was conducted by interviewing 10 MSME actors who have used the cloud POS application. Qualitative data processing is done by using grounded theory. Then, it was followed by quantitative research conducted by distributing online questionnaires with 243 MSME respondents who had used the cloud POS application and processed it using the Structural Equation Model Partial Least Square (PLS-SEM) method. This research successfully identifies the technology affordance of the cloud POS application in the form of monitorability, recordability, transactionability, decision supportability, and accessibility. Through the PLS-SEM test, this research shows that performance expectancy, effort expectancy, facilitating condition, social influence, and price value affect the intention to adopt. In addition, it was also found that MSME actors in Indonesia are still not aware of the risks associated with using cloud technology.

Analysis of Factors Affecting Intention to Adopt Cloud Point of Sale Application for SMEs in Indonesia

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521197&lokasi=lokal

Pelabuhan merupakan salah satu sarana penting kegiatan ekspor dan impor. Fasilitas pelabuhan berupa terminal peti kemas memberikan peran besar dalam likuiditas arus barang. Semakin cepat peti kemas bergerak, semakin berdampak baik pada performa pelabuhan. Arus peti kemas dipengaruhi oleh penanganan dokumen. Banyaknya campur tangan pihak serta proses penanganan dokumen impor yang cukup ketat, mengakibatkan kegiatan behandle ini menjadi lama. Hal tersebut selalu menjadi permasalahan logistik nasional. Maka dari itu, pemerintah menerbitkan pusat logistik berikat. Pusat Logistik Berikat yang selanjutnya disingkat PLB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal luar daerah pabean clan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali. PLB hadir untuk mengurangi kegiatan behandle di pelabuhan dengan memindah alihkan beberapa kegiatan pemeriksaan barang yang semula dilakukan di pelabuhan menjadi di PLB. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh PLB terhadap kinerja pelayanan barang di pelabuhan, serta membuat model simulasi dari kegiatan bongkar di pelabuhan. Penelitian ini menggunakan Model Simulasi Sistem Dinamik untuk menganalisis kondisi aktual di pelabuhan dan membandingkan simulasi untuk mendapatkan hasil terbaik. Pembuatan model simulasi menggunakan software Vensim, dan hasilnya divalidasi dengan menggunakan uji behaviour pattern test. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa impor jalur PLB dapat memangkas waktu dwelling time hingga 6%, meningkatkan ketersediaan kapasitas yard sebesar 11%, serta meningkatkan memberikan efisiensi sebesar 2% pada produktivitas bongkar di pelabuhan.

Analisis Implementasi Pusat Logistik Berikat (PLB) Terhadap Kinerja Pelayanan Barang Di Pelabuhan

orts are a crucial part of export and import activities. Container terminals in ports play a huge role in the liquidity of the flow of containers. The faster the containers flow, the better the impact on port performance. Container flow is affected by behandling process. In some cases, intervention from multiple parties can make the behandle process more complex and longer. This eventually became a national logistics problem. Therefore, the government created a bonded logistics center as a new policy. Bonded Logistics Center called as PLB (Pusat Logistik Berikat), is a bonded warehouse for storing imported or exported goods, which may involve one or more activities reissued within a certain period. Bonded logistics centers are present to reduce behandle activities at the port by transferring some of the goods inspection activities that were originally carried out at the port to the PLB. The purpose of this research is to determine the efficiency of PLB on port performance and to create a port unloading simulation model. This research uses the dynamic system simulation method to analyze the actual port condition and compare simulations to obtain optimal results. Simulation models were created using Vensim software, and results were validated using behavioral pattern testing. The results show that PLB can reduce dwelling time by 6%, increase available container yard capacity by 11%, and improve efficiency by 2% on port unloading productivity at the port.

Analysis Of The Implementation Of Bonded Logistics Center (PLB) On Port Performance

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521196&lokasi=lokal

Proses pembuatan game object pada pengembangan game dapat dilakukan dengan lebih efisien bila menggunakan pendekatan software product line engineering (SPLE). Hal ini dikarenakan sebuah game object berkemungkinan mempunyai fitur-fitur yang dapat digunakan kembali pada game object lain, layaknya konsep commonality dan variability yang ada pada SPLE. Penelitian ini bertujuan menghasilkan aplikasi character generator yang dapat digunakan game developer untuk membuat game object berupa karakter pada game yang dibuat. Aplikasi tersebut dirancang sedemikian rupa mengikuti kaidah-kaidah SPLE. Batasan pada penelitian ini adalah hasil game object dari aplikasi tersebut hanya dapat digunakan pada Godot Engine dan untuk game dengan genre turn-based role-playing game.

Pembuatan Prototipe Pesat Menggunakan Pendekatan SPLE Pada Pengembangan Game Digital

Creation process of game object in game development can be done more efficiently when using software product line engineering (SPLE) approach. This is because a game object can possibly has features that can be reused on other game objects, like the concept of commonality and variability in SPLE. The purpose of this research is to produce a character generator application that game developers can use to create game objects which are characters in the game that is made. The application is designed in such a way following SPLE principles. Restrictions in this research are the game object results from the application can only be used on Godot Engine and for games with the genre of turn-based role-playing game.

Rapid Prototyping In Digital Game Development Using SPLE Approach

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521185&lokasi=lokal

TikTok telah mengalami peningkatan pengguna selama pandemi, dengan total sebesar 1,2 miliar pengguna aktif pada tahun 2021. Dengan peningkatan pengguna, TikTok juga perlu mempertahankan penggunanya dengan terus berinovasi. Salah satu upaya yang dilakukan TikTok adalah dengan menjawab kebutuhan edukasi melalui media sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang memengaruhi keberlanjutan pengguna dalam menggunakan aplikasi TikTok untuk memperoleh konten edukatif. Penelitian ini memodifikasi Expectation-Confirmation Model dengan menambahkan variabel system quality dan information quality dari Information System Success Model, serta menganalisis faktor enjoyment dan interactivity yang berkaitan erat dengan pengalaman menggunakan media sosial. Data dari penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner secara daring dengan total 629 responden. Kemudian data responden diolah dengan CB-SEM dengan menggunakan AMOS 26. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor confirmation memengaruhi perceived usefulness dan satisfaction; faktor information quality, system quality, dan enjoyment memengaruhi satisfaction faktor interactivity memengaruhi perceived usefulness; faktor perceived usefulness tidak memengaruhi satisfaction, serta faktor perceived usefulness dan faktor satisfaction memengaruhi continuance intention penggunaan aplikasi TikTok untuk edukasi. Penelitian ini menyarankan agar TikTok mengembangkan fungsionalitas serta fitur yang lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna seperti fitur subtitle, speed adjustment, playlist, perpanjangan durasi konten, serta evaluasi algoritma yang lebih sesuai dengan preferensi konten edukatif pengguna. Selain itu, penelitian ini juga menyarankan aplikasi TikTok untuk melakukan sosialisasi terkait fitur-fitur yang ada di TikTok agar dapat lebih berguna bagi proses pembelajaran pengguna.

Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Niat Keberlanjutan Penggunaan Media Sosial TikTok Dalam Edukasi Di Indonesia

TikTok has seen an increase in users during the pandemic, with a total of 1,2 billion active users in 2021. With the increase of users, TikTok also needs to maintain their user’s retention. One of the efforts made by TikTok is to answer educational needs through social media. The purpose of this study is to identify and analyze the factors affecting the continuance intention of TikTok users in obtaining educational content. This study modifies the Expectation- Confirmation Model (ECM) by adding system quality and information quality variables from the Information System Success Model, as well as analyzing the enjoyment and interactivity factor which is closely related to the experience of using social media. Data from this study were collected through online questionnaires with a total of 629 respondents. Then the respondent's data was processed by CB-SEM using AMOS 26. The results of this study indicate that the confirmation affects perceived usefulness and satisfaction; information quality, system quality, and enjoyment affect satisfaction; interactivity affects perceived usefulness; the perceived usefulness doesn’t affect satisfaction, and the perceived usefulness and satisfaction influence the continuance intention of using TikTok for educational purposes. This research can also be useful in improving social media, especially TikTok for education. This study suggests TikTok to develop functionality and features that are more aligned with user needs such as subtitle features, speed adjustments, playlists, content duration extensions, and algorithm evaluations that are more aligned with user preferences for educational content. In addition, this study also recommends TikTok to do socialization regarding the features available on TikTok so that it can be more useful for the user's learning process.

Analysis Of Factors Affecting User's Continuance Intention To Use TikTok Social Media For Education In Indonesia